07 Juli 2009

Rapat Akbar Buruh Jombang "TOLAK PEMILU ELIT", Minggu 5 juli 2009


Buruh Ajak Boikot Pilpres

www.surya.co.id

JOMBANG - SURYA-Para buruh yang tergabung dalam
Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Independen sepakat memboikot dengan tidak menggunakan hak pilihnya alias golput dalam pilpres 8 Juli mendatang. Kesepakatan itu dicetuskan dalam rapat akbar di aula Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Minggu (5/7).

Para buruh berkilah, figur capres dan cawapres yang muncul saat ini telah gagal dalam memegang kendali kepemimpinan. “Mereka semua adalah elit politik yang pernah memerintah dan semuanya gagal memperjuangkan buruh,” tegas Afik Irwanto, koordinator FNPBI Independen Jatim.


Dalam rapat yang juga dihadiri sejumlah serikat buruh di Jombang itu, FNPBI Independen mengingatkan para buruh tidak mudah tertipu dan terlena oleh janji capres/cawapres.


Selain itu, para buruh juga menyuarakan enam poin tuntutan kepada pemerintah. Berupa jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), tunjangan hari raya (THR), upah lembur yang sesuai, kenaikan UMR, hapus kerja kontrak dan outsourching serta kebebasan berserikat. “Ini harus terus kita perjuangkan,” tandas Afik, yang didaulat sebagai pembicara bersama dua orang dari aliansi buruh Jatim.

Menurut Afik, baik SBY-Boediono, Mega-Prabowo maupun JK-Wiranto dipastikan karakternya masih sama seperti pada era sebelumnya. Dicontohkan, pada saat Megawati berkuasa, justru ditetapkan sistem buruh kontrak dan outsoursching melalui UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.


Jubir dari Divisi Pendidikan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jatim menilai hingga saat ini belum ada sosok pemimpin yang bisa menjadi motor perjuangan buruh di Indonesia. “Jadi, golput kita punya tujuan jelas,” tegas laki-laki plontos ini. st8


Ribuan buruh sepakat tolak pilpres

Warta - Pemilu 2009

www.waspada.co.id

JOMBANG - Ribuan buruh menyatakan menolak berpartisipasi dalam pemilihan umum presiden (pilpres) 2009. Kesepakatan ini muncul dalam rapat akbar dan konsolidasi ratusan perwakilan serikat buruh di gedung Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), hari ini.


Salah satu serikat buruh yang menyatakan penolakannya atas pilpres adalah
Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Independent. Afik Irwanto, Koordinator FNPBI Independent Jawa Timur mengatakan, kegagalan sistem ekonomi kapitalis dunia telah menyisakan krisis di Indonesia. Salah satu imbasnya adalah hancurnya sektor riil/produktif nasional. Sehingga banyak perusahaan yang gulung tikar, dan mendatangkan gelombang PHK massal.

Pada akhirnya, menurut Afik, rakyat kecil dan para buruh lah yang menjadi korban. “Ini adalah bukti kegagalan pemerintah dalam pembangunan tatanan ekonomi yang mandiri, berdaulat, dan dan berpihak kepada rakyat,” ungkap Afik.


Afik melanjutkan, berbagai kebijakan yang diambil juga lebih sebagai upaya menarik simpati menjelang pilpres 2009. Bahkan mereka menyebutnya dengan istilah “sogokan politik”. Semisal, kebijakan penurunan harga BBM daru Rp 6.000 menjadi Rp 4.500, tetap tidak mampu menurunkan harga bahan pokok. “Ini dikarenakan pemerintahan saat ini masih menjalankan konsep ekonomi Neo-Liberalisme,” ungkap Afik didampingi perwakilan serikat buruh lainnya.


Afik menegaskan, puluhan ribu buruh secara nasional telah sepakat, bahwa mereka harus mempunyai kekuatan yang solid, radikal, dan sejati. Yakni sebuah persatuan serikat buruh yang independen dan bersih dari campur tangan serta pengaruh pihak lain (non-kooptasi dan non kooperasi). Agar buruh dapat menekan seluruh halangan terhadap perjuangan mereka sendiri.


Karena menurut Afik, para elit politik sudah tidak dapat menjadi kawan perjuangan buruh. Termasuk ketiga pasangan capres-cawapres yang saat ini sedang bertarung dalam pilpres 2009. Mereka dianggap masih mengantek pada kepentingan asing, dan setia pada sistem ekonomi Neo-Liberalisme. Karena itulah, ribuan buruh menyatakan menolak berpartisipasi dalam ingar bingar pilpres 2009.


“Mereka sudah terbukti gagal menyejahterakan rakyat. Jadi tidak ada untungnya kami ikut serta dalam pilpres. Karena yang saat ini dibutuhkan buruh dan rakyat adalah kesejahteraan dan demokrasi,” pungkasnya.


Puluhan Ribu Buruh Tolak Pilpres

regional.kompas.com

JOMBANG, KOMPAS.com - Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam
Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Independen menolak penyelenggaraan Pilpres 2009. Hal itu dipastikan usai menggelar rapat akbar organisasi buruh Jatim pada Minggu (5/7) di Kabupaten Jombang.

Koordinator FNPBI Jatim Afik Irwanto, usai memberikan orasi politiknya menyebutkan bahwa kesepak atan itu sudah dilakukan sejak Pemilu legislatif 4 April lalu. Afik memastikan, hal itu dikarenakan pihaknya menggunakan strategi non kooperasi dan non kooptasi dalam memperjuangkan kepentingan buruh.


"Secara nasional kita lakukan konsolidasi untuk menolak Pemilu elite 2009. Bukan (lagi) golput, tetapi ini (sudah) bentuk masif," kata Afik.

1 komentar:

Blog Watcher mengatakan...

DERITA KAUM BURUH



Melambung nya harga kebutuhan pokok menjelang ramadhan, membuat nasib buruh semakin kelimpungan. Gaji Rp.800.000-Rp.900.000 per bulan (rata-rata UMK Surabaya) hanya cukup untuk kebutuhan berbuka puasa dan makan sahur. Bayangkan bila buruh sudah berkeluarga dan memiliki anak, Untuk kebutuhan makan sehari-hari aja pas-pasan, belum lagi untuk kebutuhan anak, istri saat lebaran. Semua harga kebutuhan pokok naik hampir 50%, Betapa menderitanya nasib kaum buruh.

**********

Meminta kenaikan UMK pada saat-saat ini jelas suatu hal yang mustahil, berdemonstrasi, mogok kerja atau ngeluruk kantor dewan pasti hanya menimbulkan keributan tanpa hasil, atau bisa-bisa malah digebuki Satpol PP.

THR (Tunjangan Hari Raya) yang selama ini menjadi kado hiburan bagi buruh sengaja di kebiri pemerintah. UU No 14/1969 tentang pemberian THR telah di cabut oleh UU No 13/2003 yang tidak mengatur tentang pemberian THR. Undang-undang yang di buat sama sekali tidak memihak kepantingan kaum buruh. Atas dasar Undang-Undang inilah pengusaha selalu berkelit dalam pemberian THR.

Sedangkan UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, lebih memihak kepentingan investor asing dan Bank Dunia. Landasan formal seluruh aturan perundangan ini memperlemah posisi tawar buruh di bidang upah, kepastian kerja tetap, tunjangan dan hak normatif, hilangnya kesempatan kerja, partisipasi demokratis Dewan Pengupahan, dan konflik hubungan industrial. Pada prinsipnya Undang-Undang ini merupakan kepanjangan dari kapitalisme (pengusaha).

Selain masalah gaji rendah, pemberian THR, Undang-Undang yang tidak memihak kepentingan kaum buruh, derita kaum buruh seakan bertambah lengkap kala dihadapan pada standar keselamatan kerja yg buruk. Dari data pada tahun 2001 hingga 2008, di Indonesia rata-rata terjadi 50.000 kecalakaan kerja pertahun. Dari data itu, 440 kecelakaan kerja terjadi tiap hari nya, 7 buruh tewas tiap 24jam, dan 43 lainnya cacat. Standar keselamatan kerja di Indonesia paling buruk di kawasan Asia Tenggara.

Tidak heran jika ada yang menyebut, kaum buruh hanyalah korban dosa terstuktur dari dari kapitalisme global.

“kesejahteraan kaum buruh Indonesia hanyalah impian kosong belaka”