Buruh Harus Punya Cita-cita
oleh: Dian Septi
Sumber: blog KPRM-PRD
Kata-kata tersebut menggema di sebuah acara Konferensi taktik yang digelar oleh GSPB (Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh) pada tgl 20 Juli 2008 lalu, di gedung PKPN Kodya Bekasi. Kata-kata itupun disambut dengan gegap gempita dari sekitar 30 peserta yang merupakan perwakilan buruh dari beberapa perusahaan seperti Mayora, Nissin, Agel Langgeng dan Buana. Kata-kata itu dilontarkan oleh salah seorang pembicara dari PPRM (Persatuan Politik Rakyat Miskin), Zely Ariane. Zely menuturkan, perjuangan tidak mustahil jika kaum buruh mempunyai cita-cita. Sejarah sendiri telah membuktikan beberapa kemenangan buruh yang diraih melalui perjuangannya sendiri, seperti gerakan buruh menuntut 8 jam kerja. Kemenangan 8 jam kerja tersebut tentu tidak akan bisa diraih jika buruh tidak memperjuangkannya dengan persatuan dan kesolidan. Pengusaha tidak akan memberikan 8 jam kerja jika tidak ada tekanan dari kekuatan buruh itu sendiri.
Menurut Zely Ariane, tidak akan ada belas kasihan dari pengusaha atau pemilik modal dan pemerintah atau Negara terhadap perubahan nasib buruh dab peningkatan nilai kemanusiaan kaum buruh (upah dan hak-hak normatif, status, dan kondisi kerja, jam kerja yang lebih pendek, agar buruh bisa berkreasi dan memperluas pengetahuannya tentang dunia). Pendek kata hal itu mustahil jika buruh tidak melakukan perjuangan untuk mendapat hak-haknya. Oleh sebab itu, buruh harus mempunyai cita-cita untuk diraih. Sebuah cita-cita akan masa depan yang lebih baik dan bahwa itu tidaklah tidak mungkin terjadi, yakni merebut kendali pabrik ke tangan persatuan buruh. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka dibutuhkan sebuah alat perjuangan berupa organisasi yang militan atau pantang menyerah, dengan metode gerakan. Alat perjuangan tersebut/ organisasi tidak boleh bersandar pada pimpinan, namun harus berada dalam kontrol semua anggotanya.
Sementara di sesi selanjutnya, dua pembicara lain, dari FNPBI-PRM (Front Nasional Persatuan Buruh Indonesia- Politik Rakyat Miskin) Budi wardoyo dan Ketua GSPB, Sulaeman, menyampaikan buruh dalam berjuang haruslah bersatu. Tidak hanya di antara kaum buruh sendiri akan tetapi juga dengan sektor lain, bahkan juga dengan warga sekitar pabrik. Sebab, tidaklah mungkin perjuangan buruh akan berhasil tanpa dukungan dari masyarakat sekitar, juga dari sektor lain. Dikatakan Budi wardoyo, terdapat dua jenis hambatan bagi perjuangan buruh, yakni hambatan dari luar gerakan buruh dan dari dalam gerakan buruh. Dari luar buruh, Neoliberalisme semakin hari semakin menyengsarakan kaum buruh, sementara kini Negara dikuasai oleh kekuatan politik pro neo liberal dan anti buruh serta masih banyak lagi hambatan dari luar gerakan buruh lainnya seperti banyaknya PHK yang mengurangi anggota serikat buruh, belum adanya kekuatan politik yang cukup kuat untuk memperjuangkan kepentingan kaum buruh, belum terbangunnya persatuan di antara kekuatan kaum buruh, banyaknya LSM yang membuat serikat buruh tidak independen.
Hambatan dari dalam buruh sendiri tidak kalah hebatnya, yakni belum adanya terbitan/ Koran yang secara nasional menyatukan tindakan dan pandangan kaum buruh, belum munculnya tokoh-tokoh buruh yang cukup kuat terutama kaum buruh yang bekerja di pusat pusat modal (Perbankan, pertambangan, telekomunikasi, transportasi dll) sementara serikat buruh kuning masih mempunyai pengaruh yang kuat. Padahal, tegas Budi wardoyo gerakan buruh memiliki potensi untuk membesar. Jumlah buruh Indonesia semisal, sangatlah besar dan terkonsentrasi pada pemukiman-pemukiman serta tempat kerja. Tidak hanya itu, posisi kaum buruh jelas menentukan hidup matinya sistem kapitalisme. Hal itu semakin diperkuat dengan kembalinya ruh perjuangan kaum buruh, yaitu aksi massa.
Dari konferensi tersebut, para peserta menyampaikan kesulitan dalam mengorganisir kaum buruh. Banyak buruh, papar salah seorang peserta yang juga bekerja di PT.Buana mengungkapkan sulitnya mengorganisir kaum buruh. Selain karena tindak intimidasi dan ancaman dari perusahaan, kesadaran buruh untuk berorganisasi cenderung rendah. Hal itu terbukti dengan sulitnya mereka hadir dalam rapat-rapat atau pertemuan serikat buruh. Sering kali para buruh yang juga termasuk anggota serikat buruh, bersandar pada pimpinan serikat buruh. Para buruh, masih enggan untuk memperjuangkan nasibnya. Menanggapi mengenai masih rendahnya kesadaran buruh, salah seorang peserta yang berkerja di Mayora menuturkan, rendahnya kesadaran berorganisasi kaum buruh diakibatkan oleh ketidak tahuan mereka mengenai pentingnya berorganisasi. Sehingga, kaum buruh yagn sudah sadar wajib memberikan penyadaran berupa pendidikan, selebaran atau Koran, dan diskusi-diskusi yang massif. Hal itu penting, demi menguatnya gerakan buruh.
Demi keberhasilan perjuangan kaum buruh, maka dibutuhkan sebuah manajemen dan metode perjuangan yang tepat. Dengan demikian, sebuah organisasi yang militan bisa terbentuk sebagai alat perjuangan kuat serta mempunyai daya pukul yang mematikan bagi kapitalisme. Oleh sebab itu, Ata, sekjend GSPB mengusulkan sebuah metode perjuangan yakni metode radikalisasi 3 bulanan. Dalam metode tersebut, Ata menyampaikan, terdapat dua bentuk kerja. Kerja bertahap dan kerja simultan. Dalam kerja bertahap, ada 3 tahapan yakni: (1) Investigasi, (2) Penyadaran, (3) Mobilisasi. Tahap (1) Investigasi; merupakan tahap untuk melakukan investigasi mengenai persoalan yang dihadapi rakyat, juga respon rakyat akan persoalannya serta untuk mengetahui alasan rakyat melakukan perlawanan atau kah tidak. (2) Penyadaran; merupakan tahap untuk menentukan isian penyadaran berikut metodenya berdasarkan kesimpulan investigasi. (3) Mobilisasi; tahap terakhir ini merupakan ujian sekaligus mengukur keberhasilan dari dua tahap yang dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini, massa harus terpastikan bahwa ia paham mengenai alasan terlibat aksi, tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Sementara untuk kerja simultan, Ata memaparkan, ada tiga pekerjaan simultan yang mesti dilakukan, sebagai berikut: (1) Persatuan, (2) Perluasan, dan (3) Dana Juang. Selain kerja bertahap dan simultan, terdapat pula kerja tambahan seperti pembangunan kompartemen (pembangunan wadah budaya, perempuan dst), pendidikan kader maju serta Badan Unit Kontradiksi).
Metode yang disampaikan oleh Ata pun mendapat sambutan positif. Harapan akan pembesaran organisasi meluas. Cita-cita akan terwujudnya kemenangan buruh tergambar di depan mata. Namun, perjuangan baru saja dimulai dengan semangat baru. Pekikan “Hidup Buruh” kembali membahana. Semua peserta bersepakat untuk membangun organisasi yang militant dengan metode radikalisasi 3 bulanan. Tiada perjuangan yang mustahil, jika buruh memiliki cita-cita dan sejarah telah membuktikan! Sekali lagi pekikan penuh semangat terdengar di penjuru ruuangan.
Hidup Buruh!***
23 Juli 2008
Berjuang Itu Tidak Mustahil; Jika Punya Cita-cita
Rabu, 2008 Juli 23
Konferensi GSPB di Bekasi
Berjuang Itu Tidak Mustahil; Jika Punya Cita-cita[1]
Merebut Kendali Pabrik ke Tangan Persatuan Buruh—Belajar dari Perjuangan yang Berhasil
Zely Ariane[2]
A. Apa Cita-cita Perjuangan Buruh?
Silahkan kawan-kawan memikirkan dan memberikan pendapatnya.
B. Mengapa Harus Berjuang dan Membangun Gerakan?
* Tidak ada belas kasihan dari pengusaha/pemilik modal dan pemerintah/Negara, terhadap perubahan nasib buruh dan peningkatan nilai kemanusiaan kaum buruh (upah dan hak-hak normatif, status dan kondisi kerja, jam kerja yang lebih pendek—agar buruh dapat berekreasi dan memperluas pengetahuannya tentang dunia).
* Kepentingan buruh dan pengusaha/pemilik modal saling bertolak belakang (buruh ingin upah tinggi-pengusaha ingin upah rendah; buruh ingin kerja tetap-pengusaha ingin kerja kontrak; buruh ingin lebih punya waktu untuk berbahagia sebagai manusia-pengusaha mendesakkan lembur dengan upah yang tak setimpal dengan kehendak kebahagiaan buruh—malah banyak yang tidak diupah). Pendek kata: untuk setiap sen penambahan dan penumpukan (akumulasi) kekayaan para pemilik modal, mengharuskan pemotongan (lebih tepatnya pencurian) ribuan sen penghasilan dan hak buruh sebagai manusia.
* Buruh adalah bagian dari klas pekerja yang lebih berkepentingan (dan lebih tertarik) akan beroperasinya pabrik secara layak dan berkesinambungan—karena pada kenyataannya tangan dan pikiran buruhlah yang menjalankan pabrik.
* Perjuangan adalah nyawa kaum buruh; tanpa berjuang, hilanglah nilai kaum buruh sebagai manusia yang punya cita-cita dan berakal sehat (tak lebih dari sekedar mesin tak bernyawa dan tak berkehendak).
* Agar berhasil, perjuangan membutuhkan alat yang disebut organisasi dan metode yang disebut gerakan/pergerakan (yaitu mobilisasi keterlibatan kaum buruh dan rakyat miskin lainnya dalam suatu persatuan perlawanan yang memiliki cita-cita berkelanjutan). Seluruh perjuangan yang berhasil meningkatkan hak-hak buruh serta hak-hak rakyat miskin lainnya, selama ini, merupakan hasil dari gerakan—bukan belas kasihan/derma dari para pemilik modal dan pemerintah/negara.
* Organisasi yang profesional, militan (tidak gampang menyerah), dengan partisipasi penuh seluruh anggota dalam mengontrol (memegang kendali) arah dan jalannya organisasi, serta gerakan yang kuat dan berdaya pukul, adalah LEBIH PENTING DAN MENENTUKAN daripada seorang pemimpin yang dianggap baik.
C. Dua Contoh Persatuan Gerakan dan Keberhasilan Perjuangan[3]
* Gerakan internasional untuk Pengurangan jam kerja dari 12-10 jam/hari menjadi 8 jam/hari
Perjuangan demi jam kerja yang lebih pendek di Amerika Serikat (AS) dimulai pada abad ke-18, bahkan sebelum serikat buruh pertama terbentuk. Tujuan nya adalah sepuluh-jam (10 jam) kerja dalam sehari. Mereka berpendapat bahwa sepuluh-jam kerja dalam sehari dibutuhkan bukan saja untuk melindungi kesehatan para buruh, tapi juga karena jam kerja yang panjang dan melelahkan merupakan hambatan bagi perubahan yang lebih besar; yang memuakkan, kejam, dan tidak adil, yang memaksa cara kerja mekanik yang melelahkan/menguras tenaga fisik dan mental.
Perserikatan Buruh Internasional (The International Workingmen's Association), yang juga dikenal sebagai Internasional Pertama (First International), mengeluarkan pernyataan: “batas legal jam kerja merupakan syarat awal untuk perbaikan dan pembebasan kelas buruh... Fakta bahwa buruh di Eropa dan A.S. sedang menuntut dan mogok demi delapan jam-kerja, menunjukkan bahwa tuntutan tersebut sudah bersifat umum, maka selayaknyalah Kongres (AS) sah kemudian merubah tuntutannya menjadi ketentuan kebijakan tuntutan umum Buruh Sedunia.
Respon yang ampuh adalah membuat tuntutan jam kerja yang lebih pendek menjadi tuntuan internasional, yang diajukan oleh gerakan buruh nasional, sebagai jalan terbaik untuk menyanggah penolakan para majikan—yang mengatakan bahwa jika tuntutan tersebut disetujui maka, secara relatif, akan tidak menguntungkan bagi majikan di negeri satu ketimbang majikan di negeri lain.
The Federation of Organized Trades and Labor Unions of the United States and Canada/Federasi Serikat Pekerja Terorganisir Seluruh Amerika Serikat dan Kanada (Cikal Bakal Federasi Buruh Amerika Serikat—AFL), yang didirikan pada tahun 1881, dalam konvensinya pada tahun 1884, menyerukan untuk mengorganisir perjuangan tuntutan tersebut pada tanggal 1 Mei, 1886. Tuntutan ini diarahkan untuk mogok secara besar-besaran menentang majikan-majikan yang masih membangkang. Dan memang terjadi mogok besar-besaran pada hari itu.
Pemogokan tersebut memberikan landasan (konteks) bagi apa yang terjadi pada tanggal 4 Mei, 1886, yakni tragedi Lapangan Haymarket. Pada tanggal 4 Mei, pada penutupan pertemuan, mereka memprotes tindakan kekerasan yang dilakukan polisi dalam menghadapi pemogokan buruh¾satu kekuatan besar polisi bersenjata masuk ke lapangan dan memaksa pertemuan itu dihentikan. Sebelum ada satu tindakan apapun, sebuah bom dilempar ke arah massa aksi. Satu polisi meninggal saat itu juga; yang lainnya luka-luka. Polisi menjawabnya dengan menembaki buruh yang sedang berkumpul.
Pimpinan-pimpinan pengusaha dan pemerintah, yang takut akan peningkatan kekuatan gerakan buruh, mengambil keuntungan dari kejadian Haymarket. Polisi menangkap delapan orang pimpinan buruh dan mendakwanya melakukan pembunuhan terhadap seorang polisi di lapangan Haymarket, meskipun sebenarnya sebagian dari mereka bahkan tak hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka didakwa telah menyemangati pelemparan bom melalui pidato-pidatonya. Kedelapan yang ditangkap tersebut kemudian dinyatakan bersalah dalam suatu pengadilan yang sangat curang; empat orang dihukum gantung, yang satu nampaknya bunuh diri. Tiga lainnya yang selamat akhirnya diampuni. Martir perisatiwa Haymarket kemudian menjadi simbol Hari Buruh 1 Mei (May Day).
Walupun terdapat penidasan yang sangat sering, gerakan buruh berlanjut dengan serangan-tuntutan delapan jam kerja. AFL, pada konvensinya tahun 1888, menyetujui resolusi yang menargetkan 1 Mei, 1890, sebagai hari bagi buruh untuk melancarkan aksi pemogokan demi mencapai tujuannya. Kampanye pendidikan dan organisasional, termasuk demonstrasi, dilaksanakan sebagai persiapan sebelum pelaksanaan agenda 1 Mei tersebut.
Karena tak sanggup mengorganisir pemogokan umum pada tanggal 1 Mei, AFL akhirnya memutuskan suatu strategi agar satu kelompok buruh bertugas menyebarluaskan perjuangan tersebut. Pada tahun 1890, sektor tukang kayu lah yang memulainya. Buruh lainnya diminta mogok kalau mereka sanggup, tapi seluruh buruh didorong untuk menunjukkan dukungannya terhadap tuntutan tersebut. Buruh terus melihat 8 jam kerja sebagai sutu langkah di dalam perjuangan yang lebih besar untuk menentang kapitalisme. Pengertian tersebut ditunjukkan oleh slogan yang dipampangkan pada spanduk yang dibawa oleh para demonstran New York (dalam pertemuannya): TAK ADA LAGI MAJIKAN—PERBUDAKAN UPAH HARUS BERAKHIR DAN 8 JAM PERHARI ADALAH LANGKAH SELANJUTNYA DALAM GERAKAN BURUH PERSEMAKMURAN SOSIALIS (SEBAGAI TUJUAN AKHIRNYA).
Terdapat pemogokan yang lebih banyak/besar pada tanggal 1 Mei, 1890, ketimbang yang pernah ada sebelumnya dalam sejarah A.S.. Hari tersebut juga merupakan bukti kesanggupan buruh melakukan aksinya menjadi hari aksi internasional. Pemogokan dan demontrasi terjadi di kota-kota industri utama di dunia.
Tapi, saat waktu berlalu, kemenangan demi kemenangan, sebagaimana juga kekalahan demi kekalahan—dan bahkan lebih banyak penindasan—lambat laun melemahkan gerakan dan tradisi yang dapat menghidupkan semangat revolusioner Hari Buruh 1 Mei. Pemerintah A.S. mengabadikan Hari Buruh 1 Mei dengan satu hari libur, yang katanya akan menginspirasikan negeri-negeri lainnya, dan mengajukannnya sebagai hari libur resmi di A.S. Pada tahun 1995, pemerintah A.S. mengumumkan Hari Buruh 1 Mei sekadar sebagi Hari Penghormatan (Loyalty Day).
Walaupun kapitalis dan para pendukungnya tak lagi takut akan Hari Buruh 1 Mei, para aktivis masih bisa belajar sejumlah pelajaran penting dari sejarah perjuangan menuntut hari kerja yang lebih pendek. Di antara yang sangat penting adalah: tuntutan spesifik (khusus) untuk perubahan harus lah ditempatkan dalam konteks yang lebih besar dan revolusioner (mendasar). Solidaritas harus dibangun dengan menggarisbawahi kepedulian nasional bersama dan menciptakan kerangka untuk menghubungkannya secara nasional. Dan, keberhasilan kampanye akhirnya tergantung pada kekuatan gerakan-gerakan yang memajukannya
* Perlawanan Terhadap Pabrik-pabrik Kecil yang Buruk Kondisi Kerja dan Upahnya
Perlawanan terhadap pabrik-pabrik kecil yang buruk kondisi kerja dan upahnya (anti-sweatshop) dimulai pada tahun 1990-an di Amerika Serikat, sejumlah kelompok mulai mengarahkan sasaran pada perusahaan-perusahaan yang menjual busana dan alas kaki seperti GAP dan Nike karena praktek-praktek brutal sub-kontraktornya yang beroperasi di dunia ketiga. Praktek-praktek yang disoroti tersebut termasuk mempekerjakan buruh anak, kondisi-kondisi kerja yang tidak aman dan biadab, upah yang tak mencukupi, penindasan anti-serikat buruh, dan jam kerja yang semena-mena. Para aktivis anti-sweatshop membangun koalisi dengan serikat buruh, kelompok-kelompok komunitas dan hak-hak azasi manusia, dan LSM dunia ketiga untuk mengorganisir demonstrasi-demonstrasis dan boikot konsumen untuk menuntut keadilan bagi buruh dunia ketiga.
Namun demikian, semua perusahaan terus menolak meningkatkan upah dan hak-hak mendirikan serikat buruh. Secara umum, semua industri busana dan alas kaki terkemuka telah memfokuskan enerjinya dalam mencoba menyingkirkan issue tersebut dari pandangan umum dengan menggunakan Fair Labor Association/Asosiasi Hubungan Kerja yang Adil (FLA). FLA didirikan pada tahun 1998 sebagai hasil pertemuan—yang diselenggarakan oleh Gedung Putih (kantornya Presiden AS)—yang di dalamnya termasuk perusahaan-perusahaan, serikat-serikat buruh, kelompok-kelompok hak-hak azasi manusia dan keagamaan. Bertentangan dengan janjinya semula, FLA jelas-jelas hanya melayani kepentingan perusahaan-perusahaan besar (korporat). Tak ada yang dikerjakannya untuk menjamin upah yang layak atau jam kerja yang manusiawi; sistim pengawasan yang dibentuknya dikuasai oleh perusahaan dan terbatas ruang lingkup kerjanya; dan mekanisme pemaksanya hampir-hampir tak ada.
Di bawah payung United Students Againts Sweatshops/Persatuan Mahasiswa Melawan Buruknya Kondisi Kerja dan Upah (USAS), para mahasiswa menuntut produk-produk berlisensi-sekolah harus diproduksi di bawah syarat yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan buruh di negeri-negeri dunia ketiga[4]. Itu artinya buruh harus dibayar sesuai dengan standar hidup negeri-tertentu, mempunyai hak untuk berserikat tanpa rasa takut mendapatkan tindakan balasan, dan menikmati kondisi kerja yang aman. Walaupun sejumlah akedemi dan universitas setuju menandatangani kode etik pelaksanaan (codes of conduct) yang sesuai dengan tuntutan tersebut, namun tak ada mekanisme untuk menjamin kepatuhan perusahahaan.
Untuk mengatasi masalah tersebut, USAS membangun organisasi pengawasan sendiri (yang mendapat masukan dari kelompok-kelompok hak-hak azasi manusia di dunia ketiga), Worker Rights Consortium/Konsorsium Hak-hak Buruh (WRC). Mahasiswa-mahasiswa tersebut sekarang bekerja untuk memaksa sekolah-sekolahnya keluar dari FLA dan bergabung dengan WRC.
Dikobarkan oleh aksi-aksi anti-WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) di Seattle, para mahasiswa melancarakan aksi duduk dan penutupan sekolah (yang militan dan bersemangat tinggi) seperti di universitas-universitas seperti University of Johns Hopkins, University of Michigan, University of Oregon, University of Pennsylvania, University of Wisconsin. Beberapanya berhasil dimenangkan. Pada bulan Februari, 2000, University of Pensylvania telah menjadi sekolah pertama yang keluar dari FLA, tak lama kemudian diikuti oleh University of Wisconsin dan University of Johns Hopkins. Pada bulan yang sana, University of Michigan, University of Indiana dan Obelin College setuju bergabung dengan WRC.
Para aktivis mahasiswa juga bekerja keras untuk menempatkan gerakan anti-sweatshop dalam konteks politik yang lebih luas. Contohnya, Komite aksi Mahasiswa-buruh di University of Johns Hopkins menuntut tak hanya universitasnya keluar dari FLA dan bergabung dengan WRC, tapi juga setuju untuk membayar upah yang layak terhadap semua kerja di Johns Hopkins sendiri (termasuk yang dipekerjakan oleh sub-kontraktor), dan mendirikan komite gabungan untuk mengawasi praktek perburuhan di sekolahan. Sampai bulan April, 2000, kemenangan-kemenangannya adalah termasuk mundurnya University of John Hopkins dari FTA dan komitmen untuk meningkatkan upah buruh yang dibayar paling rendah, sebagaimana juga memberikan laporan tentang kebijakan-kebijakan konpensasi/ penggajian setiap tahunnya. Mahasiswa-mahasiwa tersebut juga memenangkan dukungan dari kelompok pengorgnisasian masyarakat, SMA setempat, serikat-serikat buruh, gereja, dan dewan kota. Mereka bisa memaksa sekolah mereka sebagai majikan (swasta) pertama yang menerapkan kesepakatan upah yang layak.
D. Kendali Buruh terhadap Produksi (di Pabrik) adalah Kunci Perubahan Nasib Buruh
Pernahkah disela-sela waktu kerja yang padat, kawan-kawan buruh sempat berfikir: “mengapa barang-barang/jasa yang diproduksi oleh kaum buruh (yang sangat berlimpah) justru tidak dapat dinikmati (dibeli) oleh kaum buruh sendiri?”. Mari kita fikirkan dan jawab hal tersebut bersama-sama.
Barang-barang yang berlimpah tersebut selalu mahal harganya (kalaupun ada yang murah—seperti barang-barang dari China, pasti dengan kualitas yang jelek). Mahalnya harga disebabkan oleh kepemilikan modal ditangan segelintir kapitalis (pemilik modal). Harga ditentukan oleh para kapitalis raksasa/yang bermodal besar/korporat. Dan produksi barangpun ditentukan oleh para kapitalis berdasarkan kehendak untuk terus menerus memperbesar keuntungan dan modalnya; bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Itulah yang disebut sebagai segitiga kapitalisme, yakni: (1) kepemilikan pribadi, (2) eksploitasi buruh, (3) produksi untuk profit. Makanya jangan heran kalau, misalnya, HP Nokia terus menerus produksi yang baru—dan konsumen digoda untuk mengganti HP’nya, padahal jenis HP sebelumnya masih baik berfungsi, dan konsumen belum tentu butuh barang-barang baru tersebut.
Oleh karena itulah, kendali (kontrol) terhadap produksi harus dilakukan, agar barang diproduksi sesuai kebutuhan dan terjangkau oleh masyarakat. Untuk bisa melakukannya, maka perlawanan terhadap kapitalisme mutlak dibutuhkan dengan (1) kepemilikan sosial, (2) produksi sosial yang dirganisir oleh buruh, dan (3) produksi berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Di dalam tulisan ini, kita akan khusus membahas mengenai syarat, proses dan kendala contoh-contoh pengalaman keberhasilan produksi (di pabrik) yang berada di bawah kendali persatuan buruh. Tentu saja syarat, tipe, dan metode berikut ini akan berbeda-beda antara antara satu tempat dengan tempat lainnya, tergantung kondisi objektif dan subjektif perjuangan rakyatnya.
a. Syarat-syarat keberhasilan pengendalian produksi pabrik oleh buruh:
o Buruh harus sadar bahwa hubungan antara buruh dan pengusaha/majikan/pemilik modal, bukanlah hubungan yang setara/harmonis dan tidak akan bisa setara/harmonis. Hubungan tersebut bersifat eksplotatif (pengusaha memiliki dan memeras tenaga kerja buruh tanpa hak-hak/imbalan yang setimpal).
o Adanya persatuan kaum buruh yang sadar bahwa alat produksi (dalam hal ini adalah pabrik) harus berada dibawah kendali buruh (rakyat pekerja), bukan kendali para pemilik saham/modal.
o Adanya persatuan buruh yang punya cita-cita lebih maju dari sekadar perjuangan pemenuhan hak-hak normatif—yang tidak akan tuntas jika kaum buruh tidak mengambil alih kontrol pabrik hingga kekuasaan negara.
o Adanya persatuan gerakan (buruh dengan berbagai elemen rakyat miskin dan pro-demokratik) yang luas menuntut pengambilalihan perusahaan-perusahaan swasta penting bagi Negara, untuk kemudian diserahkan kendalinya pada persatuan/dewan-dewan buruh.
o Adanya persatuan gerakan membangun alat politik alternatif yang mendapat dukungan dari mayoritas rakyat untuk merebut kekuasaan.
o Kekuasaan baru yang harus menjalankan program pemusatan seluruh sumber pembiayaan dalam negeri untuk membiayai kebutuhan darurat rakyat dan pengembangan industri nasional; pengambilalihan industri vital dibawah kendali rakyat; demokrasi yang mendorong partisipasi aktif rakyat.
o Kontrol buruh harus berskala nasional dan diperluas agar dapat mengatasi semua kepentingan kapitalis; bukan diorganisir secara insidental, tanpa sistem; namun terencana baik dan tidak bisa dipisahkan dari keseluruhan kehidupan industri negeri. Oleh sebab itulah persatuan antar buruh-buruh dari pabrik-pabrik yang sudah diambil allih dengan organisasi-organisasi rakyat lainnya, mutlak diperlukan.
b. Proses pengambilalihan kendali dan jenis-jenis pengelolaan pabrik di tangan buruh
o Di Venezuela, suatu negeri sosialis yang baik pada rakyatnya, proses pengambilalihan (nasionalisasi) terhadap industri yang penting bagi Negara dan perusahaan yang ditinggalkan oleh para pengusahanya; sudah dan sedang terus dilakukan. Sebelumnya, pengalaman serupa juga pernah dilakukan negeri-negeri lain (baik yang berhasil maupun yang gagal) seperti Rusia (setelah Revolusi 1917), Yugoslavia, Kuba, Argentina, dan Brazil. Masing-masing pengalaman tersebut akan ditulis di dalam tulisan yang berbeda dengan lebih detail. Dalam kesempatan ini, kita akan sedikit membedah pengalaman di Venezuela.
o Pengambilalihan kendali pabrik oleh pemerintah Venezuela dilakukan dalam dua gelombang besar. Gelombang pertama dimulai tahun 2007 dengan fokus pengambilalihan terhadap sektor-sektor perusahaan listrik, telekomunikasi, dan perminyakan, sebagai bagian dari perjuangan menuju sosialisme. Gelombang kedua dilakukan terhadap sector konstruksi dan makanan, yakni: industri semen (meliputi hampir 40 pabrik), peternakan dan industri susu—melanjutkan pengambilalihan terhadap 32 lahan pertanian berskala besar. Sedangkan industri seperti mineral, metal, bauksit, batubara, dan baja, memang tidak pernah diprivatisasi (dijual ke tangan swasta).
o Sejak pemerintahan Hugo Chavez berhasil memenangkan kekuasaan pada tahun 1998, berbagai paket perundang-undangan yang melindungi hak serta partisipasi buruh (dan rakyat miskin) diterapkan. Hasilnya, dihampir seluruh perusahaan, berbagai serikat baru tingkat pabrik berkembang. Hukum perundang-undangan yang baru memungkinkan kaum buruh menyelenggarakan referendum (penentuan pendapat) untuk memutuskan siapa yang akan menjalankan perjanjian bersama (semacam PKB) di pabrik, yang kemudian membuka kesempatan bagi lapisan pejuang buruh militan untuk muncul dan mengambil tanggung jawab.
o Di tahun 2005, banyak pabrik yang tutup dan diambilalih serta dijalankan oleh pekerja. Sebanyak 800 pabrik tutup diseluruh negeri (kebanyakan karena ditinggal oleh pengusaha yang anti Chavez), dan sejak November 2006 lebih kurang 1200 pabrik sudah diambilalih oleh kaum buruh. Namun di tahun 2008, hanya sedikit yang bisa bangkit kembali, dan dalam beberapa kasus, dikelola dibawah manajemen koperasi buruh atau ada juga yang gagal beroperasi.
o Pendudukan Pabrik Pengelola Limbah Padat di Merida. Di bulan September 2007, setelah memperoleh gaji, kaum buruh pabrik tersebut menduduki instalasi pabrik dan menuntut agar pemilik perusahaan angkat kaki, kemudian mereka mengambilalih kantor dan menuntut agar administrasi pabrik tersebut berhenti.
o Re-nasionalisasi Pabrik Baja SIDOR di kawasan Industri Guayana. SIDOR adalah salah satu industri baja raksasa paling penting di Venezuela dan Amerika Latin. Setelah mengambil alih pabrik, dan dekrit Presiden Chavez melegalkan pengambilalihan tersebut tgl 9 April 2008, mayoritas kaum buruh menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam produksi dan pelayanan sosial, daripada yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan kapitalis transnasional dan nasional manapun. Dalam masa kejayaannya, kaum buruh menunjukkan kemampuannya dalam menggandakan level produksi. Sambil menunggu Negara mengambil alih administrasi pabrik, sejak 10 April 2008, kaum buruh dibeberapa bagian mulai terorganisir ke dalam komite-komite pengawasan dan kontrol pabrik—tepat sebelum dimulainya sabotase pemilik lama terhadap sistem informasi. Tujuannya adalah untuk menghambat sabotase peralatan, kontrol produksi, dan serangan dari supervisor atau para bos lainnya. Kehendak para pekerja SIDOR adalah mengelola produksi dan administrasi perusahaan tersebut. Mereka juga mempersiapkan proposal mengenai pengelolaan SIDOR yang baru, yang menyatakan bahwa pengelolaan oleh buruh tidaklah mustahil bahkan bisa lebih baik dan efisien dengan hasil yang baik.
o Pengelolaan Perusahaan Listrik CADAFE. CADAFE adalah perusahaan milik Negara yang memroduksi 60% listrik Venezuela dengan 34.000 pekerja. Setelah perjuangan panjang memenangkan hak untuk berpartisipasi di dalam kontrak perjanjian, serta mendirikan dewan-dewan buruh untuk membuatnya menjadi kenyataan, manajemen perusahaan mulai menghancurkan partisipasi riil buruh, membatasinya hanya pada keputusan-keputusan yang tidak penting. Bagian dari birokrasi yang masih korup dan pro-kapitalis di pemerintahan Chavez-lah yang menyebabkan kekalahan tersebut. Banyak proposal yang diajukan oleh kaum buruh menyangkut pengelolaan pabrik, namun, sangat sedikit yang diterapkan. Dari lima-anggota komite koordinasi yang dibentuk untuk pengelolaan bersama, dua posisi dicadangkan untuk ditunjuk dan tidak bisa di recall. Presiden perusahaan tersebut juga tidak diarahkan untuk menerima instruksi dari badan tersebut. Pihak manajemen mengatakan bahwa tidak perlu ada partisipasi kaum buruh dalam industri strategis.
Sementara itu, terdapat jenis pengelolaan yang berbeda terjadi di anak perusahaan CADAFE, Cadela-Mérida di Zona Andean. Disana terdapat partisipasi bersama antara pekerja, para eksekutif, dan organisasi komunitas setempat. Presiden Cadela dinominasikan dan dipilih oleh mayoritas kaum buruh di lokasi tersebut. Pelayanan meningkat, keuntungan juga lebih tinggi, dan layanan pekerjaan diberikan ke banyak koperasi (lebih dari 375 koperasi hingga akhir 2004)—daripada memberi kontrak pelayanan ke perusahaan swasta. Jenis kendali buruh atas produksi antara CADAFE dan anak perusahaannya Cadela-Merida, memiliki perbedaan yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut.
o Pengelolaan Pabrik Keramik Sanatarios Maracay[5]. Setelah persatuan buruh berhasil mengambil alih pabrik, mereka mulai menjual barang-barang persediaan dan meminta bantuan masyarakat. Produksi pun dimulai kembali. Mereka mulai membentuk dewan-dewan buruh, sebuah mekanisme demokratik pekerja untuk mengelola pengoperasian pabrik dan manajemen asset sehari-hari. Disamping berbagai kesulitan, mereka terus maju, dan menuntut nasionalisasi penuh dari pemerintah—termasuk meminta bantuan pemerintah dalam pemasaran barang-barang keramik terkait program pemerintah untuk pembuatan perumahan untuk orang miskin. Mereka juga menjual hasil produksi kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau. Setiap minggu, pekerja yang bekerja lembur mendapatkan paket sembako; dan pembayaran gaji juga dilakukan.
o Pengelolaan Pabrik Kertas INVEVAL. Dimulai tahun 2005, pabrik kertas milik kapitalis yang bangkrut ini diambilalih oleh pemerintahan Chavez dengan suktikan modal sebesar $7 juta. Perusahaan ini diorganisir sebagai perusahaan-yang-dimiliki buruh, yakni keadilan kepemilikan antara buruh (51%) dan pemerintah (49%). Peningkatan penghasilan dari produksi akan digunakan oleh kaum buruh untuk kemudian membeli saham pemerintah, dan hanya akan menyisakannya sebanyak 1% saja. Pemilikan semacam ini menyebabkan kontroversi di kalangan buruh dan aktivis sosialis, yang menganggap bahwa kepemilikan buruh tersebut tidak ada bedanya dengan kepemilikan kapitalis—hanya beda dalam jumlah pemilik saja. Oleh sebab itulah FRETECO (Front Revolusioner Pekerja Pabrik-pabrik dibawah Kendali Buruh) menuntut pengambilalihan penuh oleh pemerintah.
Terdapat Dewan Buruh yang terdiri dari Majelis Umum Pekerja (pembuat keputusan tertinggi) di pabrik, serta Komisi Permanen yang dipilih untuk posisi-posisi seperti Keuangan, Formasi Politik dan Sosial, Komisi Teknik, Administrasi, Disiplin, Keamanan dan Kontrol, serta Pelayanan. Seluruh orang yang dipilih dapat dipecat melalui sidang Majelis Umum Dewan Buruh. Untuk mengatasi pemisahan kerja intelektual atau admisitratif dengan kerja manual, mereka merotasi berbagai jenis pekerjaan, mengombinasikannya dengan diskusi politik di dalam dewan buruh, pendidikan untuk pengembangan kolektif, pelatihan-pelatihan teknik.
Pengalaman lain yang penting adalah hubungan dewan buruh dengan komunitas setempat. Tidak saja pabrik menyediakan ruang bagi program-program pendidikan dan kesehatan komunitas, namun juga dewan buruh berpartisipasi dalam dewan komunal setempat. Dewan buruh mengirimkan delegasi ke dewan komunal, begitupun sebaliknya, yang dapat diterapkan juga dalam skala federasi dewan buruh dan dewan komunal yang lebih luas dalam rangka untuk membangun struktur-struktur kekuasaan rakyat sejati.
o Pabrik Alumunium ALCASA. Bisnis kapitalis yang berdiri sejak tahun 1967 ini mulai melaksanakan praktek manajemen buruh di tahun 2005—juga atas dukungan Chavez. Proses ini ditandai dengan pendirian majelis buruh terbuka, pendiskusian 18 poin proposal untuk meluncurkan kembali pabrik, serta proses pemilihan manajemen baru melalui pemilihan tertutup. Dari 2700 pekerja di ALCASA, 95% berpartisipasi dalam pemilihan tersebut. Kaum buruh juga memilih 36 juru bicara bersama dengan manajemen untuk membuat keputusan. Proses manajemen ini sudah berjalan tiga tahap, dan berhasil meningkatkan produksi, dan meningkatkan kondisi kerja. Tahap kedua difokuskan untuk pengembangan manajemen dan startegi baru perusahaan. Dalam tahap ketiga diskusi dan perdebatan menyangkut memanusiawikan tenaga kerja, termasuk pengurangan hari kerja, demokrasitisasi pengetahuan untuk mengurangi pembagian kerja sosial di dalam pabrik, serta desentralisasi keputusan melalui pembangunan dewan-dewan buruh.
Untuk itu mereka membangun pusat pelatihan sosial politik, sehingga kaum buruh dapat terlibat dalam proses yang ada. Pada awalnya para pekerja kerap dituduh sebagai komunis, garis keras atau sejenisnya. Namun sedikit demi sedikit kaum buruh mulai terlibat dalam pelatihan tersebut, dan kini beberapa ratus buruh mulai terlibat.
ALCASA tetap dimiliki oleh Negara. Berbeda dengan INVEVAL, dewan buruh di pabrik ini tidak menghendaki model manajemen yang mendistribusikan modal kepada seluruh pekerja atau mendekatkan buruh dengan modal, atau pembagian saham diantara mereka. Menurut mereka manajemen bersama tersebut tidak dibatasi hanya pada perusahaan semata, namun harus meliputi pengelolaan bersama dengan komunitas sosial masyarakat. Walaupun untuk yang terakhir ini belum tampak keberhasilan signifikan.
Sebelum pengelolaan ini dimulai, banyak diantara buruh yang mengatakan semua pimpinan dan para direktur harus dipecati. Tapi menurut dewan buruh hal tersebut adalah hal paling akhir yang akan mereka lakukan—bahkan bisa menjadi bencana jika dilakukan. Karena pengalaman pemecatan 2000 manajer di PDVSA (Perusahaan Minyak Negara) telah membuat banyak kesulitan dalam pengelolaan dan produksi pabrik hingga saat ini. Mereka sedang membangun proses dari bawah, pemilihan di tiap workshops, dalam tiap grup delagasi juru bicara. Suatu sistem pemilihan langsung, kontrol dan akuntabilitas, penggiliran tugas, dst.
Tim kepemimpinan juga semakin meluas. Untuk setiap satu orang pimpinan lama, mereka memilih tiga orang baru. Kemudian terdapat 300 delegasi jurubicara yang dipilih dari tingkat paling bawah oleh buruh. Belakangan ini, setap departemen memiliki “dewan administratif” dengan juru bicara yang dipilih di tiap tim untuk mendiskusikan dan merencanakan persoalan-persoalan produksi.
c. Kendala-kendala pengendalian pabrik oleh buruh
o Pemilik pabrik lama seringkali memecah persatuan serikat buruh dengan membuat serikat buruh tandingan yang anti terhadap kontrol buruh di pabrik.
o Dalam beberapa kasus, perusahaan-perusahaan yang ditinggal kabur pemiliknya juga meninggalkan hutang yang harus ditanggung oleh manajemen buruh yang baru. Hutang-hutang atau tagihan bisa mengancam kelancaran produksi.
o Bahan mentah menyusut dan tanpa modal, kredit, dan legitimasi yang sah, maka akan sulit diperoleh kembali.
o Kultur/kebudayan buruh yang masih terbelakang, yakni ketika buruh bekerja semata-mata untuk mendapatkan uang, dan tidak sedikitpun punya visi untuk membangun ekonomi negeri dan menciptakan tatanan masyarakat baru.
o Polarisasi dan fragmentasi yang tajam antara seriakat-seriakt buruh yang berbeda-beda.
o Satu perusahaan yang berada dibawah kendali buruh, terletak ditengah-tengah kawasan industri yang masih berorientasi kapitalis.
o Represi hingga penculikan dan pembunuhan oleh aparat keamanan dan pasukan preman bayaran terhadap serikat buruh yang melakukan pengambilalihan pabrik.
o Sabotase pabrik, penghancuran mesin-mesin, menghentikan layanan listik, air dan gas oleh aparat-aparat bayaran.
o Pencurian mesin-mesin bahan mentah di pabrik.
o Kelelahan berjuang akibat proses yang tidak selalu berlangsung cepat.
o Kesulitan pemasaran tanpa bantuan masyarakat dan pemerintah
o Tidak berjalannya proses partisipasi mayoritas buruh membuat lambatnya produksi berjalan; serta lemahnya kekuatan dewan buruh.
o Aristokrasi buruh—buruh yang bermental kapitalis ketika sudah memiliki alat produksi.
o Sindikalisme—pengelolaan pabrik hanya untuk pabrik-pabrik itu sendiri; tidak bersedia berada dalam satu perencanaan pengelolaan bersama secara nasional.
Kehidupan ekonomi negeri—pertanian, industri, perdagangan, transportasi—harus berada dalam sebuah perencanaan terpadu yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan individu dan sosial masyarakat luas; hal tersebut harus disetujui oleh perwakilan yang dipilih oleh rakyat dan kaum buruh, dan dijalankan di bawah arahan perwakilan tersebut melalui organisasi-organisasi nasional dan lokal. Pengambilalihan pabrik dibawah kendali buruh bermakna sebagai SEKOLAH PERENCANAAN EKONOMI suatu negeri, bukan semata-mata penambahan isi kantung buruh.
E. Maknanya Bagi Perjuangan Buruh Indonesia
Ditengah kehancuran industri nasional, dan kapasitas mayoritas pekerja Indonesia yang rendah—akibat puluhan tahun tidak memperoleh hak-hak pendidikan yang layak dari Negara, perjuangan untuk mengambil kendali pabrik ke tangan kaum buruh, adalah pekerjaan yang sukar. Tapi TIDAK MUSTAHIL, apabila semakin banyak kelompok-kelompok buruh dan persatuan-persatuan buruh yang sadar akan cita-cita perjuangan buruh jangka panjang, yakni membangun suatu tatanan masyarakat yang adil secara ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Dengan kesadaran, maka selayaknyalah kaum buruh berani berjuang membela martabatnya sebagai manusia pekerja, yang berhak atas segala keindahan dan kebahagiaan di dunia. ***
[1] Suatu sumbangan semangat dan pemikiran (yang belum selesai) untuk Konferensi Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB).
[2] Koordinator Urusan Propaganda dan Pendidikan Dewan Harian Nasional Persatuan Politik Rakyat Miskin (DHN-PPRM); Koordinator Pendidikan dan Bacaan Jaringan Nasional Perempuan Mahardhika; Juru Bicara Hands off Venezuela-Indonesia (HoV Indonesia http://indonesia.handsoffvenezuela.org); Koordinator Solidaritas Rakyat Indonesia untuk Alternatif Amerika Latin (SERIAL): www.amerikalatin.blogspot.com; Juru Bicara Komite Politik Rakyat Miskin-Partai Rakyat Demokratik (KPRM-PRD): http://kprm-prd.blogspot.com; http://kprm-peoples-democratic-party.blogspot.com.
[3] Diringkas dari artikel Setelah Seattle, Pemikiran Strategis dalam Membangun Gerakan, oleh Martin Hart-Landsberg. Ia mengajar ilmu ekonomi di Lewis and Clark College di Portland, Oregon. Dia, bersama Paul Burkett, adalah penulis dari Development, Crisis and Class Struggle: Learning from Japan and East Asia (St. Martin's Press, 2000 ).
[4] Negeri-negeri yang tingkat kesejahteraan rakyatnya rendah akibat penjajahan ekonomi para pemilik modal-raksasa-asing (Perusahaan Multi-Nasional/Trans-Nasional—MNCs-TNCs).
[5] Lihat film dokumenter NO VOLVERAN tentang proses pengambilalihan pabrik keramik ini.
Konferensi GSPB di Bekasi
Berjuang Itu Tidak Mustahil; Jika Punya Cita-cita[1]
Merebut Kendali Pabrik ke Tangan Persatuan Buruh—Belajar dari Perjuangan yang Berhasil
Zely Ariane[2]
A. Apa Cita-cita Perjuangan Buruh?
Silahkan kawan-kawan memikirkan dan memberikan pendapatnya.
B. Mengapa Harus Berjuang dan Membangun Gerakan?
* Tidak ada belas kasihan dari pengusaha/pemilik modal dan pemerintah/Negara, terhadap perubahan nasib buruh dan peningkatan nilai kemanusiaan kaum buruh (upah dan hak-hak normatif, status dan kondisi kerja, jam kerja yang lebih pendek—agar buruh dapat berekreasi dan memperluas pengetahuannya tentang dunia).
* Kepentingan buruh dan pengusaha/pemilik modal saling bertolak belakang (buruh ingin upah tinggi-pengusaha ingin upah rendah; buruh ingin kerja tetap-pengusaha ingin kerja kontrak; buruh ingin lebih punya waktu untuk berbahagia sebagai manusia-pengusaha mendesakkan lembur dengan upah yang tak setimpal dengan kehendak kebahagiaan buruh—malah banyak yang tidak diupah). Pendek kata: untuk setiap sen penambahan dan penumpukan (akumulasi) kekayaan para pemilik modal, mengharuskan pemotongan (lebih tepatnya pencurian) ribuan sen penghasilan dan hak buruh sebagai manusia.
* Buruh adalah bagian dari klas pekerja yang lebih berkepentingan (dan lebih tertarik) akan beroperasinya pabrik secara layak dan berkesinambungan—karena pada kenyataannya tangan dan pikiran buruhlah yang menjalankan pabrik.
* Perjuangan adalah nyawa kaum buruh; tanpa berjuang, hilanglah nilai kaum buruh sebagai manusia yang punya cita-cita dan berakal sehat (tak lebih dari sekedar mesin tak bernyawa dan tak berkehendak).
* Agar berhasil, perjuangan membutuhkan alat yang disebut organisasi dan metode yang disebut gerakan/pergerakan (yaitu mobilisasi keterlibatan kaum buruh dan rakyat miskin lainnya dalam suatu persatuan perlawanan yang memiliki cita-cita berkelanjutan). Seluruh perjuangan yang berhasil meningkatkan hak-hak buruh serta hak-hak rakyat miskin lainnya, selama ini, merupakan hasil dari gerakan—bukan belas kasihan/derma dari para pemilik modal dan pemerintah/negara.
* Organisasi yang profesional, militan (tidak gampang menyerah), dengan partisipasi penuh seluruh anggota dalam mengontrol (memegang kendali) arah dan jalannya organisasi, serta gerakan yang kuat dan berdaya pukul, adalah LEBIH PENTING DAN MENENTUKAN daripada seorang pemimpin yang dianggap baik.
C. Dua Contoh Persatuan Gerakan dan Keberhasilan Perjuangan[3]
* Gerakan internasional untuk Pengurangan jam kerja dari 12-10 jam/hari menjadi 8 jam/hari
Perjuangan demi jam kerja yang lebih pendek di Amerika Serikat (AS) dimulai pada abad ke-18, bahkan sebelum serikat buruh pertama terbentuk. Tujuan nya adalah sepuluh-jam (10 jam) kerja dalam sehari. Mereka berpendapat bahwa sepuluh-jam kerja dalam sehari dibutuhkan bukan saja untuk melindungi kesehatan para buruh, tapi juga karena jam kerja yang panjang dan melelahkan merupakan hambatan bagi perubahan yang lebih besar; yang memuakkan, kejam, dan tidak adil, yang memaksa cara kerja mekanik yang melelahkan/menguras tenaga fisik dan mental.
Perserikatan Buruh Internasional (The International Workingmen's Association), yang juga dikenal sebagai Internasional Pertama (First International), mengeluarkan pernyataan: “batas legal jam kerja merupakan syarat awal untuk perbaikan dan pembebasan kelas buruh... Fakta bahwa buruh di Eropa dan A.S. sedang menuntut dan mogok demi delapan jam-kerja, menunjukkan bahwa tuntutan tersebut sudah bersifat umum, maka selayaknyalah Kongres (AS) sah kemudian merubah tuntutannya menjadi ketentuan kebijakan tuntutan umum Buruh Sedunia.
Respon yang ampuh adalah membuat tuntutan jam kerja yang lebih pendek menjadi tuntuan internasional, yang diajukan oleh gerakan buruh nasional, sebagai jalan terbaik untuk menyanggah penolakan para majikan—yang mengatakan bahwa jika tuntutan tersebut disetujui maka, secara relatif, akan tidak menguntungkan bagi majikan di negeri satu ketimbang majikan di negeri lain.
The Federation of Organized Trades and Labor Unions of the United States and Canada/Federasi Serikat Pekerja Terorganisir Seluruh Amerika Serikat dan Kanada (Cikal Bakal Federasi Buruh Amerika Serikat—AFL), yang didirikan pada tahun 1881, dalam konvensinya pada tahun 1884, menyerukan untuk mengorganisir perjuangan tuntutan tersebut pada tanggal 1 Mei, 1886. Tuntutan ini diarahkan untuk mogok secara besar-besaran menentang majikan-majikan yang masih membangkang. Dan memang terjadi mogok besar-besaran pada hari itu.
Pemogokan tersebut memberikan landasan (konteks) bagi apa yang terjadi pada tanggal 4 Mei, 1886, yakni tragedi Lapangan Haymarket. Pada tanggal 4 Mei, pada penutupan pertemuan, mereka memprotes tindakan kekerasan yang dilakukan polisi dalam menghadapi pemogokan buruh¾satu kekuatan besar polisi bersenjata masuk ke lapangan dan memaksa pertemuan itu dihentikan. Sebelum ada satu tindakan apapun, sebuah bom dilempar ke arah massa aksi. Satu polisi meninggal saat itu juga; yang lainnya luka-luka. Polisi menjawabnya dengan menembaki buruh yang sedang berkumpul.
Pimpinan-pimpinan pengusaha dan pemerintah, yang takut akan peningkatan kekuatan gerakan buruh, mengambil keuntungan dari kejadian Haymarket. Polisi menangkap delapan orang pimpinan buruh dan mendakwanya melakukan pembunuhan terhadap seorang polisi di lapangan Haymarket, meskipun sebenarnya sebagian dari mereka bahkan tak hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka didakwa telah menyemangati pelemparan bom melalui pidato-pidatonya. Kedelapan yang ditangkap tersebut kemudian dinyatakan bersalah dalam suatu pengadilan yang sangat curang; empat orang dihukum gantung, yang satu nampaknya bunuh diri. Tiga lainnya yang selamat akhirnya diampuni. Martir perisatiwa Haymarket kemudian menjadi simbol Hari Buruh 1 Mei (May Day).
Walupun terdapat penidasan yang sangat sering, gerakan buruh berlanjut dengan serangan-tuntutan delapan jam kerja. AFL, pada konvensinya tahun 1888, menyetujui resolusi yang menargetkan 1 Mei, 1890, sebagai hari bagi buruh untuk melancarkan aksi pemogokan demi mencapai tujuannya. Kampanye pendidikan dan organisasional, termasuk demonstrasi, dilaksanakan sebagai persiapan sebelum pelaksanaan agenda 1 Mei tersebut.
Karena tak sanggup mengorganisir pemogokan umum pada tanggal 1 Mei, AFL akhirnya memutuskan suatu strategi agar satu kelompok buruh bertugas menyebarluaskan perjuangan tersebut. Pada tahun 1890, sektor tukang kayu lah yang memulainya. Buruh lainnya diminta mogok kalau mereka sanggup, tapi seluruh buruh didorong untuk menunjukkan dukungannya terhadap tuntutan tersebut. Buruh terus melihat 8 jam kerja sebagai sutu langkah di dalam perjuangan yang lebih besar untuk menentang kapitalisme. Pengertian tersebut ditunjukkan oleh slogan yang dipampangkan pada spanduk yang dibawa oleh para demonstran New York (dalam pertemuannya): TAK ADA LAGI MAJIKAN—PERBUDAKAN UPAH HARUS BERAKHIR DAN 8 JAM PERHARI ADALAH LANGKAH SELANJUTNYA DALAM GERAKAN BURUH PERSEMAKMURAN SOSIALIS (SEBAGAI TUJUAN AKHIRNYA).
Terdapat pemogokan yang lebih banyak/besar pada tanggal 1 Mei, 1890, ketimbang yang pernah ada sebelumnya dalam sejarah A.S.. Hari tersebut juga merupakan bukti kesanggupan buruh melakukan aksinya menjadi hari aksi internasional. Pemogokan dan demontrasi terjadi di kota-kota industri utama di dunia.
Tapi, saat waktu berlalu, kemenangan demi kemenangan, sebagaimana juga kekalahan demi kekalahan—dan bahkan lebih banyak penindasan—lambat laun melemahkan gerakan dan tradisi yang dapat menghidupkan semangat revolusioner Hari Buruh 1 Mei. Pemerintah A.S. mengabadikan Hari Buruh 1 Mei dengan satu hari libur, yang katanya akan menginspirasikan negeri-negeri lainnya, dan mengajukannnya sebagai hari libur resmi di A.S. Pada tahun 1995, pemerintah A.S. mengumumkan Hari Buruh 1 Mei sekadar sebagi Hari Penghormatan (Loyalty Day).
Walaupun kapitalis dan para pendukungnya tak lagi takut akan Hari Buruh 1 Mei, para aktivis masih bisa belajar sejumlah pelajaran penting dari sejarah perjuangan menuntut hari kerja yang lebih pendek. Di antara yang sangat penting adalah: tuntutan spesifik (khusus) untuk perubahan harus lah ditempatkan dalam konteks yang lebih besar dan revolusioner (mendasar). Solidaritas harus dibangun dengan menggarisbawahi kepedulian nasional bersama dan menciptakan kerangka untuk menghubungkannya secara nasional. Dan, keberhasilan kampanye akhirnya tergantung pada kekuatan gerakan-gerakan yang memajukannya
* Perlawanan Terhadap Pabrik-pabrik Kecil yang Buruk Kondisi Kerja dan Upahnya
Perlawanan terhadap pabrik-pabrik kecil yang buruk kondisi kerja dan upahnya (anti-sweatshop) dimulai pada tahun 1990-an di Amerika Serikat, sejumlah kelompok mulai mengarahkan sasaran pada perusahaan-perusahaan yang menjual busana dan alas kaki seperti GAP dan Nike karena praktek-praktek brutal sub-kontraktornya yang beroperasi di dunia ketiga. Praktek-praktek yang disoroti tersebut termasuk mempekerjakan buruh anak, kondisi-kondisi kerja yang tidak aman dan biadab, upah yang tak mencukupi, penindasan anti-serikat buruh, dan jam kerja yang semena-mena. Para aktivis anti-sweatshop membangun koalisi dengan serikat buruh, kelompok-kelompok komunitas dan hak-hak azasi manusia, dan LSM dunia ketiga untuk mengorganisir demonstrasi-demonstrasis dan boikot konsumen untuk menuntut keadilan bagi buruh dunia ketiga.
Namun demikian, semua perusahaan terus menolak meningkatkan upah dan hak-hak mendirikan serikat buruh. Secara umum, semua industri busana dan alas kaki terkemuka telah memfokuskan enerjinya dalam mencoba menyingkirkan issue tersebut dari pandangan umum dengan menggunakan Fair Labor Association/Asosiasi Hubungan Kerja yang Adil (FLA). FLA didirikan pada tahun 1998 sebagai hasil pertemuan—yang diselenggarakan oleh Gedung Putih (kantornya Presiden AS)—yang di dalamnya termasuk perusahaan-perusahaan, serikat-serikat buruh, kelompok-kelompok hak-hak azasi manusia dan keagamaan. Bertentangan dengan janjinya semula, FLA jelas-jelas hanya melayani kepentingan perusahaan-perusahaan besar (korporat). Tak ada yang dikerjakannya untuk menjamin upah yang layak atau jam kerja yang manusiawi; sistim pengawasan yang dibentuknya dikuasai oleh perusahaan dan terbatas ruang lingkup kerjanya; dan mekanisme pemaksanya hampir-hampir tak ada.
Di bawah payung United Students Againts Sweatshops/Persatuan Mahasiswa Melawan Buruknya Kondisi Kerja dan Upah (USAS), para mahasiswa menuntut produk-produk berlisensi-sekolah harus diproduksi di bawah syarat yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan buruh di negeri-negeri dunia ketiga[4]. Itu artinya buruh harus dibayar sesuai dengan standar hidup negeri-tertentu, mempunyai hak untuk berserikat tanpa rasa takut mendapatkan tindakan balasan, dan menikmati kondisi kerja yang aman. Walaupun sejumlah akedemi dan universitas setuju menandatangani kode etik pelaksanaan (codes of conduct) yang sesuai dengan tuntutan tersebut, namun tak ada mekanisme untuk menjamin kepatuhan perusahahaan.
Untuk mengatasi masalah tersebut, USAS membangun organisasi pengawasan sendiri (yang mendapat masukan dari kelompok-kelompok hak-hak azasi manusia di dunia ketiga), Worker Rights Consortium/Konsorsium Hak-hak Buruh (WRC). Mahasiswa-mahasiswa tersebut sekarang bekerja untuk memaksa sekolah-sekolahnya keluar dari FLA dan bergabung dengan WRC.
Dikobarkan oleh aksi-aksi anti-WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) di Seattle, para mahasiswa melancarakan aksi duduk dan penutupan sekolah (yang militan dan bersemangat tinggi) seperti di universitas-universitas seperti University of Johns Hopkins, University of Michigan, University of Oregon, University of Pennsylvania, University of Wisconsin. Beberapanya berhasil dimenangkan. Pada bulan Februari, 2000, University of Pensylvania telah menjadi sekolah pertama yang keluar dari FLA, tak lama kemudian diikuti oleh University of Wisconsin dan University of Johns Hopkins. Pada bulan yang sana, University of Michigan, University of Indiana dan Obelin College setuju bergabung dengan WRC.
Para aktivis mahasiswa juga bekerja keras untuk menempatkan gerakan anti-sweatshop dalam konteks politik yang lebih luas. Contohnya, Komite aksi Mahasiswa-buruh di University of Johns Hopkins menuntut tak hanya universitasnya keluar dari FLA dan bergabung dengan WRC, tapi juga setuju untuk membayar upah yang layak terhadap semua kerja di Johns Hopkins sendiri (termasuk yang dipekerjakan oleh sub-kontraktor), dan mendirikan komite gabungan untuk mengawasi praktek perburuhan di sekolahan. Sampai bulan April, 2000, kemenangan-kemenangannya adalah termasuk mundurnya University of John Hopkins dari FTA dan komitmen untuk meningkatkan upah buruh yang dibayar paling rendah, sebagaimana juga memberikan laporan tentang kebijakan-kebijakan konpensasi/ penggajian setiap tahunnya. Mahasiswa-mahasiwa tersebut juga memenangkan dukungan dari kelompok pengorgnisasian masyarakat, SMA setempat, serikat-serikat buruh, gereja, dan dewan kota. Mereka bisa memaksa sekolah mereka sebagai majikan (swasta) pertama yang menerapkan kesepakatan upah yang layak.
D. Kendali Buruh terhadap Produksi (di Pabrik) adalah Kunci Perubahan Nasib Buruh
Pernahkah disela-sela waktu kerja yang padat, kawan-kawan buruh sempat berfikir: “mengapa barang-barang/jasa yang diproduksi oleh kaum buruh (yang sangat berlimpah) justru tidak dapat dinikmati (dibeli) oleh kaum buruh sendiri?”. Mari kita fikirkan dan jawab hal tersebut bersama-sama.
Barang-barang yang berlimpah tersebut selalu mahal harganya (kalaupun ada yang murah—seperti barang-barang dari China, pasti dengan kualitas yang jelek). Mahalnya harga disebabkan oleh kepemilikan modal ditangan segelintir kapitalis (pemilik modal). Harga ditentukan oleh para kapitalis raksasa/yang bermodal besar/korporat. Dan produksi barangpun ditentukan oleh para kapitalis berdasarkan kehendak untuk terus menerus memperbesar keuntungan dan modalnya; bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Itulah yang disebut sebagai segitiga kapitalisme, yakni: (1) kepemilikan pribadi, (2) eksploitasi buruh, (3) produksi untuk profit. Makanya jangan heran kalau, misalnya, HP Nokia terus menerus produksi yang baru—dan konsumen digoda untuk mengganti HP’nya, padahal jenis HP sebelumnya masih baik berfungsi, dan konsumen belum tentu butuh barang-barang baru tersebut.
Oleh karena itulah, kendali (kontrol) terhadap produksi harus dilakukan, agar barang diproduksi sesuai kebutuhan dan terjangkau oleh masyarakat. Untuk bisa melakukannya, maka perlawanan terhadap kapitalisme mutlak dibutuhkan dengan (1) kepemilikan sosial, (2) produksi sosial yang dirganisir oleh buruh, dan (3) produksi berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Di dalam tulisan ini, kita akan khusus membahas mengenai syarat, proses dan kendala contoh-contoh pengalaman keberhasilan produksi (di pabrik) yang berada di bawah kendali persatuan buruh. Tentu saja syarat, tipe, dan metode berikut ini akan berbeda-beda antara antara satu tempat dengan tempat lainnya, tergantung kondisi objektif dan subjektif perjuangan rakyatnya.
a. Syarat-syarat keberhasilan pengendalian produksi pabrik oleh buruh:
o Buruh harus sadar bahwa hubungan antara buruh dan pengusaha/majikan/pemilik modal, bukanlah hubungan yang setara/harmonis dan tidak akan bisa setara/harmonis. Hubungan tersebut bersifat eksplotatif (pengusaha memiliki dan memeras tenaga kerja buruh tanpa hak-hak/imbalan yang setimpal).
o Adanya persatuan kaum buruh yang sadar bahwa alat produksi (dalam hal ini adalah pabrik) harus berada dibawah kendali buruh (rakyat pekerja), bukan kendali para pemilik saham/modal.
o Adanya persatuan buruh yang punya cita-cita lebih maju dari sekadar perjuangan pemenuhan hak-hak normatif—yang tidak akan tuntas jika kaum buruh tidak mengambil alih kontrol pabrik hingga kekuasaan negara.
o Adanya persatuan gerakan (buruh dengan berbagai elemen rakyat miskin dan pro-demokratik) yang luas menuntut pengambilalihan perusahaan-perusahaan swasta penting bagi Negara, untuk kemudian diserahkan kendalinya pada persatuan/dewan-dewan buruh.
o Adanya persatuan gerakan membangun alat politik alternatif yang mendapat dukungan dari mayoritas rakyat untuk merebut kekuasaan.
o Kekuasaan baru yang harus menjalankan program pemusatan seluruh sumber pembiayaan dalam negeri untuk membiayai kebutuhan darurat rakyat dan pengembangan industri nasional; pengambilalihan industri vital dibawah kendali rakyat; demokrasi yang mendorong partisipasi aktif rakyat.
o Kontrol buruh harus berskala nasional dan diperluas agar dapat mengatasi semua kepentingan kapitalis; bukan diorganisir secara insidental, tanpa sistem; namun terencana baik dan tidak bisa dipisahkan dari keseluruhan kehidupan industri negeri. Oleh sebab itulah persatuan antar buruh-buruh dari pabrik-pabrik yang sudah diambil allih dengan organisasi-organisasi rakyat lainnya, mutlak diperlukan.
b. Proses pengambilalihan kendali dan jenis-jenis pengelolaan pabrik di tangan buruh
o Di Venezuela, suatu negeri sosialis yang baik pada rakyatnya, proses pengambilalihan (nasionalisasi) terhadap industri yang penting bagi Negara dan perusahaan yang ditinggalkan oleh para pengusahanya; sudah dan sedang terus dilakukan. Sebelumnya, pengalaman serupa juga pernah dilakukan negeri-negeri lain (baik yang berhasil maupun yang gagal) seperti Rusia (setelah Revolusi 1917), Yugoslavia, Kuba, Argentina, dan Brazil. Masing-masing pengalaman tersebut akan ditulis di dalam tulisan yang berbeda dengan lebih detail. Dalam kesempatan ini, kita akan sedikit membedah pengalaman di Venezuela.
o Pengambilalihan kendali pabrik oleh pemerintah Venezuela dilakukan dalam dua gelombang besar. Gelombang pertama dimulai tahun 2007 dengan fokus pengambilalihan terhadap sektor-sektor perusahaan listrik, telekomunikasi, dan perminyakan, sebagai bagian dari perjuangan menuju sosialisme. Gelombang kedua dilakukan terhadap sector konstruksi dan makanan, yakni: industri semen (meliputi hampir 40 pabrik), peternakan dan industri susu—melanjutkan pengambilalihan terhadap 32 lahan pertanian berskala besar. Sedangkan industri seperti mineral, metal, bauksit, batubara, dan baja, memang tidak pernah diprivatisasi (dijual ke tangan swasta).
o Sejak pemerintahan Hugo Chavez berhasil memenangkan kekuasaan pada tahun 1998, berbagai paket perundang-undangan yang melindungi hak serta partisipasi buruh (dan rakyat miskin) diterapkan. Hasilnya, dihampir seluruh perusahaan, berbagai serikat baru tingkat pabrik berkembang. Hukum perundang-undangan yang baru memungkinkan kaum buruh menyelenggarakan referendum (penentuan pendapat) untuk memutuskan siapa yang akan menjalankan perjanjian bersama (semacam PKB) di pabrik, yang kemudian membuka kesempatan bagi lapisan pejuang buruh militan untuk muncul dan mengambil tanggung jawab.
o Di tahun 2005, banyak pabrik yang tutup dan diambilalih serta dijalankan oleh pekerja. Sebanyak 800 pabrik tutup diseluruh negeri (kebanyakan karena ditinggal oleh pengusaha yang anti Chavez), dan sejak November 2006 lebih kurang 1200 pabrik sudah diambilalih oleh kaum buruh. Namun di tahun 2008, hanya sedikit yang bisa bangkit kembali, dan dalam beberapa kasus, dikelola dibawah manajemen koperasi buruh atau ada juga yang gagal beroperasi.
o Pendudukan Pabrik Pengelola Limbah Padat di Merida. Di bulan September 2007, setelah memperoleh gaji, kaum buruh pabrik tersebut menduduki instalasi pabrik dan menuntut agar pemilik perusahaan angkat kaki, kemudian mereka mengambilalih kantor dan menuntut agar administrasi pabrik tersebut berhenti.
o Re-nasionalisasi Pabrik Baja SIDOR di kawasan Industri Guayana. SIDOR adalah salah satu industri baja raksasa paling penting di Venezuela dan Amerika Latin. Setelah mengambil alih pabrik, dan dekrit Presiden Chavez melegalkan pengambilalihan tersebut tgl 9 April 2008, mayoritas kaum buruh menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam produksi dan pelayanan sosial, daripada yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan kapitalis transnasional dan nasional manapun. Dalam masa kejayaannya, kaum buruh menunjukkan kemampuannya dalam menggandakan level produksi. Sambil menunggu Negara mengambil alih administrasi pabrik, sejak 10 April 2008, kaum buruh dibeberapa bagian mulai terorganisir ke dalam komite-komite pengawasan dan kontrol pabrik—tepat sebelum dimulainya sabotase pemilik lama terhadap sistem informasi. Tujuannya adalah untuk menghambat sabotase peralatan, kontrol produksi, dan serangan dari supervisor atau para bos lainnya. Kehendak para pekerja SIDOR adalah mengelola produksi dan administrasi perusahaan tersebut. Mereka juga mempersiapkan proposal mengenai pengelolaan SIDOR yang baru, yang menyatakan bahwa pengelolaan oleh buruh tidaklah mustahil bahkan bisa lebih baik dan efisien dengan hasil yang baik.
o Pengelolaan Perusahaan Listrik CADAFE. CADAFE adalah perusahaan milik Negara yang memroduksi 60% listrik Venezuela dengan 34.000 pekerja. Setelah perjuangan panjang memenangkan hak untuk berpartisipasi di dalam kontrak perjanjian, serta mendirikan dewan-dewan buruh untuk membuatnya menjadi kenyataan, manajemen perusahaan mulai menghancurkan partisipasi riil buruh, membatasinya hanya pada keputusan-keputusan yang tidak penting. Bagian dari birokrasi yang masih korup dan pro-kapitalis di pemerintahan Chavez-lah yang menyebabkan kekalahan tersebut. Banyak proposal yang diajukan oleh kaum buruh menyangkut pengelolaan pabrik, namun, sangat sedikit yang diterapkan. Dari lima-anggota komite koordinasi yang dibentuk untuk pengelolaan bersama, dua posisi dicadangkan untuk ditunjuk dan tidak bisa di recall. Presiden perusahaan tersebut juga tidak diarahkan untuk menerima instruksi dari badan tersebut. Pihak manajemen mengatakan bahwa tidak perlu ada partisipasi kaum buruh dalam industri strategis.
Sementara itu, terdapat jenis pengelolaan yang berbeda terjadi di anak perusahaan CADAFE, Cadela-Mérida di Zona Andean. Disana terdapat partisipasi bersama antara pekerja, para eksekutif, dan organisasi komunitas setempat. Presiden Cadela dinominasikan dan dipilih oleh mayoritas kaum buruh di lokasi tersebut. Pelayanan meningkat, keuntungan juga lebih tinggi, dan layanan pekerjaan diberikan ke banyak koperasi (lebih dari 375 koperasi hingga akhir 2004)—daripada memberi kontrak pelayanan ke perusahaan swasta. Jenis kendali buruh atas produksi antara CADAFE dan anak perusahaannya Cadela-Merida, memiliki perbedaan yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut.
o Pengelolaan Pabrik Keramik Sanatarios Maracay[5]. Setelah persatuan buruh berhasil mengambil alih pabrik, mereka mulai menjual barang-barang persediaan dan meminta bantuan masyarakat. Produksi pun dimulai kembali. Mereka mulai membentuk dewan-dewan buruh, sebuah mekanisme demokratik pekerja untuk mengelola pengoperasian pabrik dan manajemen asset sehari-hari. Disamping berbagai kesulitan, mereka terus maju, dan menuntut nasionalisasi penuh dari pemerintah—termasuk meminta bantuan pemerintah dalam pemasaran barang-barang keramik terkait program pemerintah untuk pembuatan perumahan untuk orang miskin. Mereka juga menjual hasil produksi kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau. Setiap minggu, pekerja yang bekerja lembur mendapatkan paket sembako; dan pembayaran gaji juga dilakukan.
o Pengelolaan Pabrik Kertas INVEVAL. Dimulai tahun 2005, pabrik kertas milik kapitalis yang bangkrut ini diambilalih oleh pemerintahan Chavez dengan suktikan modal sebesar $7 juta. Perusahaan ini diorganisir sebagai perusahaan-yang-dimiliki buruh, yakni keadilan kepemilikan antara buruh (51%) dan pemerintah (49%). Peningkatan penghasilan dari produksi akan digunakan oleh kaum buruh untuk kemudian membeli saham pemerintah, dan hanya akan menyisakannya sebanyak 1% saja. Pemilikan semacam ini menyebabkan kontroversi di kalangan buruh dan aktivis sosialis, yang menganggap bahwa kepemilikan buruh tersebut tidak ada bedanya dengan kepemilikan kapitalis—hanya beda dalam jumlah pemilik saja. Oleh sebab itulah FRETECO (Front Revolusioner Pekerja Pabrik-pabrik dibawah Kendali Buruh) menuntut pengambilalihan penuh oleh pemerintah.
Terdapat Dewan Buruh yang terdiri dari Majelis Umum Pekerja (pembuat keputusan tertinggi) di pabrik, serta Komisi Permanen yang dipilih untuk posisi-posisi seperti Keuangan, Formasi Politik dan Sosial, Komisi Teknik, Administrasi, Disiplin, Keamanan dan Kontrol, serta Pelayanan. Seluruh orang yang dipilih dapat dipecat melalui sidang Majelis Umum Dewan Buruh. Untuk mengatasi pemisahan kerja intelektual atau admisitratif dengan kerja manual, mereka merotasi berbagai jenis pekerjaan, mengombinasikannya dengan diskusi politik di dalam dewan buruh, pendidikan untuk pengembangan kolektif, pelatihan-pelatihan teknik.
Pengalaman lain yang penting adalah hubungan dewan buruh dengan komunitas setempat. Tidak saja pabrik menyediakan ruang bagi program-program pendidikan dan kesehatan komunitas, namun juga dewan buruh berpartisipasi dalam dewan komunal setempat. Dewan buruh mengirimkan delegasi ke dewan komunal, begitupun sebaliknya, yang dapat diterapkan juga dalam skala federasi dewan buruh dan dewan komunal yang lebih luas dalam rangka untuk membangun struktur-struktur kekuasaan rakyat sejati.
o Pabrik Alumunium ALCASA. Bisnis kapitalis yang berdiri sejak tahun 1967 ini mulai melaksanakan praktek manajemen buruh di tahun 2005—juga atas dukungan Chavez. Proses ini ditandai dengan pendirian majelis buruh terbuka, pendiskusian 18 poin proposal untuk meluncurkan kembali pabrik, serta proses pemilihan manajemen baru melalui pemilihan tertutup. Dari 2700 pekerja di ALCASA, 95% berpartisipasi dalam pemilihan tersebut. Kaum buruh juga memilih 36 juru bicara bersama dengan manajemen untuk membuat keputusan. Proses manajemen ini sudah berjalan tiga tahap, dan berhasil meningkatkan produksi, dan meningkatkan kondisi kerja. Tahap kedua difokuskan untuk pengembangan manajemen dan startegi baru perusahaan. Dalam tahap ketiga diskusi dan perdebatan menyangkut memanusiawikan tenaga kerja, termasuk pengurangan hari kerja, demokrasitisasi pengetahuan untuk mengurangi pembagian kerja sosial di dalam pabrik, serta desentralisasi keputusan melalui pembangunan dewan-dewan buruh.
Untuk itu mereka membangun pusat pelatihan sosial politik, sehingga kaum buruh dapat terlibat dalam proses yang ada. Pada awalnya para pekerja kerap dituduh sebagai komunis, garis keras atau sejenisnya. Namun sedikit demi sedikit kaum buruh mulai terlibat dalam pelatihan tersebut, dan kini beberapa ratus buruh mulai terlibat.
ALCASA tetap dimiliki oleh Negara. Berbeda dengan INVEVAL, dewan buruh di pabrik ini tidak menghendaki model manajemen yang mendistribusikan modal kepada seluruh pekerja atau mendekatkan buruh dengan modal, atau pembagian saham diantara mereka. Menurut mereka manajemen bersama tersebut tidak dibatasi hanya pada perusahaan semata, namun harus meliputi pengelolaan bersama dengan komunitas sosial masyarakat. Walaupun untuk yang terakhir ini belum tampak keberhasilan signifikan.
Sebelum pengelolaan ini dimulai, banyak diantara buruh yang mengatakan semua pimpinan dan para direktur harus dipecati. Tapi menurut dewan buruh hal tersebut adalah hal paling akhir yang akan mereka lakukan—bahkan bisa menjadi bencana jika dilakukan. Karena pengalaman pemecatan 2000 manajer di PDVSA (Perusahaan Minyak Negara) telah membuat banyak kesulitan dalam pengelolaan dan produksi pabrik hingga saat ini. Mereka sedang membangun proses dari bawah, pemilihan di tiap workshops, dalam tiap grup delagasi juru bicara. Suatu sistem pemilihan langsung, kontrol dan akuntabilitas, penggiliran tugas, dst.
Tim kepemimpinan juga semakin meluas. Untuk setiap satu orang pimpinan lama, mereka memilih tiga orang baru. Kemudian terdapat 300 delegasi jurubicara yang dipilih dari tingkat paling bawah oleh buruh. Belakangan ini, setap departemen memiliki “dewan administratif” dengan juru bicara yang dipilih di tiap tim untuk mendiskusikan dan merencanakan persoalan-persoalan produksi.
c. Kendala-kendala pengendalian pabrik oleh buruh
o Pemilik pabrik lama seringkali memecah persatuan serikat buruh dengan membuat serikat buruh tandingan yang anti terhadap kontrol buruh di pabrik.
o Dalam beberapa kasus, perusahaan-perusahaan yang ditinggal kabur pemiliknya juga meninggalkan hutang yang harus ditanggung oleh manajemen buruh yang baru. Hutang-hutang atau tagihan bisa mengancam kelancaran produksi.
o Bahan mentah menyusut dan tanpa modal, kredit, dan legitimasi yang sah, maka akan sulit diperoleh kembali.
o Kultur/kebudayan buruh yang masih terbelakang, yakni ketika buruh bekerja semata-mata untuk mendapatkan uang, dan tidak sedikitpun punya visi untuk membangun ekonomi negeri dan menciptakan tatanan masyarakat baru.
o Polarisasi dan fragmentasi yang tajam antara seriakat-seriakt buruh yang berbeda-beda.
o Satu perusahaan yang berada dibawah kendali buruh, terletak ditengah-tengah kawasan industri yang masih berorientasi kapitalis.
o Represi hingga penculikan dan pembunuhan oleh aparat keamanan dan pasukan preman bayaran terhadap serikat buruh yang melakukan pengambilalihan pabrik.
o Sabotase pabrik, penghancuran mesin-mesin, menghentikan layanan listik, air dan gas oleh aparat-aparat bayaran.
o Pencurian mesin-mesin bahan mentah di pabrik.
o Kelelahan berjuang akibat proses yang tidak selalu berlangsung cepat.
o Kesulitan pemasaran tanpa bantuan masyarakat dan pemerintah
o Tidak berjalannya proses partisipasi mayoritas buruh membuat lambatnya produksi berjalan; serta lemahnya kekuatan dewan buruh.
o Aristokrasi buruh—buruh yang bermental kapitalis ketika sudah memiliki alat produksi.
o Sindikalisme—pengelolaan pabrik hanya untuk pabrik-pabrik itu sendiri; tidak bersedia berada dalam satu perencanaan pengelolaan bersama secara nasional.
Kehidupan ekonomi negeri—pertanian, industri, perdagangan, transportasi—harus berada dalam sebuah perencanaan terpadu yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan individu dan sosial masyarakat luas; hal tersebut harus disetujui oleh perwakilan yang dipilih oleh rakyat dan kaum buruh, dan dijalankan di bawah arahan perwakilan tersebut melalui organisasi-organisasi nasional dan lokal. Pengambilalihan pabrik dibawah kendali buruh bermakna sebagai SEKOLAH PERENCANAAN EKONOMI suatu negeri, bukan semata-mata penambahan isi kantung buruh.
E. Maknanya Bagi Perjuangan Buruh Indonesia
Ditengah kehancuran industri nasional, dan kapasitas mayoritas pekerja Indonesia yang rendah—akibat puluhan tahun tidak memperoleh hak-hak pendidikan yang layak dari Negara, perjuangan untuk mengambil kendali pabrik ke tangan kaum buruh, adalah pekerjaan yang sukar. Tapi TIDAK MUSTAHIL, apabila semakin banyak kelompok-kelompok buruh dan persatuan-persatuan buruh yang sadar akan cita-cita perjuangan buruh jangka panjang, yakni membangun suatu tatanan masyarakat yang adil secara ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Dengan kesadaran, maka selayaknyalah kaum buruh berani berjuang membela martabatnya sebagai manusia pekerja, yang berhak atas segala keindahan dan kebahagiaan di dunia. ***
[1] Suatu sumbangan semangat dan pemikiran (yang belum selesai) untuk Konferensi Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB).
[2] Koordinator Urusan Propaganda dan Pendidikan Dewan Harian Nasional Persatuan Politik Rakyat Miskin (DHN-PPRM); Koordinator Pendidikan dan Bacaan Jaringan Nasional Perempuan Mahardhika; Juru Bicara Hands off Venezuela-Indonesia (HoV Indonesia http://indonesia.handsoffvenezuela.org); Koordinator Solidaritas Rakyat Indonesia untuk Alternatif Amerika Latin (SERIAL): www.amerikalatin.blogspot.com; Juru Bicara Komite Politik Rakyat Miskin-Partai Rakyat Demokratik (KPRM-PRD): http://kprm-prd.blogspot.com; http://kprm-peoples-democratic-party.blogspot.com.
[3] Diringkas dari artikel Setelah Seattle, Pemikiran Strategis dalam Membangun Gerakan, oleh Martin Hart-Landsberg. Ia mengajar ilmu ekonomi di Lewis and Clark College di Portland, Oregon. Dia, bersama Paul Burkett, adalah penulis dari Development, Crisis and Class Struggle: Learning from Japan and East Asia (St. Martin's Press, 2000 ).
[4] Negeri-negeri yang tingkat kesejahteraan rakyatnya rendah akibat penjajahan ekonomi para pemilik modal-raksasa-asing (Perusahaan Multi-Nasional/Trans-Nasional—MNCs-TNCs).
[5] Lihat film dokumenter NO VOLVERAN tentang proses pengambilalihan pabrik keramik ini.
14 Juli 2008
Saatnya Semua Buruh Berpartisipasi Dalam Merubah Keaadan.
Senin, 2008 Juli 14
Saatnya Semua Buruh Berpartisipasi Dalam Merubah Keaadan.
(Wawancara dengan Bung Ata, Sekum Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh)
Saya mendengar, tanggal 20 juli nanti GSPB akan melakukan konolidasi. Apa yang melandasi konsolidasi GSPB ?
Konsolidasi GSPB kali ini, berangkat dari situasi obyektif yang di hadapi oleh kaum buruh, bukan saja kaum buruh di Bekasi melainkan kaum buruh di seluruh Indonesia, di mana serangan-serangan Neoliberalisme dalam berbagai bentuk kebijakan, terus menerus mendesak kesejahteraan kaum buruh ke titik yang paling rendah. Kita tahu, baru-baru ini Pemerintah menaikan harga BBM, yang kemudian menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi lebih tinggi (sebelum kenaikan BBM, sebenarnya harga kebutuhan pokok sudah naik). Dengan tingkat Upah Minimum sekarang ini, kenaikan harga ini jelas membuat kaum buruh semakin miskin. Belum lagi masalah sistem kerja outsourcing yang saat ini makin merajalela, hampir di semua persuahaan, besar atau kecil, garmen atau otomotif, modal asing atau modal dalam negeri, menggunakan buruh outsourcing. Kita tahu sistem outsourcing ini sangat merugikan kaum buruh karena menghilangkan kepastian kerja, menekan pendapatan kaum buruh, menghilangkan perlindungan terhadap kaum buruh dan lain sebagainya. Semenjak UU 13/2003 di berlakukan, sistem Outsourcing menjadi trend para pengusaha untuk meningkatkan keuntungan, di sisi lain, kaum buruh di korbankan. Situasi inilah yang membuat kami dari GSPB untuk segera melakukan konsolidasi, merapatkan kembali barisan, agar kedepan lebih sanggup melawan berbagai kebijakan yang merugikan kaum buruh, apalagi partai-partai politik yang ada saat ini, tidak ada satupun yang membela secara sungguh-sungguh kepentingan kaum buruh, bahkan serikat-serikat buruh besarpun sudah banyak yang pimpinan-pimpinannya menjadi alat pengusaha atau pemerintah.
Ya, nampaknya memang begitu. Lantas apa tema konsolidasi GSPB?
Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, dengan situasi seperti itu, maka tanggung jawab terbesar saat ini untuk melakukan perubahan sejati ada pada tangan kaum buruh itu sendiri. Yang saya maksud dengan kaum buruh, artinya seluruh buruh Indonesia, karena banyak kasus, di mana kaum buruh menyerahkan tanggung jawan perubahan pada pengurus serikat buruh atau pada pengacara, bahkan untuk persoalan-persoalan di luar tempat kerja (misal kenaikan harga BBM), kaum buruh seolah-olah meyerahkan tanggung jawab kepada mahasiswa saja.
Jelas ini merupakan pandangan yang salah, karena sekalipun buruh di serikatnya telah membayar iuran anggota ( sambil tersemyum, Bung Ata juga menyampaikan bahwa masih banyak juga buruh yang tak membayar iuran), namun bukan berarti tanggung jawab untuk berjuang, dibebankan pada pengurus serikat buruh saja, atau pada mahasiswa saja untuk persoalan yang lebih umum. Bayangkan, dengan jumlah pengurus yang katakanlah hanya 10-20 orang berhadapan dengan para pengusaha atau berhadapan dengan pemerintah? Bagaimana mungkin bisa memperoleh kemenagan yang signifikan? Memang betul, bahwa dalam perundingan dengan pihak pengusaha, tidak semua buruh bisa ikut berunding, namun tanpa peran aktif dari semua anggota, perundingan yang dilakukan sangat lemah daya tawarnya, bahkan kadang tidak membuahkan hasil karena pengusaha bertele-tele atau bebal. Bisa juga pengusaha kemudian melakukan upaya pecah belah, adu domba jika anggota serikat buruh tidak solid.
Dalam persoalan yang lebih besar, kita tahu perundingan saja tidak cukup, harus ditambah dengan aksi-aksi massa. Kenaikan harga BBM kemarin adalah contoh nyata, bahwa dengan perundingan, tidak ada hasil yang di dapat, bahkan setelah melakukan banyak demontrasipun, pemerintah tidak bergeming. Apa kesimpulannya? Bukan karena metode demonstrasi adalah metode yang salah, melainkan karena demontrasi kemarin kurang besar, kurang berani. Coba bayangkan jika mayoritas kaum buruh ketika ada rencana kenaikan harga BBM, secara serentak melakukan pemogokan dan aksi-aksi ke pusat kekuasaan, yang di pabrik mogok kemudian rally ke Istana. Para supir anggkutan mogok, para buruh BUMN melakukan mogok di tempat kerjanya masing-masing, apakah pemerintah tetap akan nekad menaikan harga BBM?
Kuncinya adalah partisipasi aktif semua anggota, dan wujud pasrtisipasi yang paling berpengaruh adalah aksi massa atau pemogokan. Serikat Buruh tanpa Aksi Massa/Pemogokan, tidak punya roh perjuangan.
GSPB dalam konsolidasi kali ini, mengambil tema “ Menguatkan dan Membesarkan GSPB untuk Perubahan Sejati” dengan tekanan pada “Partisipasi Aktif Semua Anggota”
Sejauh ini persiapannya seperti apa ?
Kita sudah melakukan banyak pertemuan di semua level, dari pengurus sampai anggota. Dalam pertemuan-pertemuan ini, kita mengharapkan adanya gagasan-gagasan segar mengenai taktik, metode pembangunan serikat buruh yang kuat. Dari sekitar 8 Pebrik yang menjadi basisi kami di Bekasi, rata-rata telah melakukan pertemuan-pertemuan ini.
Panitia juga telah mengedarkan formulir kesediaan bagi anggota yang mau terlibat dalam konsolidasi ini, karena kita tidak mau, para peserta ini datang karena merasa di wajibkan, yang kita inginkan adalah kawan-kawan datang dengan sukarela, dengan semangat untuk berjuang. Memang tidak mudah, karena kita melakukan konsolidasi ditengah banyak anggota yang dipaksa perusahaan untuk melakukan kerja lembur, belum lagi di sebagian anggota ada yang berpikir seperti yang saya katakan tadi, persoalan perjuangan adalah tanggung jawab pengurus, anggota cukup membayar iuran saja.
Sejauh ini, sudah lebih dari 100 orang yang mendaftarkan diri untuk mengikuti konsolidasi ini, dan kami berharap bisa lebih banyak orang lagi, namun ada persoalan lain yang bisa mengurangi jumlah peserta, yakni persoalan dana, yang sampai saat ini belum sepenuhnya terpenuhi. Mungkin panitia akan melakukan berbagai upaya pemangkasan di beberapa pos yang memang bisa dikurangi pengeluarannya, atau dengan cara meminta sumbangan sukarela ke anggota, di luar sumbangan yang telah mereka bayarkan sebelumnya.
Apa saja yang akan di bicarakan dalam konsolidasi ?
Kita mebagi menjadi 3 bagian besar, yang petama adalah mengenai hambatan-hambatan kesejahteraan kaum buruh saat ini dan potensi-potensi perlawanannya. Yang di maksud dengan hambatan, bukan saja yang berasal dari intenal buruh itu sendiri, melainkan juga yang muncul dari luar, seperti kebijakan-kebijakan Pemerintah ataupun Pengusaha yang merugikan kaum buruh, kita akan mengupas ini selama kurang lebih 1-2 jam.
Yang kedua, kita akan membicarakan perubahan-perubahan kesejahteraan kaum buruh yang terjadi di berbagai negara agar ada inspirasi baru bagi perjuangan kedepan, kita menamakan tema sesi ini “perubahan itu bisa” Kita akan mengambil contoh di negara seperti Venezuela misalnya, yang pada bulan mei (tepat pada Hari Buruh Sedunia), pemerintahnya menaikan upah minimum buruh sebesar 30 %, yang dalam mata uang rupiah, upah minimum tersebut mencapai 3,4 juta rupiah setahun(klik di sini). Belum harga BBM di Venezuela yang “cuma” sebesar Rp 372(klik di sini). Kita akan mempelajari, kenapa ini bisa terjadi. Kita juga akan mengambil contoh-contoh lain, dari negara lainnya, mungkin Kuba juga akan kita diskusikan, karena sejauh ini, pendidikan dan kesehatan di Kuba adalah salah satu yang terbaik, dan yang paling penting, tidak biaya yang dipungut alias gratis(klik di sini). Belum lagi, di setiap pabrik ada buruh yang kerjanya membacakan buku atau koran untuk buruh-buruh lainnya selama mereka bekerja, agar para buruh selalu mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru(klik di sini). Ini luar biasa, jika di bandingkan dengan di negara kita, yang buruh-buruhnya di suguhi lagu-lagu yang tidak berpegaruh terhadap peningkatan intelektualitas, selain hanya sebatas hiburan.
Sesi ketiga atau yang terkahir, baru kita akan membicarakan apa saja langkah-langkah perjuangan GSPB ke depan, baik perjuangan di tingkat pabrik maupun perjuangan di luar pabrik. Sesi ini akan mengambil waktu yang lebih banyak di bandingkan dengan dua sesi sebelumnya. Dalam sesi ini, kita juga akan membicarakan bagaimana membangun persatuan yang lenih kokoh dengan serikat-serikat buruh lainnya, bagimana memperkuat Aliansi Buruh Menggugat, karena kita menyadari tanpa persatuan yang kokoh, rasanya sangat berat bagi kaum buruh untuk mendapatkan kemenangan. Tentu saja kita juga akan membicarakan banyak hal lainnya.
Jika ada kawan-kawan yang inging menghubungi GSPB, bisa menghubungi ke mana?
Sekretariat GSPB saat ini, berada di Jl Lapangan Bekasi Tengah No 16, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. No Telp Sektretariat GSPB : 021 88353230. Kita sangat terbuka dengan kedatangan kawan-kawan di sekretariat GSPB, bukan hanya kawan-kawan anggota, juga kawan-kawan dari serikat lainnya.
Saatnya Semua Buruh Berpartisipasi Dalam Merubah Keaadan.
(Wawancara dengan Bung Ata, Sekum Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh)
Saya mendengar, tanggal 20 juli nanti GSPB akan melakukan konolidasi. Apa yang melandasi konsolidasi GSPB ?
Konsolidasi GSPB kali ini, berangkat dari situasi obyektif yang di hadapi oleh kaum buruh, bukan saja kaum buruh di Bekasi melainkan kaum buruh di seluruh Indonesia, di mana serangan-serangan Neoliberalisme dalam berbagai bentuk kebijakan, terus menerus mendesak kesejahteraan kaum buruh ke titik yang paling rendah. Kita tahu, baru-baru ini Pemerintah menaikan harga BBM, yang kemudian menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi lebih tinggi (sebelum kenaikan BBM, sebenarnya harga kebutuhan pokok sudah naik). Dengan tingkat Upah Minimum sekarang ini, kenaikan harga ini jelas membuat kaum buruh semakin miskin. Belum lagi masalah sistem kerja outsourcing yang saat ini makin merajalela, hampir di semua persuahaan, besar atau kecil, garmen atau otomotif, modal asing atau modal dalam negeri, menggunakan buruh outsourcing. Kita tahu sistem outsourcing ini sangat merugikan kaum buruh karena menghilangkan kepastian kerja, menekan pendapatan kaum buruh, menghilangkan perlindungan terhadap kaum buruh dan lain sebagainya. Semenjak UU 13/2003 di berlakukan, sistem Outsourcing menjadi trend para pengusaha untuk meningkatkan keuntungan, di sisi lain, kaum buruh di korbankan. Situasi inilah yang membuat kami dari GSPB untuk segera melakukan konsolidasi, merapatkan kembali barisan, agar kedepan lebih sanggup melawan berbagai kebijakan yang merugikan kaum buruh, apalagi partai-partai politik yang ada saat ini, tidak ada satupun yang membela secara sungguh-sungguh kepentingan kaum buruh, bahkan serikat-serikat buruh besarpun sudah banyak yang pimpinan-pimpinannya menjadi alat pengusaha atau pemerintah.
Ya, nampaknya memang begitu. Lantas apa tema konsolidasi GSPB?
Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, dengan situasi seperti itu, maka tanggung jawab terbesar saat ini untuk melakukan perubahan sejati ada pada tangan kaum buruh itu sendiri. Yang saya maksud dengan kaum buruh, artinya seluruh buruh Indonesia, karena banyak kasus, di mana kaum buruh menyerahkan tanggung jawan perubahan pada pengurus serikat buruh atau pada pengacara, bahkan untuk persoalan-persoalan di luar tempat kerja (misal kenaikan harga BBM), kaum buruh seolah-olah meyerahkan tanggung jawab kepada mahasiswa saja.
Jelas ini merupakan pandangan yang salah, karena sekalipun buruh di serikatnya telah membayar iuran anggota ( sambil tersemyum, Bung Ata juga menyampaikan bahwa masih banyak juga buruh yang tak membayar iuran), namun bukan berarti tanggung jawab untuk berjuang, dibebankan pada pengurus serikat buruh saja, atau pada mahasiswa saja untuk persoalan yang lebih umum. Bayangkan, dengan jumlah pengurus yang katakanlah hanya 10-20 orang berhadapan dengan para pengusaha atau berhadapan dengan pemerintah? Bagaimana mungkin bisa memperoleh kemenagan yang signifikan? Memang betul, bahwa dalam perundingan dengan pihak pengusaha, tidak semua buruh bisa ikut berunding, namun tanpa peran aktif dari semua anggota, perundingan yang dilakukan sangat lemah daya tawarnya, bahkan kadang tidak membuahkan hasil karena pengusaha bertele-tele atau bebal. Bisa juga pengusaha kemudian melakukan upaya pecah belah, adu domba jika anggota serikat buruh tidak solid.
Dalam persoalan yang lebih besar, kita tahu perundingan saja tidak cukup, harus ditambah dengan aksi-aksi massa. Kenaikan harga BBM kemarin adalah contoh nyata, bahwa dengan perundingan, tidak ada hasil yang di dapat, bahkan setelah melakukan banyak demontrasipun, pemerintah tidak bergeming. Apa kesimpulannya? Bukan karena metode demonstrasi adalah metode yang salah, melainkan karena demontrasi kemarin kurang besar, kurang berani. Coba bayangkan jika mayoritas kaum buruh ketika ada rencana kenaikan harga BBM, secara serentak melakukan pemogokan dan aksi-aksi ke pusat kekuasaan, yang di pabrik mogok kemudian rally ke Istana. Para supir anggkutan mogok, para buruh BUMN melakukan mogok di tempat kerjanya masing-masing, apakah pemerintah tetap akan nekad menaikan harga BBM?
Kuncinya adalah partisipasi aktif semua anggota, dan wujud pasrtisipasi yang paling berpengaruh adalah aksi massa atau pemogokan. Serikat Buruh tanpa Aksi Massa/Pemogokan, tidak punya roh perjuangan.
GSPB dalam konsolidasi kali ini, mengambil tema “ Menguatkan dan Membesarkan GSPB untuk Perubahan Sejati” dengan tekanan pada “Partisipasi Aktif Semua Anggota”
Sejauh ini persiapannya seperti apa ?
Kita sudah melakukan banyak pertemuan di semua level, dari pengurus sampai anggota. Dalam pertemuan-pertemuan ini, kita mengharapkan adanya gagasan-gagasan segar mengenai taktik, metode pembangunan serikat buruh yang kuat. Dari sekitar 8 Pebrik yang menjadi basisi kami di Bekasi, rata-rata telah melakukan pertemuan-pertemuan ini.
Panitia juga telah mengedarkan formulir kesediaan bagi anggota yang mau terlibat dalam konsolidasi ini, karena kita tidak mau, para peserta ini datang karena merasa di wajibkan, yang kita inginkan adalah kawan-kawan datang dengan sukarela, dengan semangat untuk berjuang. Memang tidak mudah, karena kita melakukan konsolidasi ditengah banyak anggota yang dipaksa perusahaan untuk melakukan kerja lembur, belum lagi di sebagian anggota ada yang berpikir seperti yang saya katakan tadi, persoalan perjuangan adalah tanggung jawab pengurus, anggota cukup membayar iuran saja.
Sejauh ini, sudah lebih dari 100 orang yang mendaftarkan diri untuk mengikuti konsolidasi ini, dan kami berharap bisa lebih banyak orang lagi, namun ada persoalan lain yang bisa mengurangi jumlah peserta, yakni persoalan dana, yang sampai saat ini belum sepenuhnya terpenuhi. Mungkin panitia akan melakukan berbagai upaya pemangkasan di beberapa pos yang memang bisa dikurangi pengeluarannya, atau dengan cara meminta sumbangan sukarela ke anggota, di luar sumbangan yang telah mereka bayarkan sebelumnya.
Apa saja yang akan di bicarakan dalam konsolidasi ?
Kita mebagi menjadi 3 bagian besar, yang petama adalah mengenai hambatan-hambatan kesejahteraan kaum buruh saat ini dan potensi-potensi perlawanannya. Yang di maksud dengan hambatan, bukan saja yang berasal dari intenal buruh itu sendiri, melainkan juga yang muncul dari luar, seperti kebijakan-kebijakan Pemerintah ataupun Pengusaha yang merugikan kaum buruh, kita akan mengupas ini selama kurang lebih 1-2 jam.
Yang kedua, kita akan membicarakan perubahan-perubahan kesejahteraan kaum buruh yang terjadi di berbagai negara agar ada inspirasi baru bagi perjuangan kedepan, kita menamakan tema sesi ini “perubahan itu bisa” Kita akan mengambil contoh di negara seperti Venezuela misalnya, yang pada bulan mei (tepat pada Hari Buruh Sedunia), pemerintahnya menaikan upah minimum buruh sebesar 30 %, yang dalam mata uang rupiah, upah minimum tersebut mencapai 3,4 juta rupiah setahun(klik di sini). Belum harga BBM di Venezuela yang “cuma” sebesar Rp 372(klik di sini). Kita akan mempelajari, kenapa ini bisa terjadi. Kita juga akan mengambil contoh-contoh lain, dari negara lainnya, mungkin Kuba juga akan kita diskusikan, karena sejauh ini, pendidikan dan kesehatan di Kuba adalah salah satu yang terbaik, dan yang paling penting, tidak biaya yang dipungut alias gratis(klik di sini). Belum lagi, di setiap pabrik ada buruh yang kerjanya membacakan buku atau koran untuk buruh-buruh lainnya selama mereka bekerja, agar para buruh selalu mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru(klik di sini). Ini luar biasa, jika di bandingkan dengan di negara kita, yang buruh-buruhnya di suguhi lagu-lagu yang tidak berpegaruh terhadap peningkatan intelektualitas, selain hanya sebatas hiburan.
Sesi ketiga atau yang terkahir, baru kita akan membicarakan apa saja langkah-langkah perjuangan GSPB ke depan, baik perjuangan di tingkat pabrik maupun perjuangan di luar pabrik. Sesi ini akan mengambil waktu yang lebih banyak di bandingkan dengan dua sesi sebelumnya. Dalam sesi ini, kita juga akan membicarakan bagaimana membangun persatuan yang lenih kokoh dengan serikat-serikat buruh lainnya, bagimana memperkuat Aliansi Buruh Menggugat, karena kita menyadari tanpa persatuan yang kokoh, rasanya sangat berat bagi kaum buruh untuk mendapatkan kemenangan. Tentu saja kita juga akan membicarakan banyak hal lainnya.
Jika ada kawan-kawan yang inging menghubungi GSPB, bisa menghubungi ke mana?
Sekretariat GSPB saat ini, berada di Jl Lapangan Bekasi Tengah No 16, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. No Telp Sektretariat GSPB : 021 88353230. Kita sangat terbuka dengan kedatangan kawan-kawan di sekretariat GSPB, bukan hanya kawan-kawan anggota, juga kawan-kawan dari serikat lainnya.
25 Maret 2008
Peluncuran Hands off Venezuela Indonesia
Hits : 144
NO VOLVERAN
Revolusi Venezuela Sekarang
… Inilah Revolusi Bolivarian Venezuela;.
untuk pertama kalinya rakyat menaruh minat pada politik,
dan mengambil kendali di kehidupan mereka…
Akhiri penderitaan; akhiri kemiskinan; sekarang juga!
Akhiri sistem ini pada akarnya. Hidup Sosialis!
Mengundang kawan-kawan
HADIR, BERDISKUSI, DAN BERSOLIDARITAS
Acara:
Peluncuran Hands Off Venezuela (HOV) Indonesia dan Pemutaran Film NO VOLVERAN “Revolusi Venezuela Sekarang”
Diskusi Publik dengan tema:
“Arah Ekonomi Baru, Demokrasi Baru, dengan Revolusi”
Pembicara:
Eko Prasetyo (Resist Book - Yogyakarta)
Zely Ariane (HOV Indonesia, KPRM - PRD)
Sadikin Gani (Rumah Kiri)
Waktu
Jum’at, 28 Maret 2008, Pk. 13:00 - Selesai
Tempat
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Lt.1
Jl. Diponegoro No. 76 Jakarta.
Informasi
Jesus S. Anam Hp. 02517104542, Sadikin Hp. 081573218225, Zely Hp. 08158126673, Arfi Hp. 085263548807, Arif Hp. 081578503444, Adi Hp. 081315921593.
Email: hovindonesia@yahoo.comAlamat email ini telah dilindungi dari spam bots, Javascript harus aktif untuk melihatnya
Term Of Reference
Peluncuran Hands Off Venezuela (HOV) Indonesia dan Pemutaran Film NO VOLVERAN “Revolusi Venezuela Sekarang”
Jakarta, 28 Maret 2008
Latar Belakang
Distorsi dan penyelewengan informasi oleh berbagai media atas Revolusi Bolivarian di Venezuela telah melahirkan Hands Off Venezuela, sebuah kampanye solidaritas untuk Revolusi Bolivarian. Kampanye ini telah menyebar ke perbagai negara dan sekarang telah memiliki pendukung di lebih dari 30 negara di dunia. Prinsip dasar dari kampanye ini adalah:
1. Bersolidaritas dengan Revolusi Bolivarian.
2. Menentang intervensi imperialis di Venezuela.
3. Membangun hubungan dengan gerakan revolusioner dan gerakan serikat buruh di Venezuela.
HOV – Indonesia dibangun sebagai upaya memperluas dukungan atas Revolusi Bolivarian, propaganda program-program sosialis (pencapaiannya, proses-prosesnya, dll.) di Venezuela, dan sebagai wahana belajar bagi gerakan-gerakan revolusioner dan gerakan-gerakan buruh di Indonesia menuju terwujudnya revolusi di Indonesia.
Tujuan
Kampanye ini bersifat terbuka bagi siapa saja, baik secara individu maupun kelompok, yang setuju dengan tujuan-tujuan dari kampanye. Tujuan-tujuan dari kampanye tersebut adalah:
1. Mendukung penuh Revolusi Venezuela, yang telah berulangkali terbukti menjalankan mandat demokratiknya, dengan berjuang membebaskan penindasan yang terjadi di Venezuela.
2. Mempertahankan Revolusi dari serangan imperialisme dan agen-agen lokalnya, yakni oligarki Venezuela.
3. Mendukung konfederasi serikat pekerja, UNT, sebagai corong yang sah dari gerakan buruh.
4. Memberikan informasi yang benar tentang Venezuela yang selama ini diselewengkan oleh banyak media, dan memobilisasi dukungan yang sebanyak-banyaknya bagi tercapainya tujuan-tujuan tersebut.
Selain hal-hal yang telah disebut di atas, HOV – Indonesia bisa menjadi gerakan bersama guna mengeksplorasi revolusi Indonesia dengan belajar dari kasus Venezuela.
Peserta
1. Organisasi
2. Individu
Materi
1. Pemutaran Film ( Sinopsis terlampir)
2. Diskusi Panel
Waktu dan Tempat
Tanggal 28 Maret 2008, jam 13.00 – selesai
Gd. LBH lt. 1 Jl. Diponegoro No. 76 Jakarta
Jadwal
Waktu Kegiatan Narasumber
13.00 – 13.30 Pembukaan ( LBH dan Perjuangan Kritis di Indonesia ) Direktur LBH Jakarta
13.30 – 14.30 Pemutaran Film Jesus (Hov)-Panitia
14.30 – 17.00 Diskusi Panel Zely, Sadikin,Eko
Moderator: Jesus SA
17.00 - Penutupan Jesus SA – HOV – Panitia
Lampiran
Sinopsis Film Dokumenter No Volveran
No Volveran adalah sebuah dokumenter tentang Revolusi: suatu perubahan radikal atas kepemilikan alat produksi, transformasi kesadaran dan kebudayaan, serta peningkatan tenaga produktif, yang sedang berkembang di Venezuela. Melalui apa yang disebut ‘revolusi damai’, proses itu sedang memobilisasi rakyat untuk membuat mungkin apa yang selama ini dianggap mustahil oleh banyak orang: mengambil alih industri pokok di bawah kontrol buruh; mendistribusi kekayaan negeri; melakukan referendum; melunasi utang luar negeri; memutus hubungan dengan IMF; mengorganisasikan kekuatan rakyat miskin untuk mengurus negeri dan kehidupannya sendiri; dan seterusnya, dan seterusnya.
Film berdurasi 90 menit, produksi tahun 2007, ini gempita dengan kegembiraan rakyat terhadap revolusi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Venezuela, rakyat memiliki kekuatan untuk memerintah dan menentukan masa depan kehidupan mereka sendiri.
“… Rakyat telah bangkit, dan mereka tak akan diintimidasi lagi. Kami akan korbankan segalanya untuk mempertahankan proses ini.”
“... banyak ibu rumah tangga berkata, kalau perlu jual tv untuk beli senapan, itu (pun) akan dilakukan.”
“… kami sekarang punya harga diri, dan kami bukan lagi kaum terpinggir dan terlupakan, melainkan rakyat masa depan... kami adalah pemimpin…”
Pendidikan gratis, kesehatan gratis, pembangunan perumahan sehat, makanan sehat dan murah, dan seterusnya, tidak didapatkan rakyat oleh karena belas kasih atau derma dari orang kaya atau pemerintah. Hak-hak tesebut didapatkan karena mobilisasi rakyat mempertahankan proses Revolusi: menggagalkan kudeta dari oposisi sayap kanan (April 2002) dan boikot para pemiliki bisnis dan industri (Desember 2002), mengalahkan referendum pemecatan terhadap Hugo Chavez, Presiden Venezuela (Agustus 2004); memilih Chavez kembali sebagai Presiden (Desember 2006); membentuk dewan-dewan komunal dan dewan-dewan buruh sebagai instrumen revolusi.
Revolusi oleh rakyat Venezuela kini dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk dapat merubah nasib, sehingga mereka berbondong-bondong mempertahankannya, dan mengatakan TIDAK pada Kekuatan Lama (No Volveran).
”...Inilah saatnya, membangun gerakan massa dan menyingkirkan klas penguasa, agar semua punya kesempatan berkembang secara spritiual, fisik, ekonomi dan segala aspek kehidupan. Dalam kapitalisme kita tak bisa.”
Sampai Menang.***
Contact: hovindonesia@yahoo.com
Pengumuman Pemenang Lomba Karya Jurnalistik Perburuhan
Kepada Yth.
Bpk/Ibu/Sdr/ Sdri.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bekerjasama dengan
American Center for International Labor Solidarity (ACILS) dan
The Friedrich Ebert Stiftung (FES)
mengundang Bapak/Ibu/Sdr/ Sdri untuk hadir dalam acara
Pengumuman Pemenang Karya Jurnalistik untuk Liputan Isu Perburuhan dan
Launching Buku “Buruh dalam Reportase Media”
yang akan diadakan pada :
Hari/Tanggal : Rabu, 26 Maret 2008
Waktu : Pkl. 12.00 – 15.00 WIB (diawali makan siang)
Tempat : Jakarta Media Center (JMC)
Auditorium Gedung Dewan Pers Lantai Dasar
Jl. Kebon Sirih 32-34, Jakarta Pusat
Kami berharap Bapak/Ibu/Sdr/ Sdri dapat hadir dalam acara ini.
Demikian undangan ini kami sampaikan.
Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Heru Hendratmoko
Ketua Umum AJI Indonesia
Bpk/Ibu/Sdr/ Sdri.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bekerjasama dengan
American Center for International Labor Solidarity (ACILS) dan
The Friedrich Ebert Stiftung (FES)
mengundang Bapak/Ibu/Sdr/ Sdri untuk hadir dalam acara
Pengumuman Pemenang Karya Jurnalistik untuk Liputan Isu Perburuhan dan
Launching Buku “Buruh dalam Reportase Media”
yang akan diadakan pada :
Hari/Tanggal : Rabu, 26 Maret 2008
Waktu : Pkl. 12.00 – 15.00 WIB (diawali makan siang)
Tempat : Jakarta Media Center (JMC)
Auditorium Gedung Dewan Pers Lantai Dasar
Jl. Kebon Sirih 32-34, Jakarta Pusat
Kami berharap Bapak/Ibu/Sdr/ Sdri dapat hadir dalam acara ini.
Demikian undangan ini kami sampaikan.
Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Heru Hendratmoko
Ketua Umum AJI Indonesia
10 Maret 2008
Sistem Outsourcing Digugat
Minggu, 09 Maret 2008, 01.03 WIB
Sumber: Kompas TV
Untuk memperingati hari perempuan sedunia, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Buruh Menggugat (ABM), Sabtu menggelar aksi demo di sekitar Istana Negara. Mereka menyerukan agar pemerintah lebih memperhatikan nasib kaum buruh perempuan dan menjamin adanya kepastian kerja kalangan buruh.
Nuzul, Kordinator aksi menegaskan, perlindungan pemerintah terhadap keberadaan buruh perempuan selama ini sangat lemah. Selain gaji murah, buruh perempuan acap mengalami diskriminasi dan diperlakukan semena-mena oleh para pemilik modal. Mereka bahkan sering menjadi korban kekerasan.
Dalam aksinya, massa mendesak pemerintah segera menghapus sistem kerja kontrak dan outsourcing. Sistem ini, mereka nilai merugikan dan merupakan bentuk baru penjajahan ala kapitalis. Mereka juga menuntut pemerintah meningkatkan jaminan sosial bagi rakyat dan menurunkan harga kebutuhan pokok.
Aksi ini mendapat pengawalan ketat aparat keamanan dan sempat memacetkan arus lalu lintas.
Sumber: Kompas TV
Untuk memperingati hari perempuan sedunia, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Buruh Menggugat (ABM), Sabtu menggelar aksi demo di sekitar Istana Negara. Mereka menyerukan agar pemerintah lebih memperhatikan nasib kaum buruh perempuan dan menjamin adanya kepastian kerja kalangan buruh.
Nuzul, Kordinator aksi menegaskan, perlindungan pemerintah terhadap keberadaan buruh perempuan selama ini sangat lemah. Selain gaji murah, buruh perempuan acap mengalami diskriminasi dan diperlakukan semena-mena oleh para pemilik modal. Mereka bahkan sering menjadi korban kekerasan.
Dalam aksinya, massa mendesak pemerintah segera menghapus sistem kerja kontrak dan outsourcing. Sistem ini, mereka nilai merugikan dan merupakan bentuk baru penjajahan ala kapitalis. Mereka juga menuntut pemerintah meningkatkan jaminan sosial bagi rakyat dan menurunkan harga kebutuhan pokok.
Aksi ini mendapat pengawalan ketat aparat keamanan dan sempat memacetkan arus lalu lintas.
09 Maret 2008
AKSI MEMPERINGATI HARI PEREMPUAN SEDUNIA DI DAERAH
Sumber: Metro TV
Metrotvnews.com, Medan: Ratusan perempuan yang tergabung dalam Forum Perempuan Sumatra Utara memperingati Hari Perempuan Sedunia, Sabtu (8/3). Mereka berjalan dari bundaran depan Kantor Pos, Medan, Sumut, menuju ke sejumlah kantor partai politik. Salah satu yang didatangi adalah Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan. Mereka mempertanyakan tak ada kandidat perempuan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumut.
Para pengunjuk rasa juga mendatangi Kantor Partai Demoksrasi Indonesia Perjuangan Sumut. Pertanyaan serupa juga disampaikan kepada pengurus PDIP. Padahal, menurut mereka, dari 8,5 juta pemilih di Sumut sekitar 52 persen adalah perempuan. Koordinator aksi Maya Manurung mengatakan pihaknya akan menyerukan kepada seluruh perempuan di Sumut untuk memboikot cagub-cawagub yang tidak punya perspektif gender. Pengunjuk rasa akhirnya diterima pengurus PDIP Sumut Efendi Napitupulu. Ia menyatakan komitmen parpolnya terhadap perempuan telah dibuktikan dengan mencalonkan Megawati Sukarnoputri sebagai presiden.
Masih di Medan. Sekitar seratusan massa yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa dan ibu-ibu berunjuk rasa di kawasan Bundaran Majestik. Aksi ini juga untuk memperingati Hari Perempuan Sedunia. Pengunjuk rasa menuntut pemerintah menurunkan harga minyak goreng dan sejumlah kebutuhan pokok yang hingga saat ini kian melambung. Mereka menyesalkan tewasnya seorang ibu dan anak di Makassar, Sulawesi Selatan, akibat diare dan kelaparan. Karena itu, pengunjuk rasa menuntut pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla benar-benar serius memperhatikan nasib rakyat yang makin sengsara.
Unjuk rasa memperingati Hari Perempuan Sedunia juga berlangsung di Makassar, hari ini. Ratusan perempuan dari berbagai daerah dan berlatar belakang bermacam profesi berkumpul dalam acara bertajuk temu perempuan di anjungan Pantai Losari, Makassar. Berbagai kegiatan digelar dalam acara ini. Salah satunya aksi teatrikal yang diperankan ibu-ibu rumah tangga. Mereka merekonstruksikan nasib perempuan yang kurang mendapat perhatian pemerintah. Antara lain nasib perempuan hamil yang kesulitan mendapatkan pelayanan media. Kasus kematian seorang ibu dan anak yang mengejutkan akibat kelaparan juga direka ulang. Acara temu perempuan ini juga menggelar pameran buku dan sosialisasi Gerakan Sayang Ibu.
Kegiatan untuk memperingati Hari Perempuan Sedunia juga digelar di Solo, Jawa Tengah. Acara digelar di halaman Joglo Sriwedari. Mereka menyampaikan pesan stop kekerasan terhadap perempuan supaya dapat hidup sejahtera tanpa rasa takut. Mereka juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan di segala bidang. Usai berorasi, pengunjuk rasa melepaskan balon gas yang membawa pesan untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Acara ini juga diisi dialog dalam bentuk sarasehan untuk membicarakan persoalan perempuan.
Aksi serupa juga berlangsung di Yogyakarta. Mereka membawa payung berisi tuntutan. payung2 juga sebagai simbol perlindungan perempuan. dari maliboro sampai kantor pos. mereka menuntut stop pemiskinan kaum perempuan. pemerintah juga dituntut mengendalikan harga bahan pokok. Kenaikan telah mematikan usaha kecil yang sebagian besar dikelola perempuan.(BEY)
Metrotvnews.com, Medan: Ratusan perempuan yang tergabung dalam Forum Perempuan Sumatra Utara memperingati Hari Perempuan Sedunia, Sabtu (8/3). Mereka berjalan dari bundaran depan Kantor Pos, Medan, Sumut, menuju ke sejumlah kantor partai politik. Salah satu yang didatangi adalah Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan. Mereka mempertanyakan tak ada kandidat perempuan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumut.
Para pengunjuk rasa juga mendatangi Kantor Partai Demoksrasi Indonesia Perjuangan Sumut. Pertanyaan serupa juga disampaikan kepada pengurus PDIP. Padahal, menurut mereka, dari 8,5 juta pemilih di Sumut sekitar 52 persen adalah perempuan. Koordinator aksi Maya Manurung mengatakan pihaknya akan menyerukan kepada seluruh perempuan di Sumut untuk memboikot cagub-cawagub yang tidak punya perspektif gender. Pengunjuk rasa akhirnya diterima pengurus PDIP Sumut Efendi Napitupulu. Ia menyatakan komitmen parpolnya terhadap perempuan telah dibuktikan dengan mencalonkan Megawati Sukarnoputri sebagai presiden.
Masih di Medan. Sekitar seratusan massa yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa dan ibu-ibu berunjuk rasa di kawasan Bundaran Majestik. Aksi ini juga untuk memperingati Hari Perempuan Sedunia. Pengunjuk rasa menuntut pemerintah menurunkan harga minyak goreng dan sejumlah kebutuhan pokok yang hingga saat ini kian melambung. Mereka menyesalkan tewasnya seorang ibu dan anak di Makassar, Sulawesi Selatan, akibat diare dan kelaparan. Karena itu, pengunjuk rasa menuntut pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla benar-benar serius memperhatikan nasib rakyat yang makin sengsara.
Unjuk rasa memperingati Hari Perempuan Sedunia juga berlangsung di Makassar, hari ini. Ratusan perempuan dari berbagai daerah dan berlatar belakang bermacam profesi berkumpul dalam acara bertajuk temu perempuan di anjungan Pantai Losari, Makassar. Berbagai kegiatan digelar dalam acara ini. Salah satunya aksi teatrikal yang diperankan ibu-ibu rumah tangga. Mereka merekonstruksikan nasib perempuan yang kurang mendapat perhatian pemerintah. Antara lain nasib perempuan hamil yang kesulitan mendapatkan pelayanan media. Kasus kematian seorang ibu dan anak yang mengejutkan akibat kelaparan juga direka ulang. Acara temu perempuan ini juga menggelar pameran buku dan sosialisasi Gerakan Sayang Ibu.
Kegiatan untuk memperingati Hari Perempuan Sedunia juga digelar di Solo, Jawa Tengah. Acara digelar di halaman Joglo Sriwedari. Mereka menyampaikan pesan stop kekerasan terhadap perempuan supaya dapat hidup sejahtera tanpa rasa takut. Mereka juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan di segala bidang. Usai berorasi, pengunjuk rasa melepaskan balon gas yang membawa pesan untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Acara ini juga diisi dialog dalam bentuk sarasehan untuk membicarakan persoalan perempuan.
Aksi serupa juga berlangsung di Yogyakarta. Mereka membawa payung berisi tuntutan. payung2 juga sebagai simbol perlindungan perempuan. dari maliboro sampai kantor pos. mereka menuntut stop pemiskinan kaum perempuan. pemerintah juga dituntut mengendalikan harga bahan pokok. Kenaikan telah mematikan usaha kecil yang sebagian besar dikelola perempuan.(BEY)
Hari Perempuan Sedunia Diperingati di Bundaran HI
Sumber: Liputan 6 SCTV
Liputan6.com, Jakarta: Hari Perempuan Sedunia yang jatuh pada hari ini juga diperingati di Indonesia. Ratusan kaum hawa berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia, Sabtu (8/3) siang. Mereka tergabung dalam Suara Hati Ibu dan Aliansi Perempuan Menggugat berunjuk rasa mengusung tema "Hentikan Konsumsi Berlebihan dan Mulailah Hidup Hemat". Aktivis wanita Karlina Leksono terlihat hadir di antara sekitar 500 pengunjuk rasa.
Dalam aksi damai itu, berbagai poster antara lain bertuliskan "Perempuan Menolak Kenaikan Harga" dan "Tolak RUU PPHI [Rancangan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial] dan Ketenagakerjaan" dibawa beramai-ramai. Demonstran berharap Hari Perempuan Sedunia tahun ini menjadi tonggak awal gerakan pembebasan bangsa dari jeratan kebiasaan konsumsi tinggi. Sebagian di antara para pengunjuk rasa bahkan membawa serta anak-anak mereka sebagai simbol penanggung utang negara. Rencananya, mereka akan melakukan long march sampai ke Istana Negara melewati Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Kantor Dana Moneter Internasional.
Meski tak ada tanggal pasti, gerakan Hari Perempuan Sedunia lahir ketika zaman yang penuh bergelora dengan krisis dan pergolakan sosial yang besar (sekitar 1910-an). Pada waktu itu, kaum wanita mulai diperbolehkan bekerja asal sesuai gender. Mayoritas perempuan akhirnya hanya bisa mencari uang di industri tekstil atau kilang minyak. Kondisi amat tertindas dengan gaji yang minim mendorong sebagian buruh menggalang kekuatan membentuk organisasi pekerja perempuan. Aroma pergerakan menyebar ke seluruh dunia, mulai dari Eropa, Inggris, Amerika Serikat sampai menyentuh segelintir warga Australia.
Di AS, aksi menggalang kekuatan Perempuan Sedunia diperingati pertama kali dan dihadiri sekitar 2.000 wanita di Manhattan, Ahad terakhir Februari 1908. Pengagasnya berasal dari kalangan kaum perempuan sosialis. Mereka pun berjuang menguatkan barisan dalam wadah Women`s Trade Union League (WTUL) sebagai perhimpunan kaum wanita pertama. Organisasi ini bekerja untuk menuntut hak kebajikan ekonomi dan politik.
Setahun kemudian, buruh wanita yang bekerja di pabrik tekstil menggelar mogok massal dan diikuti sekitar 30 ribu orang. Mereka ogah bekerja selama hampir 13 minggu sebelum tuntutan kenaikan gaji dan fasilitas yang lebih baik terpenuhi. WTUL kembali menyalurkan bantuan dengan mencari dana jaminan bagi pekerja yang ditahan saat mogok massal dan tabungan ala kadarnya.
Berbagai seminar dan dialog pun digelar WTUL, sejak 1910. Donaturnya tak lain kaum sosialis dan feminis di seluruh dunia. Pertemuan demi pertemuan dilakukan dengan tujuan mengusulkan Hari Perempuan dijadikan satu peristiwa internasional. Sejak tahun itu juga, budaya solidaritas mendunia terbentuk menjadi sebuah kesepahaman umum untuk kaum pekerja perempuan yang tertindas. Semangat ini tak pelak merebak jadi isu hangat.
Adalah Clara Zetkin, aktivis gerakan sosialis demokrasi yang tersentuh unjuk rasa massal. Perhatiannya yang penuh memberi gagasan bahwa perempuan harus memilih satu hari untuk membuat tuntutan mereka pada setiap tahun. Ide ini disampaikan dalam sebuah sidang yang dihadiri sekitar seribu perempuan dari 17 negara. Mereka kebanyakan tergabung dalam serikat kerja, partai sosialis, klab perempuan, dan wakil rakyat yang baru terpilih di Parlemen Finnish. Berpijak dari hasil sidang tersebut pembentukan Hari Perempuan Sedunia disetujui jatuh setiap 8 Maret. Keputusan ini dikukuhkan dalam sidang lanjutan di Kopenhagen, Denmark dan terus diperingati hingga kini.(KEN/Tim Liputan 6 SCTV)
Liputan6.com, Jakarta: Hari Perempuan Sedunia yang jatuh pada hari ini juga diperingati di Indonesia. Ratusan kaum hawa berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia, Sabtu (8/3) siang. Mereka tergabung dalam Suara Hati Ibu dan Aliansi Perempuan Menggugat berunjuk rasa mengusung tema "Hentikan Konsumsi Berlebihan dan Mulailah Hidup Hemat". Aktivis wanita Karlina Leksono terlihat hadir di antara sekitar 500 pengunjuk rasa.
Dalam aksi damai itu, berbagai poster antara lain bertuliskan "Perempuan Menolak Kenaikan Harga" dan "Tolak RUU PPHI [Rancangan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial] dan Ketenagakerjaan" dibawa beramai-ramai. Demonstran berharap Hari Perempuan Sedunia tahun ini menjadi tonggak awal gerakan pembebasan bangsa dari jeratan kebiasaan konsumsi tinggi. Sebagian di antara para pengunjuk rasa bahkan membawa serta anak-anak mereka sebagai simbol penanggung utang negara. Rencananya, mereka akan melakukan long march sampai ke Istana Negara melewati Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Kantor Dana Moneter Internasional.
Meski tak ada tanggal pasti, gerakan Hari Perempuan Sedunia lahir ketika zaman yang penuh bergelora dengan krisis dan pergolakan sosial yang besar (sekitar 1910-an). Pada waktu itu, kaum wanita mulai diperbolehkan bekerja asal sesuai gender. Mayoritas perempuan akhirnya hanya bisa mencari uang di industri tekstil atau kilang minyak. Kondisi amat tertindas dengan gaji yang minim mendorong sebagian buruh menggalang kekuatan membentuk organisasi pekerja perempuan. Aroma pergerakan menyebar ke seluruh dunia, mulai dari Eropa, Inggris, Amerika Serikat sampai menyentuh segelintir warga Australia.
Di AS, aksi menggalang kekuatan Perempuan Sedunia diperingati pertama kali dan dihadiri sekitar 2.000 wanita di Manhattan, Ahad terakhir Februari 1908. Pengagasnya berasal dari kalangan kaum perempuan sosialis. Mereka pun berjuang menguatkan barisan dalam wadah Women`s Trade Union League (WTUL) sebagai perhimpunan kaum wanita pertama. Organisasi ini bekerja untuk menuntut hak kebajikan ekonomi dan politik.
Setahun kemudian, buruh wanita yang bekerja di pabrik tekstil menggelar mogok massal dan diikuti sekitar 30 ribu orang. Mereka ogah bekerja selama hampir 13 minggu sebelum tuntutan kenaikan gaji dan fasilitas yang lebih baik terpenuhi. WTUL kembali menyalurkan bantuan dengan mencari dana jaminan bagi pekerja yang ditahan saat mogok massal dan tabungan ala kadarnya.
Berbagai seminar dan dialog pun digelar WTUL, sejak 1910. Donaturnya tak lain kaum sosialis dan feminis di seluruh dunia. Pertemuan demi pertemuan dilakukan dengan tujuan mengusulkan Hari Perempuan dijadikan satu peristiwa internasional. Sejak tahun itu juga, budaya solidaritas mendunia terbentuk menjadi sebuah kesepahaman umum untuk kaum pekerja perempuan yang tertindas. Semangat ini tak pelak merebak jadi isu hangat.
Adalah Clara Zetkin, aktivis gerakan sosialis demokrasi yang tersentuh unjuk rasa massal. Perhatiannya yang penuh memberi gagasan bahwa perempuan harus memilih satu hari untuk membuat tuntutan mereka pada setiap tahun. Ide ini disampaikan dalam sebuah sidang yang dihadiri sekitar seribu perempuan dari 17 negara. Mereka kebanyakan tergabung dalam serikat kerja, partai sosialis, klab perempuan, dan wakil rakyat yang baru terpilih di Parlemen Finnish. Berpijak dari hasil sidang tersebut pembentukan Hari Perempuan Sedunia disetujui jatuh setiap 8 Maret. Keputusan ini dikukuhkan dalam sidang lanjutan di Kopenhagen, Denmark dan terus diperingati hingga kini.(KEN/Tim Liputan 6 SCTV)
AKSI PEREMPUAN DI HARI PEREMPUAN DUNIA
Sumber: Metro TV
Metrotvnews.com, Jakarta: Berbagai organisasi perempuan menggelar aksi damai untuk memperingati Hari Perempuan Internasional di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Sabtu (8/3). Aksi ini digelar aktivis Srikandi Demokrasi Indonesia, Lembaga Partisipasi Perempuan, Public Service International dan perempuan PKS. Mereka mengangkat sejumlah isu mulai dari tingginya harga minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya serta sulitnya mendapatkan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin.
Aksi ini juga mengangkat isu tingginya angka gizi buruk pada balita sampai pada tuntutan diumumkannya merek susu yang tercemar bakteri. Sedangkan Lembaga Partisipasi Perempuan mengangkat isu lain. Mereka mendorong perempuan Indonesia untuk ikut berpartisipasi secara politik dalam Pemilu 2009. Secara umum, seluruh organisasi mencoba mengangkat hari ini sebagai momentum untuk merefleksikan kembali kualitas kesejahteraan, kesehatan, pendidikan dan hak-hak politik perempuan Indonesia yang dinilai masih sangat rendah. Selain berorasi, peserta aksi ini juga membagi-bagikan selebaran dan bunga bagi para pengendara mobil yang melintas di Bunderan HI.
Peringatan Hari Perempuan Internasional di Jakarta juga diisi kampanye solidaritas bagi para tenaga kerja wanita. Satu lembaga swadaya masyarakat perempuan di Jakarta menyebarkan pamflet dan stiker untuk mensosialisasikan masalah budaya dan hukum bagi para tenaga kerja wanita di luar negeri. Aksi digelar di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur.(BEY)
Metrotvnews.com, Jakarta: Berbagai organisasi perempuan menggelar aksi damai untuk memperingati Hari Perempuan Internasional di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Sabtu (8/3). Aksi ini digelar aktivis Srikandi Demokrasi Indonesia, Lembaga Partisipasi Perempuan, Public Service International dan perempuan PKS. Mereka mengangkat sejumlah isu mulai dari tingginya harga minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya serta sulitnya mendapatkan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin.
Aksi ini juga mengangkat isu tingginya angka gizi buruk pada balita sampai pada tuntutan diumumkannya merek susu yang tercemar bakteri. Sedangkan Lembaga Partisipasi Perempuan mengangkat isu lain. Mereka mendorong perempuan Indonesia untuk ikut berpartisipasi secara politik dalam Pemilu 2009. Secara umum, seluruh organisasi mencoba mengangkat hari ini sebagai momentum untuk merefleksikan kembali kualitas kesejahteraan, kesehatan, pendidikan dan hak-hak politik perempuan Indonesia yang dinilai masih sangat rendah. Selain berorasi, peserta aksi ini juga membagi-bagikan selebaran dan bunga bagi para pengendara mobil yang melintas di Bunderan HI.
Peringatan Hari Perempuan Internasional di Jakarta juga diisi kampanye solidaritas bagi para tenaga kerja wanita. Satu lembaga swadaya masyarakat perempuan di Jakarta menyebarkan pamflet dan stiker untuk mensosialisasikan masalah budaya dan hukum bagi para tenaga kerja wanita di luar negeri. Aksi digelar di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur.(BEY)
22 Februari 2008
Buruh Menolak Sistem Kerja Kontrak
Kamis, 21 Pebruari 2008, 06.45 WIB
Sumber: Kompas TV
Puluhan orang dari aliansi buruh menggugat melakukan aksi unjuk rasa di depan istana negara, Jalan Medan Merdeka Jakarta, Rabu (20/2). Mereka menuntut penghapusan sistem kerja kontrak.
Aksi unjuk rasa tersebut bersamaan dengan aksi unjuk rasa ratusan pedagang daging yang menuntut stabilittas harga. Para pengunjuk rasa menilai pelaksanaan sistem kerja kontrak tanpa pengawasan telah merugikan pekerja.
Mereka mengancam akan menggugatan pihak terkait apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Aksi yang dimulai sekitar pukul 12.00 WIB berlangsung singkat dan tertib, namun polisi tetap menjaga selama aksi berlangsung.
Sumber: Kompas TV
Puluhan orang dari aliansi buruh menggugat melakukan aksi unjuk rasa di depan istana negara, Jalan Medan Merdeka Jakarta, Rabu (20/2). Mereka menuntut penghapusan sistem kerja kontrak.
Aksi unjuk rasa tersebut bersamaan dengan aksi unjuk rasa ratusan pedagang daging yang menuntut stabilittas harga. Para pengunjuk rasa menilai pelaksanaan sistem kerja kontrak tanpa pengawasan telah merugikan pekerja.
Mereka mengancam akan menggugatan pihak terkait apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Aksi yang dimulai sekitar pukul 12.00 WIB berlangsung singkat dan tertib, namun polisi tetap menjaga selama aksi berlangsung.
20 Februari 2008
Hapuskan Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing
Federasi Serikat Pekerja/Buruh Indonesia
SPSI LEM, SPSI KEP, ABM, FSPMI, FSPPAR Ref.
Sekretariat Bersama Sementara: Jl. Pori Raya no.6 RT/RW 09/010,
Pisangan Timur, Jakarta Timur
Telp / Fax : 021 – 4757881
___________________________________________________________________________________
Kepada Kawan-kawan gerakan demokratik
Hal : Aksi serentak 5 daerah (Jakarta, Banten, Bekasi, Karawang, Bandung) Rabu, 20 Februari 2008
Tema Aksi : HAPUSKAN SISTEM KERJA KONTRAK DAN OUTSOURCHING di INDONESIA
Kebijakan Pemerintah yang Ramah Investasi, dengan melegalisasi sistem Pekerja/Buruh Kontrak dan Outsourcing yang merupakan bentuk baru perbudakan di jaman modern / new slavery (melanggar roh konstitusi UUD 45 yang anti penjajahan) karena jenis perjanjiannya sangat merugikan pekerja /buruh oleh perusahaan-perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Maraknya sistem kerja kontrak dan outsourcing telah menimbulkan kondisi ketidakpastian dalam bekerja (karier tidak jelas , status tidak jelas, tidak adanya jaminan keberlangsungan bekerja, upah rendah, PHK semenamena, anti serikat pekerja dll). Masalah yang pokok dalam UU Ketenagakerjaan no 13/2003 adalah melepaskan tanggung jawab dan kewajiban negara untuk melindungi buruh dan mempertahankan hak atas pekerjaannya, menghilangkan jaminan hak atas pekerjaan. UUK no 13/2003 ini sangat merugikan dan tidak berpihak pada kaum buruh, sehingga dampaknya sangat nyata dirasakan oleh kaum buruh dan keluarganya begitu buruk dan menyengsarakan. Sebagaimana kita saksikan semenjak di berlakukan UUK gelombang PHK massal terjadi dimana-mana dengan tanpa pesangon, ataupun dalam rangka menggantikan buruh tetap/permanen menjadi buruh kontrak, semua perusahaan ramai-ramai tidak lagi menerima buruh tetap semuanya sebagai buruh kontrak ataupun outsourcing demi menghindari berbagai kewajiban pengusaha dalam pemenuhan hak-hak buruh (upah yang layak, jaminan sosial, pesangon, THR) dan masih banyak lagi deretan peristiwa yang menjelaskan praktek-praktek yang membuat kaum buruh ditindas dan dihisap (eksploitasi) baik yang terang-terangan ataupun yang terselubung yang dilakukan oleh pemodal /pengusaha dan rezim anti buruh atas nama hukum UU No.13 Tahun 2003 yang nyata-nyata adalah produk rezim anti buruh, anti rakyat sebagai jalan untuk melapangkan kepentingan modal asing yang dipaksakan. Untuk itu kami dari gabungan dari beberapa Federasi Serikat Pekerja/Buruh Indonesia akan mengadakan aksi serentak penolakan terhadap sistem kerja kontrak dan outsourching ini dengan perincian 5 kota berikut kontak dan rutenya adalah sbb :
1. DKI Jakarta
Titik Kumpul : Lapangan Monas dekat Patung Kuda Indosat
Jam : 09.00 Pagi
Rute : Lapangan Monas dekat Patung Indosat, menuju Kantor Gubernur DKI Jakarta, menelusuri stasiun Gambir menuju Istana Negara
Kontak Aksi : Sultoni Hp : 0813 8819 0059 (Aliansi Buruh Menggugat – ABM Jakarta) Fadil Hp : 0818 0880 8667 (Serikat Pekerja Seluruh Iindonesia Logam Elektronik Mesin – SPSI LEM Jakarta)
2. Tangerang Banten
Titik Kumpul : Patung Kuda P erumahan Citra Raya Cikupa
Jam : 8 Pagi
Rute : Patung Kuda Perumahan Citra Raya ke Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Tangerang seterusnya ke Kantor Walikota Tangerang.
Kontak Aksi : Koswara Hp : 0856 1778 067 (Aliansi Buruh Menggugat – ABM Tangerang) Subiyanto Hp: 0852 1625 2467 (Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan SPSI)
3. Karawang
Titik Kumpul : Bundaran Dinas Tenaga Kerja Karawang
Jam : 9 Pagi
Rute : Bundaran Dinas Tenaga Kerja Karawang selanjutnya ke kantor Bupati Kabupaten Karawang
Kontak Aksi : Macmud Permana Hp 0818 138 102 (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kimia Energi Pertambangan – SPSI KEP Karawang) Wahyu Hp 0811 1901 213 (Federasi Serikat Pekerja Karawang – FSPEK )
4. Bekasi
Kota Bekasi :
Titik Kumpul : Kantor Walikota Bekasi
Jam : 7.00 Pagi
Rute : Kantor Walikota Bekasi menuju kantor DPRD Kotamadya Bekasi
Kontak Aksi : Wanti No Hp 0856 9459 7402 ( Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh – GSPB )
Kab. Bekasi :
Titik Kumpul : Plasa Metropolitan Tambun
Rute : Plasa Metropilitan Tambun menuju kantor Bupati Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi
Jam : 7.00 Pagi
Kontak Aksi : Ganto No Hp: 0815 1603 431 / 021 99840573 ( Federasi Perjuangan Buruh Jabotabek)
5. Bandung
Titik Kumpul : Gunung Batu Jembatan Layang Pasteur
Jam : 10.00 Pagi
Rute : Gunung Batu Jembatan Layang Pasteur menuju Gedung Sate
Kontak Aksi : Brand Hp 0813 2230 7972 (Aliansi Buruh Menggugat Bandung Raya – ABM Bandung Raya )
Demikian pemberitahuan aksi ini kami sampaikan, dengan harapan
kawan-kawan gerakan demokratik dapat memberikan dukungannya.
SPSI LEM, SPSI KEP, ABM, FSPMI, FSPPAR Ref.
Sekretariat Bersama Sementara: Jl. Pori Raya no.6 RT/RW 09/010,
Pisangan Timur, Jakarta Timur
Telp / Fax : 021 – 4757881
___________________________________________________________________________________
Kepada Kawan-kawan gerakan demokratik
Hal : Aksi serentak 5 daerah (Jakarta, Banten, Bekasi, Karawang, Bandung) Rabu, 20 Februari 2008
Tema Aksi : HAPUSKAN SISTEM KERJA KONTRAK DAN OUTSOURCHING di INDONESIA
Kebijakan Pemerintah yang Ramah Investasi, dengan melegalisasi sistem Pekerja/Buruh Kontrak dan Outsourcing yang merupakan bentuk baru perbudakan di jaman modern / new slavery (melanggar roh konstitusi UUD 45 yang anti penjajahan) karena jenis perjanjiannya sangat merugikan pekerja /buruh oleh perusahaan-perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Maraknya sistem kerja kontrak dan outsourcing telah menimbulkan kondisi ketidakpastian dalam bekerja (karier tidak jelas , status tidak jelas, tidak adanya jaminan keberlangsungan bekerja, upah rendah, PHK semenamena, anti serikat pekerja dll). Masalah yang pokok dalam UU Ketenagakerjaan no 13/2003 adalah melepaskan tanggung jawab dan kewajiban negara untuk melindungi buruh dan mempertahankan hak atas pekerjaannya, menghilangkan jaminan hak atas pekerjaan. UUK no 13/2003 ini sangat merugikan dan tidak berpihak pada kaum buruh, sehingga dampaknya sangat nyata dirasakan oleh kaum buruh dan keluarganya begitu buruk dan menyengsarakan. Sebagaimana kita saksikan semenjak di berlakukan UUK gelombang PHK massal terjadi dimana-mana dengan tanpa pesangon, ataupun dalam rangka menggantikan buruh tetap/permanen menjadi buruh kontrak, semua perusahaan ramai-ramai tidak lagi menerima buruh tetap semuanya sebagai buruh kontrak ataupun outsourcing demi menghindari berbagai kewajiban pengusaha dalam pemenuhan hak-hak buruh (upah yang layak, jaminan sosial, pesangon, THR) dan masih banyak lagi deretan peristiwa yang menjelaskan praktek-praktek yang membuat kaum buruh ditindas dan dihisap (eksploitasi) baik yang terang-terangan ataupun yang terselubung yang dilakukan oleh pemodal /pengusaha dan rezim anti buruh atas nama hukum UU No.13 Tahun 2003 yang nyata-nyata adalah produk rezim anti buruh, anti rakyat sebagai jalan untuk melapangkan kepentingan modal asing yang dipaksakan. Untuk itu kami dari gabungan dari beberapa Federasi Serikat Pekerja/Buruh Indonesia akan mengadakan aksi serentak penolakan terhadap sistem kerja kontrak dan outsourching ini dengan perincian 5 kota berikut kontak dan rutenya adalah sbb :
1. DKI Jakarta
Titik Kumpul : Lapangan Monas dekat Patung Kuda Indosat
Jam : 09.00 Pagi
Rute : Lapangan Monas dekat Patung Indosat, menuju Kantor Gubernur DKI Jakarta, menelusuri stasiun Gambir menuju Istana Negara
Kontak Aksi : Sultoni Hp : 0813 8819 0059 (Aliansi Buruh Menggugat – ABM Jakarta) Fadil Hp : 0818 0880 8667 (Serikat Pekerja Seluruh Iindonesia Logam Elektronik Mesin – SPSI LEM Jakarta)
2. Tangerang Banten
Titik Kumpul : Patung Kuda P erumahan Citra Raya Cikupa
Jam : 8 Pagi
Rute : Patung Kuda Perumahan Citra Raya ke Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Tangerang seterusnya ke Kantor Walikota Tangerang.
Kontak Aksi : Koswara Hp : 0856 1778 067 (Aliansi Buruh Menggugat – ABM Tangerang) Subiyanto Hp: 0852 1625 2467 (Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan SPSI)
3. Karawang
Titik Kumpul : Bundaran Dinas Tenaga Kerja Karawang
Jam : 9 Pagi
Rute : Bundaran Dinas Tenaga Kerja Karawang selanjutnya ke kantor Bupati Kabupaten Karawang
Kontak Aksi : Macmud Permana Hp 0818 138 102 (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kimia Energi Pertambangan – SPSI KEP Karawang) Wahyu Hp 0811 1901 213 (Federasi Serikat Pekerja Karawang – FSPEK )
4. Bekasi
Kota Bekasi :
Titik Kumpul : Kantor Walikota Bekasi
Jam : 7.00 Pagi
Rute : Kantor Walikota Bekasi menuju kantor DPRD Kotamadya Bekasi
Kontak Aksi : Wanti No Hp 0856 9459 7402 ( Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh – GSPB )
Kab. Bekasi :
Titik Kumpul : Plasa Metropolitan Tambun
Rute : Plasa Metropilitan Tambun menuju kantor Bupati Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi
Jam : 7.00 Pagi
Kontak Aksi : Ganto No Hp: 0815 1603 431 / 021 99840573 ( Federasi Perjuangan Buruh Jabotabek)
5. Bandung
Titik Kumpul : Gunung Batu Jembatan Layang Pasteur
Jam : 10.00 Pagi
Rute : Gunung Batu Jembatan Layang Pasteur menuju Gedung Sate
Kontak Aksi : Brand Hp 0813 2230 7972 (Aliansi Buruh Menggugat Bandung Raya – ABM Bandung Raya )
Demikian pemberitahuan aksi ini kami sampaikan, dengan harapan
kawan-kawan gerakan demokratik dapat memberikan dukungannya.
15 Januari 2008
Bersatu Lawan Penjajahan Asing
AYO RAKYAT MISKIN BERSATU
LAWAN PENJAJAHAN ASING DAN ANTEK-ANTEKNYA!!!
Sejak ratusan tahun yang lalu, bangsa kita, bangsa Indonesia telah mengangkat panji-panji perlawanan terhadap penjajahan bangsa asing; seperti Portugis, Inggris, Belanda, Amerika dan bahkan terhadap Jepang, yang datang ke Indonesia untuk merampas kekayaan alam, memeras keringat rakyat Indonesia demi kemakmuran mereka sendiri, dan dengan perlawanan yang gigih dari para pemuda/pemudi militan seperti Tirto Adi Suryo, Semaun, hingga Sukarno-bersama dengan gerakan massa rakyat yang terorganisir- akhirnya bangsa kita biasa melepaskan diri dari penjajahan dan it uterus berlanjut selama masa Orde Lama, dimana suasana anti penjahan nampak dalam semua sisi kehidupan kita. Kita menjadi Bangsa yang berdaulat secara politik,mandiri secara ekonomi dan bangga dengan kebudayaan kita sendiri.
Namun selanjutnya, sejarah berputar balik, dibawah komando Soeharto –beserta Tentara, Sekber Golkar dan Milisi-milisi sipil yang dilatih Tentara dan dengan dukungan Amerika, Inggris- Soekarno dan kekuatan rakyat anti penjajah di bantai, dan munculnya Orde Baru, yang dengan cepat mengembalikan situasi bangsa kita kembali ke jaman penjajahan. Kita tidak lagi berdaulat secara politik, kita tidak lagi mandiri secara ekonomi dan kita tidak lagi bangga dengan budaya kita.
Dampaknya bagi rakyat Indonesia adalah terjajah kembali; Tanah-tanah petani dirampas demi modal asing dan antek-anteknya, upah murah demi modal asing dan antek-anteknya, sekolah mahal demi modal asing dan antek-anteknya, kesehatan mahal demi modal asing dan antek-anteknya, bahkan karena semua demi modal asing dan antek-anteknya, maka jutaan rakyat menjadi pengangguran dan sebagaian orang yang menjadi antek modal asing, sangat kaya raya.
Hingga sekarang situasi itu terus terjadi, rakyat Indonesia terus terjajah, karena pemerintah pasca Soeharto yakni Habibie, Gus Dur, Megawati dan Sby-JK, ternyata juga bukan pemerintahan yang berani melawan penjajahan asing, bahkan menjadi antek penjajah.
Hutang Luar Negeri yang menjadi jebakan bagi bangsa kita untuk menyerahkan seluruh kekayaan ekonomi dan bahkan menggadaikan kedaulatan politik, tidak berani dihentikan pembayarannya oleh SBY-KALLA, tidak berani dihentikan pembayarannya oleh SEMUA PARTAI YANG ADA DI DPR SEKARANG.
Hutang Luar Negeri yang sedemikian besar-yang diharuskan oleh Negara-Negara Penjajah kepada Pemerintah kita dari Soeharto hingga SBY – menjadi alat bagi Negara-Negara Penjajah untuk setiap saat mengatur bangsa kita, sebagai bangsa yang diatur-atur oleh bangsa lain(dijajah), kita tidak bisa merencanakan pembangunan yang bermanfaat bagi jutaan rakyat miskin sebab pabrik-pabrik kita (industri) bukan dibangun untuk kepentingan jutaan rakyat Indonesia itu, tetapi untuk kepentingan penjajah dan antek-anteknya. Jika kita butuh pabrik traktor yang banyak agar tersedia traktor yang cukup-dan murah-bagi petani, kita tidak akan bisa membangunnya selama tidak mendapatkan restu dari Negara-Negara Penjajah. Kita ingin membangun pabrik obat yang banyak-agar obat cukup dan murah,bahkan seperti di banyak negara lain, obat bisa gratis- kita tidak bisa membangunnya selama tidak mendapatkan restu dari Negara-Negara Penjajah. Kita ingin punya listrik dan air di tiap rumah, kita tidak bisa membangunnya selama tidak mendapatkan restu dari Negara-Negara Penjajah.
Demikian pula halnya dengan kesejahteraan rakyat kita yang bekerja di pabrik-pabrik. Kita ingin upah yang layak, kita ingin punya jaminan pekerjaan yang tetap-bukan kontrak apalagi outrsourching, kita ingin jam kerja yang manusiawi-tidak harus lembur tiap hari hingga rakyat kita menjadi kurang pergaulan,tidak bisa mengurus keluarga, tidak bisa belajar agar menjadi lebih pintar, semuanya tidak bisa selama tidak mendapatkan restu dari Negara-Negara Penjajah.
Yang pengangguran ? Sama saja, tidak akan mendapatkan pekerjaan yang layak dengan kesejahteraan yang layak, selama tidak mendaptkan restu dari Negara-Negara Penjajah. Yang Pelajar dan Mahasiswa, bersiap-siaplah menjadi pengangguran atau menjadi buruh dengan kondisi yang tidak manusiawi, sebab kita terjajah.
Oleh karena itu, hai semua rakyat miskin-yang memang dimiskinkan karena terjajah- mari kita membangun organisasi, membangun kekuatan, sebab Semua Partai Politik di DPR bukan alat kalian, tapi Antek Penjajah, sebab Pemerintah bukan alat kalian, tapi Antek Penjajah, sebab perubahan untuk kesejahteraan buat kalian semua, buat rakyat Indonesia tergantung pada jerih payah perjuangan kita bersama, perjuangan rakyat miskin Indonesia, dan perjuangan rakyat miskin Indonesia adalah perjuangan yang mengunakan metode mobilisasi/partisipasi seluruh rakyat, seperti yang telah teruji dalam sejarah bahwa Portugis, Inggris, Belanda, Amerika, Jepang hanya dapat kita usir dengan melakukan mobilisasi massa secara luas. Demkian juga Soeharto sebagai salah satu antek penjajah dapat kita turunkan dengan mobilisasi massa, juga revisi UU 13/2003 –yang merupakan pesanan Penjajah-dapat kita batalkan dengan mobilisasi massa.
Untuk itu, dalam rangka memperingati peristiwa perlawanan mahasiswa dan rakyat Indonesia dalam berjuangan melawan Penjajahan Asing pada tahun 1974 –yang sekarang dikenal dengan peristiwa Malari/Malapetaka 15 januari, sekalipun bukan malapetaka tetap sebenarnya adalah momentum perlawanan rakyat terjadap penjajah- maka kami mengundang sekalian rakyat; Kaum Buruh yang masih terjajah, Pemuda-Pemudi, Kaum Tani, Kaum Terpelajar untuk bersama-sama melakukan AKSI MOBILISASI KE ISTANA NEGARA, PADA TANGGAL 15 JANUARI 2008. TITIK KUMPUL DI PATUNG KUDA INDOSAT JAM 10.00 WIB.
BERSAMA-SAMA KITA SUARAKAN :
“ LAWAN PENJAJAHAN ASING, TANPA SISA ORDE BARU DAN REFORMIS GADUNGAN “
STOP BAYAR HUTANG LUAR NEGERIBANGUN INDUSTRI DALAM NEGERI YANG MANDIRINASIONALISASI INDUSTRI TAMBANG DI BAWAH KONTROL RAKYAT
Hubungi Kawan-Kawan dibawah ini :
Bekasi : Ata à0815 8531 9296/021 8835 3230.
Jakarta : Vivi à0815 894 6404
Tangerang : Nata à0813 1882 0271
Aksi melawan Penjajahan Asing ini di selenggarakan oleh :
SRMK-PRM, LMND-PRM, FNPBI-Merah, GSPB, SPI, MAHARDIKA PRM,
KPRM-PRD, PAPERNAS-PRM
LAWAN PENJAJAHAN ASING DAN ANTEK-ANTEKNYA!!!
Sejak ratusan tahun yang lalu, bangsa kita, bangsa Indonesia telah mengangkat panji-panji perlawanan terhadap penjajahan bangsa asing; seperti Portugis, Inggris, Belanda, Amerika dan bahkan terhadap Jepang, yang datang ke Indonesia untuk merampas kekayaan alam, memeras keringat rakyat Indonesia demi kemakmuran mereka sendiri, dan dengan perlawanan yang gigih dari para pemuda/pemudi militan seperti Tirto Adi Suryo, Semaun, hingga Sukarno-bersama dengan gerakan massa rakyat yang terorganisir- akhirnya bangsa kita biasa melepaskan diri dari penjajahan dan it uterus berlanjut selama masa Orde Lama, dimana suasana anti penjahan nampak dalam semua sisi kehidupan kita. Kita menjadi Bangsa yang berdaulat secara politik,mandiri secara ekonomi dan bangga dengan kebudayaan kita sendiri.
Namun selanjutnya, sejarah berputar balik, dibawah komando Soeharto –beserta Tentara, Sekber Golkar dan Milisi-milisi sipil yang dilatih Tentara dan dengan dukungan Amerika, Inggris- Soekarno dan kekuatan rakyat anti penjajah di bantai, dan munculnya Orde Baru, yang dengan cepat mengembalikan situasi bangsa kita kembali ke jaman penjajahan. Kita tidak lagi berdaulat secara politik, kita tidak lagi mandiri secara ekonomi dan kita tidak lagi bangga dengan budaya kita.
Dampaknya bagi rakyat Indonesia adalah terjajah kembali; Tanah-tanah petani dirampas demi modal asing dan antek-anteknya, upah murah demi modal asing dan antek-anteknya, sekolah mahal demi modal asing dan antek-anteknya, kesehatan mahal demi modal asing dan antek-anteknya, bahkan karena semua demi modal asing dan antek-anteknya, maka jutaan rakyat menjadi pengangguran dan sebagaian orang yang menjadi antek modal asing, sangat kaya raya.
Hingga sekarang situasi itu terus terjadi, rakyat Indonesia terus terjajah, karena pemerintah pasca Soeharto yakni Habibie, Gus Dur, Megawati dan Sby-JK, ternyata juga bukan pemerintahan yang berani melawan penjajahan asing, bahkan menjadi antek penjajah.
Hutang Luar Negeri yang menjadi jebakan bagi bangsa kita untuk menyerahkan seluruh kekayaan ekonomi dan bahkan menggadaikan kedaulatan politik, tidak berani dihentikan pembayarannya oleh SBY-KALLA, tidak berani dihentikan pembayarannya oleh SEMUA PARTAI YANG ADA DI DPR SEKARANG.
Hutang Luar Negeri yang sedemikian besar-yang diharuskan oleh Negara-Negara Penjajah kepada Pemerintah kita dari Soeharto hingga SBY – menjadi alat bagi Negara-Negara Penjajah untuk setiap saat mengatur bangsa kita, sebagai bangsa yang diatur-atur oleh bangsa lain(dijajah), kita tidak bisa merencanakan pembangunan yang bermanfaat bagi jutaan rakyat miskin sebab pabrik-pabrik kita (industri) bukan dibangun untuk kepentingan jutaan rakyat Indonesia itu, tetapi untuk kepentingan penjajah dan antek-anteknya. Jika kita butuh pabrik traktor yang banyak agar tersedia traktor yang cukup-dan murah-bagi petani, kita tidak akan bisa membangunnya selama tidak mendapatkan restu dari Negara-Negara Penjajah. Kita ingin membangun pabrik obat yang banyak-agar obat cukup dan murah,bahkan seperti di banyak negara lain, obat bisa gratis- kita tidak bisa membangunnya selama tidak mendapatkan restu dari Negara-Negara Penjajah. Kita ingin punya listrik dan air di tiap rumah, kita tidak bisa membangunnya selama tidak mendapatkan restu dari Negara-Negara Penjajah.
Demikian pula halnya dengan kesejahteraan rakyat kita yang bekerja di pabrik-pabrik. Kita ingin upah yang layak, kita ingin punya jaminan pekerjaan yang tetap-bukan kontrak apalagi outrsourching, kita ingin jam kerja yang manusiawi-tidak harus lembur tiap hari hingga rakyat kita menjadi kurang pergaulan,tidak bisa mengurus keluarga, tidak bisa belajar agar menjadi lebih pintar, semuanya tidak bisa selama tidak mendapatkan restu dari Negara-Negara Penjajah.
Yang pengangguran ? Sama saja, tidak akan mendapatkan pekerjaan yang layak dengan kesejahteraan yang layak, selama tidak mendaptkan restu dari Negara-Negara Penjajah. Yang Pelajar dan Mahasiswa, bersiap-siaplah menjadi pengangguran atau menjadi buruh dengan kondisi yang tidak manusiawi, sebab kita terjajah.
Oleh karena itu, hai semua rakyat miskin-yang memang dimiskinkan karena terjajah- mari kita membangun organisasi, membangun kekuatan, sebab Semua Partai Politik di DPR bukan alat kalian, tapi Antek Penjajah, sebab Pemerintah bukan alat kalian, tapi Antek Penjajah, sebab perubahan untuk kesejahteraan buat kalian semua, buat rakyat Indonesia tergantung pada jerih payah perjuangan kita bersama, perjuangan rakyat miskin Indonesia, dan perjuangan rakyat miskin Indonesia adalah perjuangan yang mengunakan metode mobilisasi/partisipasi seluruh rakyat, seperti yang telah teruji dalam sejarah bahwa Portugis, Inggris, Belanda, Amerika, Jepang hanya dapat kita usir dengan melakukan mobilisasi massa secara luas. Demkian juga Soeharto sebagai salah satu antek penjajah dapat kita turunkan dengan mobilisasi massa, juga revisi UU 13/2003 –yang merupakan pesanan Penjajah-dapat kita batalkan dengan mobilisasi massa.
Untuk itu, dalam rangka memperingati peristiwa perlawanan mahasiswa dan rakyat Indonesia dalam berjuangan melawan Penjajahan Asing pada tahun 1974 –yang sekarang dikenal dengan peristiwa Malari/Malapetaka 15 januari, sekalipun bukan malapetaka tetap sebenarnya adalah momentum perlawanan rakyat terjadap penjajah- maka kami mengundang sekalian rakyat; Kaum Buruh yang masih terjajah, Pemuda-Pemudi, Kaum Tani, Kaum Terpelajar untuk bersama-sama melakukan AKSI MOBILISASI KE ISTANA NEGARA, PADA TANGGAL 15 JANUARI 2008. TITIK KUMPUL DI PATUNG KUDA INDOSAT JAM 10.00 WIB.
BERSAMA-SAMA KITA SUARAKAN :
“ LAWAN PENJAJAHAN ASING, TANPA SISA ORDE BARU DAN REFORMIS GADUNGAN “
STOP BAYAR HUTANG LUAR NEGERIBANGUN INDUSTRI DALAM NEGERI YANG MANDIRINASIONALISASI INDUSTRI TAMBANG DI BAWAH KONTROL RAKYAT
Hubungi Kawan-Kawan dibawah ini :
Bekasi : Ata à0815 8531 9296/021 8835 3230.
Jakarta : Vivi à0815 894 6404
Tangerang : Nata à0813 1882 0271
Aksi melawan Penjajahan Asing ini di selenggarakan oleh :
SRMK-PRM, LMND-PRM, FNPBI-Merah, GSPB, SPI, MAHARDIKA PRM,
KPRM-PRD, PAPERNAS-PRM
Langganan:
Postingan (Atom)
_memberikan_pesan_konsolidasi.JPG)
