Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB)

Rapat Akbar Buruh Jombang "TOLAK PEMILU ELIT", Minggu 5 juli 2009

2009-07-07T14:17:00.002+07:00

Buruh Ajak Boikot Pilpres

www.surya.co.id

JOMBANG - SURYA-Para buruh yang tergabung dalam Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Independen sepakat memboikot dengan tidak menggunakan hak pilihnya alias golput dalam pilpres 8 Juli mendatang. Kesepakatan itu dicetuskan dalam rapat akbar di aula Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Minggu (5/7).

Para buruh berkilah, figur capres dan cawapres yang muncul saat ini telah gagal dalam memegang kendali kepemimpinan. “Mereka semua adalah elit politik yang pernah memerintah dan semuanya gagal memperjuangkan buruh,” tegas Afik Irwanto, koordinator FNPBI Independen Jatim.

Dalam rapat yang juga dihadiri sejumlah serikat buruh di Jombang itu, FNPBI Independen mengingatkan para buruh tidak mudah tertipu dan terlena oleh janji capres/cawapres.

Selain itu, para buruh juga menyuarakan enam poin tuntutan kepada pemerintah. Berupa jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), tunjangan hari raya (THR), upah lembur yang sesuai, kenaikan UMR, hapus kerja kontrak dan outsourching serta kebebasan berserikat. “Ini harus terus kita perjuangkan,” tandas Afik, yang didaulat sebagai pembicara bersama dua orang dari aliansi buruh Jatim.

Menurut Afik, baik SBY-Boediono, Mega-Prabowo maupun JK-Wiranto dipastikan karakternya masih sama seperti pada era sebelumnya. Dicontohkan, pada saat Megawati berkuasa, justru ditetapkan sistem buruh kontrak dan outsoursching melalui UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Jubir dari Divisi Pendidikan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jatim menilai hingga saat ini belum ada sosok pemimpin yang bisa menjadi motor perjuangan buruh di Indonesia. “Jadi, golput kita punya tujuan jelas,” tegas laki-laki plontos ini. st8

Ribuan buruh sepakat tolak pilpres
Warta - Pemilu 2009
www.waspada.co.id

JOMBANG - Ribuan buruh menyatakan menolak berpartisipasi dalam pemilihan umum presiden (pilpres) 2009. Kesepakatan ini muncul dalam rapat akbar dan konsolidasi ratusan perwakilan serikat buruh di gedung Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), hari ini.

Salah satu serikat buruh yang menyatakan penolakannya atas pilpres adalah Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Independent. Afik Irwanto, Koordinator FNPBI Independent Jawa Timur mengatakan, kegagalan sistem ekonomi kapitalis dunia telah menyisakan krisis di Indonesia. Salah satu imbasnya adalah hancurnya sektor riil/produktif nasional. Sehingga banyak perusahaan yang gulung tikar, dan mendatangkan gelombang PHK massal.

Pada akhirnya, menurut Afik, rakyat kecil dan para buruh lah yang menjadi korban. “Ini adalah bukti kegagalan pemerintah dalam pembangunan tatanan ekonomi yang mandiri, berdaulat, dan dan berpihak kepada rakyat,” ungkap Afik.

Afik melanjutkan, berbagai kebijakan yang diambil juga lebih sebagai upaya menarik simpati menjelang pilpres 2009. Bahkan mereka menyebutnya dengan istilah “sogokan politik”. Semisal, kebijakan penurunan harga BBM daru Rp 6.000 menjadi Rp 4.500, tetap tidak mampu menurunkan harga bahan pokok. “Ini dikarenakan pemerintahan saat ini masih menjalankan konsep ekonomi Neo-Liberalisme,” ungkap Afik didampingi perwakilan serikat buruh lainnya.

Afik menegaskan, puluhan ribu buruh secara nasional telah sepakat, bahwa mereka harus mempunyai kekuatan yang solid, radikal, dan sejati. Yakni sebuah persatuan serikat buruh yang independen dan bersih dari campur tangan serta pengaruh pihak lain (non-kooptasi dan non kooperasi). Agar buruh dapat menekan seluruh halangan terhadap perjuangan mereka sendiri.

Karena menurut Afik, para elit politik sudah tidak dapat menjadi kawan perjuangan buruh. Termasuk ketiga pasangan capres-cawapres yang saat ini sedang bertarung dalam pilpres 2009. Mereka dianggap masih mengantek pada kepentingan asing, dan setia pada sistem ekonomi Neo-Liberalisme. Karena itulah, ribuan buruh menyatakan menolak berpartisipasi dalam ingar bingar pilpres 2009.

“Mereka sudah terbukti gagal menyejahterakan rakyat. Jadi tidak ada untungnya kami ikut serta dalam pilpres. Karena yang saat ini dibutuhkan buruh dan rakyat adalah kesejahteraan dan demokrasi,” pungkasnya.

Puluhan Ribu Buruh Tolak Pilpres
regional.kompas.com

JOMBANG, KOMPAS.com - Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Independen menolak penyelenggaraan Pilpres 2009. Hal itu dipastikan usai menggelar rapat akbar organisasi buruh Jatim pada Minggu (5/7) di Kabupaten Jombang.

Koordinator FNPBI Jatim Afik Irwanto, usai memberikan orasi politiknya menyebutkan bahwa kesepak atan itu sudah dilakukan sejak Pemilu legislatif 4 April lalu. Afik memastikan, hal itu dikarenakan pihaknya menggunakan strategi non kooperasi dan non kooptasi dalam memperjuangkan kepentingan buruh.

"Secara nasional kita lakukan konsolidasi untuk menolak Pemilu elite 2009. Bukan (lagi) golput, tetapi ini (sudah) bentuk masif," kata Afik.

PERNYATAAN SOLIDARITAS INTERNASIONAL TERHADAP ORGANISASI-ORGANISASI GERAKAN RAKYAT, BURUH DAN PEKERJA.

2009-05-24T19:26:00.000+07:00

Atas nama Serikat Buruh Maritim Australia (MUA) cabang Australia Barat, kami menyatakan solidaritas terhadap Aksi Nasional 5 April yang bertemakan “Bersatu Lawan Kapitalisme dan Pemilu Elit” di berbagai kota di Indonesia.

Pada saat orang-orang kaya dunia dan sekutunya di pemerintahan Negara-negara maju mengadakan pertemuan G20 di London, mayoritas rakyat dunia dihilangkan masa depannya. Dan kami tahu bahwa solusi krisis global mereka akan dirumuskan di pertemuan G20, yang nantinya akan berpengaruh pada pekerjaan, kesehatan dan kesejahteraan kita. Sudah jutaan rakyat dunia diPHK atau dipaksa kerja dengan kondisi keamanan yang membahayakan, upah rendah, alam yang membahayakan, menjadi korban perang yang disebabkan oleh nafsu yang tidak pernah terpuaskan untuk memperoleh keuntungan berlimpah dan keinginan mereka untuk menguasai, dengan menghalalkan segala cara, termasuk mengorbankan kemanusiaan.

Tapi terdapat sebuah solusi alternative bagi mereka yang dihisap oleh sistem kapitalisme. Solusi alternative atau jalan keluar sejati ini dimulai dengan solidaritas internasional, khususnya bagi serikat dan organisasi buruh yang ingin berjuang melawan eksploitasi atau penghisapan. Itulah yang kami lakukan dengan bangga hari ini, yaitu dengan bergabung dalam aksi kawan-kawan, untuk memulai sebuah kerja sama dan persatuan kembali antara pekerja Indonesia dan Australia. Kami bangga karena organisasi kita pernah bersama-sama berdiri untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1948, dimana jutaan laki-laki dan perempuan berjuang melawan penjajahan Belanda. Kami berharap kita bisa melakukannya lagi.

Jika orang kaya dan berkuasa di dunia menciptakan kemiskinan global, penderitaan, perang dan kehancuran lingkungan alam, maka kita juga mempunyai hak untuk meluaskan ke seluruh dunia perlawanan politik dan sosial kita. Itulah tugas kita sebagai kaum internasionalis.

Serikat Buruh Maritim Australia telah mengusung tema “Militan, Demokratik dan Progresif” sebagai tema besar kami. Di Australia Barat, cabang kami telah melaksanakan Konferensi dimana anggota dan delegasi kami menilai bahwa solidaritas internasional saat ini sedang melemah dalam melakukan perlawanan terhadap Bos Besar Kapitalis. Pekerja galangan kapal dan buruh pelabuhan di tempat kami telah berjuang dan memenangkan kasus industrial melawan perusahaan karena semua serikat buruh di seluruh dunia turut bergabung.

Dalam pernyataan solidaritas ini, kami mengharapkan keberhasilan kawan-kawan dalam berjuang, yakni perjuangan kawan-kawan untuk mewujudkan politik mandiri melawan Pemilu mendatang dan partisipasi kawan-kawan yang militan dalam aksi buruh 1 Mei.

Berani Berjuang, Berani Menang!

MUA, Siap dan Terus Berjuang!

Chris Cain,
Sekretaris Serikat Buruh Maritim Australia (MUA) cabang Australia Barat

16 TAHUN KEMATIAN MARSINAH

2009-05-07T12:54:00.000+07:00

UNDANGAN

“MARSINAH MENGGUGAT”

(Peringatan 16 Tahun Kematian Marsinah)

Kepada rekan-rekan sekalian,

HADIRILAH BERAMAI-RAMAI acara “MARSINAH MENGGUGAT” yang akan diadakan pada tanggal 8 Mei 2009. Adapun rangkaian acara sebagai berikut:

AKSI TOPENG (Titik kumpul di HI pukul 15.00 wib)

Setiap peserta memakai topeng marsinah dan berkeliling bunderan HI
selama kurang lebih 1 jam di HI, peserta aksi berjalan menuju LBH
perjalanan kurang lebih 1 jam hingga sampai di LBH pukul 17.00 wib

MALAM BUDAYA (Acara di LBH Jakarta, Jl.Diponegoro No.74 pukul 18.30 wib)

Acara:

Prolog tentang Marsinah
Teaterikal tentang Marsinah oleh sutradara Joko sumantri dan tokoh2 baru
Testimoni tentang perjuangan Marsinah oleh Suciwaty*
Pembacaan surat kerabat Marsinah oleh Sriyatun
Monolog oleh Sujiwotedjo
Testimoni tentang perlawanan terhadap intimidasi oleh buruh PT Istana
Musik oleh Comrades band, Sisi merah band, SMI band, defender band
Testimoni dari masing-masing organ
Pernyataan sikap oleh ABM

(* dalam konfirmasi)

MARSINAH SEBAGAI SIMBOL HAK RAKYAT PEKERJA UNTUK BERSERIKAT!!

JADIKAN MARSINAH SEBAGAI PAHLAWAN NASIONAL!!

JADIKAN 8 MEI SEBAGAI HARI BURUH NASIONAL!!

Contact Person: 085283322886 (Mika), 02199740405 (Alfa), 02199651482 (Kadir)

Organized by: Aliansi Buruh Menggugat (ABM)

Jelang Bentrok--May Day 2009--

2009-05-04T04:08:00.002+07:00

May Day 2009 di Jakarta

2009-05-02T00:44:00.005+07:00

Menjelang May Day 2009

2009-04-29T11:26:00.004+07:00

SERUAN PIMPINAN PUSAT GSPB
---ANGGOTA ALIANSI BURUH MENGGUGAT---
Kepada Kawan-Kawan Anggota GSPB dan Seluruh Kawan-Kawan Buruh

1 MEI 2009, SATUKAN BARISAN, TINGGALKAN PABRIK,
BERSAMA SELURUH KAUM BURUH INDONESIA TURUN KE JALAN!

Salam May Day !!

Beberapa hari lagi, kita-kaum buruh Indonesia akan merayakan hari buruh internasional, tepatnya, Jumat, 1 MEI 2009. Hari di mana ratusan tahun yang lalu, kaum buruh di seluruh Negara mendapatkan kemenangan 8 jam kerja, dari 16-18 jam kerja sebelumnya. Kemenangan yang didapat melalui aksi-aksi dan pemogokan-pemogokan serentak kaum buruh di berbagai Negara, dengan semangat juang dan pengorbanan.

Saat ini, kaum buruh Indonesia, sekalipun telah mendapatkan jaminan 8 jam kerja, namun dalam banyak hal yang lain, kaum buruh Indonesia masih sangat menderita. Sebelum krisis semakin parah di bulan-bulan terakhir ini, kaum buruh Indonesia, hanya mendapatkan upah minimum yang sangat kecil—yang hanya cukup untuk membayar kontrakan dan transport—selain upah, kepastian kerja juga semakin tidak jelas. Awalnya h anya bagian-bagian tertentu yang dijadikan buruh kontrak (atau outsourcing, harian lepas, borongan dll), namun lama-kelamaan semakin banyak kawan-kawan yang buruh tetap diganti statusnya menjadi buruh kontrak—yang tidak mendapatkan hak-hak kesejahteraan seperti buruh tetap—

Cilakanya lagi, krisis ternyata makin parah, sehingga ancaman bagi kaum buruh semakin besar, terutama PHK massal. Satu demi satu pabrik-pabrik di sekitar kita mulai mengurangi jam kerja, mulai meliburkan buruhnya, mulai merumahkan buruh, dan bahkan secara terang-terangan mulai melakukan phk-phk massal—seperti yang kita lihat di PT Matel Bekasi—dan lebih cilaka lagi, PHK dilakukan tanpa pesangon.

Sementara di sisi yang berbeda, kita melihat, Partai-partai politik Elit dan Elit-elit Politik, sibuk berebut kekuasaan dalam pemilu 2009 ini, bahkan dengan uang yang sangat banyak, menyogok kaum buruh dan rakyat untuk memilih mereka lagi, sekalipun merekalah yang selama ini telah menindas kaum buruh, telah menindas rakyat( dengan menjalankan system kapitalis). Dan uang hasil menindas itulah, yang dipake buat menyogok. Sangat menjijikan dan tak tahu malu, kelakuan partai-partai elit dan elit-elit politik itu. Dan hingga hari ini, tidak ada satu partai dan elit-elit politik itu yang berjuang untuk menghancurkan system kapitalis, sehingga sudah pasti jika klas buruh dan rakyat miskin tidak segera merebut kekuasaan, dan menjalankan system baru (system yang mengabdi pada kepentingan mayoritas rakyat), maka selama itu pula klas buruh semakin miskin dan melarat.

Masalah pokok dalam system kapitalisme adalah satu sisi ingin mendapatlkan untung sebesar-nesranya dengan menekan upah dan kesejahteraan kaum buruh serendah-rendahnya, sisi lain barang-barang produksi (yang dikerjakan oleh buruh, tapi diklaim sebagai milik pemodal) harus terjual habis. Tentu saja tidak mungkin terjadi, yang terjadi adalah sebaliknya, barang-barang banyak yang menumpuk (karena upah buruh tidak cukup untuk membeli), bahkan banyak yang tidak laku, akhirnya pabriknya tutup/bangkrut.

Ada cara pintas bagi kaum pemodal untuk tetap mendapatkan keuntungan, yaitu dengan menanamkan uangnya di pasar modal, dengan jual beli saham. Namun karena perdangan saham, adalah perdangan yang “fiktif” yang harga sahamnya bisa sangat jauh melebihi harga asli produksi (missal harga Rumah di perdagangan biasa, Rp 20 juta, namun di pergangan saham bisa mencapai Rp 50 juta), sehingga akhirnya harga rumah rumah di perdangan biasa menjadi Rp 50 juta, dan karena terlalu mahal, maka di berikan “kemudahan” kepada klas pekerja –yang upahnya rendah itu—dalam bentuk kredit, dan pada satu titik harga rumah terus naik,dan kredit dari klas pekerja kemudian macet (tentu saja macet, karena upah buruh selalu ditekan). Bumm, rontoklah lembaga keuangan, rontoklah pengembang perumahan dan dengan cepat di ikuti oleh rontoklah industri-industri lainnya, termasuk di Indonesia.

Indonesia menjadi lebih parah, karena hampir semua produksi kita ditujukan untuk eksport (artinya tergantung pada situasi ekonomi negara-negara tujuan eksport, yang saat ini sedang krisis parah), sehingga barang-barang hasil produksi kita saat ini tidak bisa dibeli oleh internasional. Selain itu, bahan mentah dan teknologi juga tergantung pada negara-negara lain ( yang dalam situ asi krisis, seperti sekarang bisa meningkat tinggi harganya), belum lagi ketergantungan modal yang sangat besar terhadap negara-negara lain (padahal saat ini negara-negara maju juga sangat membutuhkan modal untuk Industri di negerinya sendiri, yang juga lagi bangkrut), dan bila mereka mau memberikan hutang, maka sudah pasti bunganya akan sangat tinggi, dan dampaknya bagi kita akan terasa di kemudian hari. Akibat hutang pemerintah dan pengusaha Indonesia yang telah mencapai angka 1600 trilyun, saat ini seluruh kekayaan alam kita (tambang, hutan, laut, air, bahkan tanah) telah diberikan ke mereka-mereka yang memberikan hutang—padahal kekayaan alam ini memberikan banyak sekali keuntungan, tapi tidak untuk kaum buruh dan rakyat miskin—

Nah, elit-elit politik dan semua partai politik elit itu (termasuk para pemodal Indonesia) sebenarnya hanya menjalankan agenda-agenda Modal Internasional, sehingga kaum buruh Indonesia, dengan cara ini akan selalu miskin, melarat dan menjadi tumbal dari krisis kapitalis.

Namun sayangnya, banyak kawan-kawan yang menganggap, bahwa dalam situasi krisis ini, kaum buruh Indonesia, jangan melakukan perlawanan, jangan melakukan persatuan gerakan dengan pabrik-pabrik lain. Cukup, di pabrik saja, karena lebih aman jika kaum buruh tidak melawan. Apa betul begitu? Tentu saja tidak, karena soal krisis (di antaranya adalah PHK massal) bukan karena buruh melawan atau tidak, melainkan karena kapitalisme sedang bangkrut karena salah di sistemnya sendiri, dan yang pertama dikorbankan oleh kapitalis adalah buruh-buruh yang tidak punya kekuatan/lemah (seperti buruh kontrak, outsourcing yang belum punya serikat yang kuat), kemudian buruh-buruh tetap yang tak berserikat, kemudian buruh-buruh tetap yang berserikat tapi serikatnya adalah antek pengusaha, baru pilihannya kemudian adalah buruh-buruh yang mempunyai serikat yang kuat.

Ada juga, kawan-kawan buruh yang tidak mau berjuang melawan elit-elit politik, karena dalam pemilu legislative kemarin, terlibat dalam tim sukses salah satu caleg atau karena ketakutan. Kepada kawan-kawan ini, kita harus sabar untuk terus menjelaskan, bahwa sekalipun saudara kita yang maju menjadi calon anggota DPR/DPRD, namun mereka berada di partai busuk, partai kapitalis, di mana kebijakan partai ditentukan oleh mereka yang bermodal besar, bukan oleh mereka yang dari buruh, jikapun ada dari kaum buruh yang bisa jadi pimpinan partai kapitalis/elit itu, sudah jelas karena buruh tersebut sudah meninggalkan kepentingan kaumnya, yaitu kepentingan kaum buruh ( bukankah Yakop Nuawea, Menteri Tenaga Kerja jaman Megawati jadi Presiden dulunya juga seorang buruh, juga pimpinan SPSI, namun di tangan Yakop, UU 13/2003 yang lebih menyengsarakan buruh, justru disahkan)

Sementara di pabrik lain, ada sebagian anggota yang melihat, bahwa penyatuan mobilisasi, penyatuan kekuatan kaum buruh di May Day, tidak banyak manfaatnya bagi perjuangan kaum buruh di dalam pabrik. Apa benar demikian? Tentu saja tidak, karena dengan menghimpun kekuatan bersama, maka akan terbangun solidaritas yang semakin kuat sesama kaum buruh, sesama rakyat miskin, sehingga akan lebih mudah untuk saling memberikan dukungan (bantuan) ketika ada salah satu pabrik yang bermasalah. Dengan menghimpun kekuatan bersama pula, akan semakin kuat pula posisi tawar kita di hadapan pengusaha ketika kita melakukan perjuangan dalam pabrik (pengusaha akan melihat kita, bukan sebagai buruh di pabrik nya saja, melainkan melihat kita sebagai bagian dari kaum buruh Indonesia yang kuat karena telah bersatu)

Memang tidak mudah perjuangan kaum buruh ini, memang tidak mudah perjuangan GSPB dan serikat-serikat lainnya, namun dengan kenyataan bahwa kaum buruh Indonesia dan kaum buruh sedunia adalah kaum yang paling menentukan proses pruduksi dan distribusi semua barang dan jasa (artinya kaum buruhlah yang menciptakan peradaban, menentukan kehidupan umat manusia), maka kita yakin, bahwa perjuangan ini akan berhasil pada waktunya. Saat ini yang dibutuhkan adalah semangat juang yang tinggi, semangat berkorban (baik pikiran, tenaga maupun dana), semangat bersatu, semangat saling membantu, semangat saling mendukung dari kawan-kawan anngota GSPB maupun buruh secara keseluruhan, agar semakin hari, kekuatan kaum buruh semakin besar dan kuat.

Apalagi, saat ini sebagian besar kaum buruh, masih menjadi bagian dari serikat-serikat buruh kuning (yang pimpinannya adalah kepanjangan tangan dari pengusaha maupun pemerintah), sehingga dalam agenda-agenda perjuangan kaum buruh—termasuk may day—tidak mau terlibat, bahkan dengan berbagai upaya coba dihalang-halangi. Jika tidak berhasil membatalkan agenda aksi may day, maka akan dicoba cara lain, seperti dengan cara membelokan tuntutannya, agar tidak mengganggu kepentingan pengusaha, atau dengan cara lain seperti membatasi keterlibatan anggotanya, sehingga cukup perwakilan 1-2 dua orang saja, atau dengan bentuk acara yang berbeda, entah dengan seminar, entah dengan tatap muka ke pejabat, entah dengan acara musik dan lain sebagainya.

Kita tentu saja tidak menolak metode-metode itu, namun untuk 1 MEI 2009, kita tidak akan melakukannya, karena 1 MEI bagi kita adalah hari di mana kaum buruh sedunia, sedang memperingati hari kemenagan terhadap kaum pemodal pada jaman dulu, sekaligus sebagai hari untuk memperjuangan kepentingan kaum buruh pada jaman sekarang, dengan seluruh kekuatan dan sumber daya yang ada, yaitu dalam bentuk AKSI MASSA, dalam bentuk DEMONSTRASI, dalam bentuk RALLY-RALLY MASSA.

Dengan AKSI MASSALAH, kaum buruh mampu memecahkan rasa ketidakberdayaannya, rasa rendah dirinya. Dengan AKSI MASSALAH, kaum buruh sedang menempa dirinya untuk perjuangan jangka panjangnya, termasuk mempertinggi solidaritasnya, karena bertemu dengan kawan-kawan buruh dari pabrik lain, dengan kawan-kawan buruh dari serikat lain, bahkan bertemu dengan kawan-kawan buruh dari kota lainnya, yang juga mempunyai masalah yang sama dengan masalah di pabrik kita, di tempat kerja kita.

AKSI MASSA juga sekaligus sebagai unjuk kekuatan kaum buruh agar lebih di dengar, bahkan agar tuntutannya dipenuhi (siapa diantara kita yang berani mengatakan bahwa Rencana Revisi UU 13/2003 yang merugikan kaum buruh, pada tahun 2006 bisa dibatalkan bukan karena aksi massa, karena demontrasi kaum buruh di seluruh Indonesia), karena berbicara soal perjuangan adalah berbicara soal kekuatan, siapa yang kuat, maka dia yang akan menang (apalagi yang kuat adalah pihak yang benar)

Oleh karena itu, bagi anggota GSPB yang sadar dan berani, bagi kawan-kawan buruh yang mau berjuang, kami serukan:

BERGABUNGLAH DALAM AKSI MASSA BESAR-BESARAN
ALIANSI BURUH MENGGUGAT,
JUMAT, 1 MEI 2009
JAM 10.00 wib DI BUNDERAN HI MENUJU ISTANA NEGARA
(SHOLAT JUMAT AKAN DI SELENGGARAKAN DI SANA)

Seruan ini di dukung oleh : PRMJ, PPRM, JNPM, SPI, LMND-PRM
(sekretariat: Jl Lapangan Bekasi Tengah, No 16 A—Kec Bekasi Timur. Telp/Fax: 021 88353230.
Web Blog:www.solidaritas-buruh.blogspot.com, Email: pp.gspb@arahgerak.co.cc)

Pusat informasi untuk Bekasi:
1.Kec. Cibitung: 02191336725-Rokhimi 2.Kec. Cikarang Barat: 081388133110- Denny, 081319711841-Topan, 081319216833-Rina 3.Kec. Medan Satria: 081807007447-Saudikin, 08159945122-Abdul . 4.Kec. Cikarang Utara: 0811189723-Karya. 5.Kec. Rawa Lumbu: 081213204471-Pak Juri

Pusat Informasi untuk Jakarta:
1.Kec. Kembangan: 02199792184-Mak Arum, 2.Kec. Salemba: 081318021276-Risna 3.Kec. Grogol: 081384774003-Beny 4.Kec. Koja-Tanah Merah: 081804095097-Dian. 5.KBN Cakung: Jumisih-08561612485

“LAWAN PEMILU ELIT 2009, LAWAN KAPITALISME!!”
“SAATNYA PERSATUAN KAUM BURUH DAN RAKYAT MISKIN BERKUASA!!”

Aksi Aliansi Buruh Menggugat Menolak Pemilu Elit, 24 april 2009

2009-04-24T23:34:00.002+07:00

Solidarity Appeal: Unite Against Capitalism and the Elite Elections

2009-04-18T18:37:00.001+07:00

Solidarity greetings!

The current global capitalist crisis is already impacting upon the welfare of the working class in Indonesia.

Earlier this month, Indonesian Employers Association (Apindo) said the economic downturn had already forced more than 237,000 people out of work, adding that this does not reflect the actual number of layoffs as it fails to include temporary or contract workers. Many dismissals are also not being officially reported.

Thousands of other workers are facing reduced working hours or have to accept less than the minimum wage. Large numbers of workers are also loosing their jobs to outsourcing while others are being forced to have their status changed to contact workers, meaning they can be dismissed arbitrarily without severance pay.

In addition to this, hundreds of thousands of migrant workers are also likely to loose their jobs, with an estimated 100,000 Indonesian laborers in Malaysia expected to be repatriated this year.

And this is expected to worsen. On March 17 economists and alumni from the National Resilience Institute (Lemhannas) warned that around 1.5 million Indonesian workers would lose their jobs this year, bringing the country's official open unemployment rate to around 10.4 million.

In the midst of the inability of the ‘yellow’ or pro-government trade unions to respond to these problems, the Solidarity Alliance for Labour Struggle (GSPB) and the Politics for the Poor-Indonesian National Front for Labour Struggle (FNPBI-PRM), are endeavoring to undertake consciousness building work and the mass organisation of workers in the Jakarta satellite city of Bekasi and surrounding areas.

This work has primarily been in the form of establishing labour struggle coordination posts in poor residential areas where workers live. The coordination posts are used to distribute leaflets, hold discussions and meetings, and for film showings and education seminars. To date, nine such labour struggle coordination posts have been established in Bekasi, and this continues to expand. In addition to having to confront the global financial crisis, Indonesian workers are also faced with the legislative elections on April 9, followed by the election for president and vice-president on June 9.

For Indonesia’s poor and working class, these elections can provide little hope for change – but rather more of the pro-capitalist and neoliberal policies that have been pursued by the parties elected in 2004 elections and are leading to the growing impoverishment of millions or ordinary Indonesians. Not one of the political parties participating in the elections has a track record of fighting for the interest of the working class and the poor.

On the contrary, many of these parties are remnants of Suharto’s New Order regime or have been formed by former New Order generals, human rights violators, corrupt government officials or business tycoons.

It is because of this therefore, that on April 5 the GSPB along with a number of other organisations active in the people’s movement such as the women’s organisation Perempuan Mahardhika, the Union for the Politics of the Poor (PPRM), the Jakarta Poor People’s Union (PRMJ), the Politics for the Poor-National Student League for Democracy (LMND-PRM) and the Indonesian Buskers Union (SPI), will be holding a joint mass rally in Jakarta as part of this consciousness building work under the theme "Let’s Unite Against Capitalism, Let’s Unite Against the Elite Elections". In addition to the meeting in Jakarta, similar mass meetings will also be held in other Indonesian cities.

The mass rally in Jakarta is planned to involve some 500 people and will be held at an indoor venue. The event will involve presentation by labour movement leaders – both those involved in initiating the rally plus other invited speakers. The rally will also include a people’s poetry reading and a choir singing of songs of struggle.

The mass meeting is intended as part of preparations in the lead up to massive demonstrations on May Day this year.

MENOLAK TUNDUK PADA KEHENDAK PEMODAL DAN PARA BEGUNDALNYA

2009-04-18T18:23:00.002+07:00

(Sebuah Reportase Aksi Penolakan terhadap SKB 4 Menteri 3 Desember 2008, dan Refleksinya)

Zely Ariane*

Selasa, 2 Desember, 2008, dalam ruangan berukuran tak lebih dari 2X3 M, sekitar 20-an perempuan anggota Pengurus Basis GSPB PT. Buana duduk berdesakan--sedangkan yang 3-5 orang (di antaranya laki-laki) sampai-sampai duduk di luar ruangan. Dengan antusias mereka mendengar penjelasan kawan Budi Wardoyo mengenai persiapan teknis aksi Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Bekasi. Pembagian tugas dilakukan: membuat bendera, ikat kepala, memesan mobil, mempersiapkan perangkat, mempersiapkan orator, hingga meminta do'a restu pada keluarga masing-masing.

Pembicaraan juga bergulir seputar program-program di pabrik yang menanti untuk dikerjakan segera: perundingan upah 2009, protes terhadap target yang tak berperikemanusiaan, pendidikan, hingga program-program luar pabrik untuk menyatukan dan meningkatkan solidaritas antar pabrik yang kawasannya berdekatan. Sesekali celoteh marah Tanih--salah seorang pimpinan basis--yang geregetan ingin menegur pihak manajemen pabrik yang menempel kliping berita menyangkut krisis global dan ancaman PHK.

Tanih menganggap tempelan itu memancing keresahan (bahkan dengan kata lain sindiran yang mengancam) kawan-kawan buruh di pabriknya--sebelum berangkat aksi Tanih dan beberapa kawan pengurus ingin menemui manajemen menuntut tempelan itu dicabut.Ingatan kembali ke hari Minggu, 7 tahun yang lalu, di kawasan industri kecil Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat, puluhan kaum perempuan dari PT AJM (pabrik roti) berkumpul di gang kecil kontrakan buruh, membicarakan taktik-taktik menuntut pesangon akibat penutupan pabrik itu.

Upah, PHK, pesangon, kebebasan berserikat, kondisi kerja dan sistem kerja kontrak, adalah persoalan-persoalan yang terus-menerus mengancam kaum buruh.Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk membereskan persoalan-persoalan tersebut? Berapa banyak aksi lagi yang dibutuhkan untuk mengatasinya? Berapa banyak lagi aksi massa dan massa aksi serikat buruh yang dibutuhkan untuk melawannya?

Kesadaran dan Persatuan

Rabu, 3 Desember, 2008, 300-an massa ABM Bekasi berjejal di depan kantor Bupati Kab. Bekasi. Para pimpinan massa menyerukan pencabutan terhadap SKB/PB 4 Menteri, pemberlakukan Upah Layak Nasional, hingga pengambilalihan pabrik yang bangkrut untuk diserahkan pengelolaannya pada kaum buruh. Ata bin Udi, Sekretaris Umum PP GSPB, menyadari kehadiran Bupati di hadapan massa, menyatakan bahwa: "persoalan kesejahteraan buruh sudah puluhan tahun tidak banyak berubah. SKB 4 Menteri hanyalah satu soal yang semakin memperparah, sehingga pencabutannya pun tidak lantas membuat kaum buruh menjadi sejahtera. Sistem kapitalisme, sistemnya kaum pemodal, adalah biang keladi kesengsaraan buruh. Apalagi para elit politik yang numpang populer dan belagak reformis pura-pura menolak SKB 4 Menteri. Kaum buruh harus sadar, bahwa tuntutan pencabutan SKB hanyalah bagian kecil dari perjuangan besar kaum buruh, yakni membangun kekuatannya sendiri, menggantikan pemerintahan kaum pemodal."

Sebagian massa aksi tampak 'berharap' dengan hadirnya Bupati. Namun sebagian lainnya--para pimpinan massa dan sebagian massa yang sudah sering mengikuti aksi--tampak jengah dengan kehadiran bupati. Tiba-tiba, seorang buruh anggota basis GSPB PT Mayora, tanpa ragu kemudian turut berorasi: "Kita tidak muluk-muluk, kalau Bapak Bupati mau menyatakan penolakan terhadap SKB untuk diterapkan di Bekasi, maka kami bisa saja mendukung Bapak." Sebagian massa bertepuk tangan; sebagian lagi tercengang-cengang dan sebal.Bupati yang berjanggut hitam dan bermuka moderat, sambil senyam-senyum mengatakan: "Kami sudah lebih dulu mengirimkan surat permintaan evaluasi terhadap SKB 4 Menteri pada pemerintah pusat... Upah di Kab. Bekasi ini sudah paling tinggi dibanding daerah-daerah lain di Indonesia". Massa berteriak "huuuuuu", dan sesekali terdengar teriakan "bohong!" "evaluasi dan pencabutan tidak sama; jangan bodohi kami" "apa upah segitu bapak pikir cukup; berapa emangnya upah bapak?" Dan Bupati, yang katanya dari Partai Keadilan Sejahtera, itupun pamit mencari selamat.

Kenyataan tersebut mengharuskan sebagian unsur maju dan pimpinan-pimpinan serikat buruh anggota ABM Bekasi bekerja keras. Penyakit kaum buruh yang tidak dan belum percaya pada kekuatannya sendiri adalah warisan sejarah Soeharto yang puluhan tahun telah membunuh kesadaran akan potensi berorganisasi dan beraksi kaum buruh. Memang, serikat-serikat buruh baru pasca reformasi bermunculan, dan ABM adalah hasil kristalisasi paling progresif dari serikat-serikat buruh baru tersebut.

Namun varian-varian serikat baru lainnya, belum serta merta lepas dari satu tipe kesadaran politik 'massa mengambang' ala Soeharto, yakni: pengurus saja yang 'berjuang', anggota tinggal bayar iuran atau siap-siap dimobilisasi saja. Apalagi bagi mayoritas (jutaan) buruh lainnya yang malah belum berserikat sama sekali, atau masih dalam cengkraman serikat-serikat buruh lama serta gadungan (hasil pasca 1998). Penyakit tidak percaya pada kekuatan sendiri bersumber pada tidak adanya pengetahuan dan kesadaran bahwa modal dan tenaga kerjanya bukanlah milik pengusaha/pemodal; pabrik bukan milik pemodal, dan buruh bukan hanya sekadar menjual tenaga kerjanya untuk mendapatkan upah.

Mayoritas kaum buruh masih berkesadaran palsu: takut dan tidak berdaya dihadapan perintah dan keputusan pengusaha/pemilik modal, sehingga takut terhadap ancaman PHK--tak berani melawan. Marx pun mungkin tercenung jika ia hidup di hari ini, karena tak seperti ucapannya--buruh tak akan kehilangan apapun, kecuali belenggunya--kaum buruh hari ini justru menjadi takut melawan karena takut kehilangan pekerjaannya.Penyakit ini harus segera diatasi. Buruh tidak saja punya tenaga untuk bekerja, tapi juga otak untuk berfikir dan belajar bagaimana mengelola pabrik dan meningkatkan produktivitas.

Buruh sebenarnya tidak membutuhkan pengusaha/pemilik modal (baca: tidak butuh kapitalisme), karena modal bisa disosialisasi oleh negara kelas pekerja kepada kaum pekerja. Modal sesungguhnya bukanlah milik pengusaha/pemodal, karena modal adalah warisan sosial atau, dengan kata lain, hasil dari hubungan produksi antara kelas kapitalis (pemodal) dan kelas pekerja, yang hasilnya dirampas oleh kelas kapitalis; namun karena kelas kapitalis mendapat "pengakuan" negara (yang mendukungnya) sebagai "pemilik alat produksi" yang "syah secara hukum", maka mereka, kelas kapitalis, diperbolehkan menghisap para pekerja upahan dan merampas surplus yang telah dihasilkan buruh upahannya.

Penyakit tidak percaya pada kekuatan sendiri juga sangat ditentukan oleh tidak adanya persatuan rakyat dan kaum pergerakan yang selama ini melawan di pentas nasional, sebagai alternatif/tandingan dari kekuatan elit politik begundalnya para pemodal. ABM menjadi harapan, setelah Front Pembebasan Nasional--yang, walaupun lebih luas partisipasi dan ruang lingkup persatuannya, namun tidak lagi kedengaran. Namun ABM saja tidak cukup. Kekuatan tandingan ini harus melibatkan seluruh sektor rakyat yang berlawan karena, saat ini, kaum buruh tidak bisa membangun landasan bagi sebuah negara kelas pekerja secara sendirian, mengingat banyak (sebagian besar) sektor-sektor lain juga disengsarakan oleh sistim kapitalisme.

Bahkan, berlawan sajapun tidak cukup. Perlawanan hari ini harus semakin meningkatkan harga diri kaum buruh untuk tidak mau disubordinasi, tidak mau dikooptasi dan tidak akan berkooperasi dengan elit-elit musuh dan penghambat perjuangan buruh. Karena sekali saja kaum buruh tertipu, maka akan semakin sulit bagi kaum gerakan untuk memunculkan kekuatan politik tandingan yang mandiri dan menasional (yang berbasiskan kaum buruh yang sadar); karena bila kaum buruh diajak untuk memberikan legitimasi pada kaum elit tersebut--dan itu artinya menyerahkan kepemimpinan kaum buruh kepada kaum elit--maka akan semakin sulit untuk menyadarkan kaum buruh akan tujuan perjuangan sejati: sosialisme.

Jadi, Jangan kaum buruh diajak untuk memberikan legitimasi bahwa kaum elit tersebut masih mau berjuang untuk rakyat dan kaum buruh--apalagi menjelang pemilu--agar kita bisa dengan segera mengalihkan kepemimpinan mayoritas (kaum buruh dan rakyat) yang masih terkooptasi kepada kepemimpinan sejatinya. Perjuangan kaum buruh sulit untuk berhasil bila sebagian besar kaum buruh masih dikooptasi oleh serikat-serikat buruh lama dan gadungan (hasil pasca 1998).

Apakah hanya pimpinan-pimpinan serikat saja yang harus sadar akan kepentingan tersebut? Tidak. Massa punya hak mendapatkan pengetahuan akan semua potensi kekuataannya. Bagaimana caranya? Dengan modal yang ada saat ini, ABM Bekasi sudah punya potensi untuk bisa melakukan rapat-rapat akbar rutin satu bulan atau dua bulan sekali, sebagai media pendidikan dan percepatan kesadaran, sekaligus konsolidasi kekuatan untuk tampil sebagai kekuatan alternatif (strategi atas) di Bekasi dan di pentas nasional.

Mungkin bisa mulai diselenggarakan pada hari minggu--karena militansi massa untuk meninggalkan pekerjaan pada hari selain hari Minggu masih rendah. Dana bisa dicicil lewat iuran yang disepakati bersama; acara disusun bersama; propaganda--yang seutuh-utuhnya--diluaskan dalam banyak selebaran; sektor-sektor rakyat miskin lainnya pun turut diajak serta. Bila kegiatan semacam ini bisa reguler dan semakin membesar, tentu semakin besar pula pengaruh politik yang dihasilkannya, tidak hanya di Bekasi, tapi juga di panggung nasional.

Dengan demikian menambah kepercayaan kaum buruh dan rakyat miskin terhadap kekuatan politiknya sendiri, artinya, peluang munculnya kekuatan alternatif/tandingan terhadap elit-elit politik, begundal para pemodal, pun semakin besar.

Di Yogyakarta, aksi Komite Rakyat Bersatu (KRB), 3 Desember, 2008, sebagai bagian dari aksi serentak ABM secara nasional, memanen penangkapan 2 orang aktivis KRB dari LMND-PRM dan PPRM karena berencana membakar foto SBY-JK dan para menteri kabinetnya. Ya, simbolisasi pembakaran foto sudah tepat (seharusnya juga ditambah dengan tanda gambar semua parpol), karena pemerintahan ini memang harus diganti; dan secara hukum tindakan tersebut tidak bisa dituntut.

Jalan Keluar

Staf Litbang PP GSPB, Danial Indrakusuma, dalam selebaran elektroniknya menyatakan bahwa ada beberapa pernyataan dan pertanyaan yang biasa diangkat untuk menurunkan moral juang buruh dalam menolak SKB/PB 4 Menteri:

Pernyataan:
SKB/PB 4 Menteri bertujuan untuk mengatasi krisis global agar tidak terjadi PHK massal; Jawaban kita: (a) krisis global/nasional terjadi karena sistim kapitalisme yang membayar buruh murah (tidak sesuai dengan nilai kerjanya yang sebenarnya) dan begitu besarnya uang yang tidak ditanam di sektor riil (tapi di usaha-usaha spekulatif keuangan, saham, portofolio, mata uang dan komoditi) sehingga, akibatnya, buruh/masyarakat tak berdaya beli; (b) karena itu, jalan keluar (terhadap krisis) yg kami ajukan (bila kami berkuasa) tak akan menghasilkan PHK massal dan krisis, karena dana yang ada di tangan kami akan digunakan untuk membangun industri nasional (lapangan kerja) di bawah kontrol rakyat dan akan membayar upah buruh secara layak. Dana tersebut kami peroleh dengan menasionalisasi aset-aset vital negara--terutama pertambangan/migas, pertanian ekspor, kehutanan, kelautan, pariwisata, kelistrikan, kimia (terutama farmasi), keairan/pengairan dll--pemusatan/pengendalian dana perbankan agar bisa disalurkan ke sektor riil rakyat/buruh/negara, penarikan dana BLBI/buyback, pemotongan bunga utang negara, penolakan/penangguhan utang LN, pajak progressif, pemanfaatan dana tabungan masyarakat (termasuk JAMSOSTEK), penyitaan harta-harta koruptor (sejak tahun 1965), kontrak-karya dengan bagi-hasil, pajak dan royalti yang menguntungkan nasional, penguasaan/nasionalisasi distribusi pertambangan dan migas, dll; (c) buruh yang di-PHK sebenarnya tanggung jawab negara; bukan malah mengizinkan pengusaha membayar buruhnya secara murah (sementara keuntungan pengusaha tidak dikurangi);

Pertanyaan: Apakah pengusaha dan buruh tidak bisa bekerja sama mengatasi krisis?;
Jawabannya: (a) pada dasarnya, tidak. Karena pengusaha dan buruh tidak bisa didamaikan--pengusaha maunya untung dengan biaya upah buruh yang rendah agar menang dalam persaingan pasar. Atau proporsi modal yang ditanamkan ke dalam alat-alat produksi akan semakin lebih besar ketimbang modal yang ditanamkan sebagai upah buruh; (b) kalaupun bisa, itu artinya buruh harus sedikit dinaikkan upahnya, dan biaya-biaya sosial buruh lainnya harus ditanggung oleh negara yang dananya diambil dari hasil pajak yang ditarik negara pada perusahaan (sebenarnya, uang buruh juga). Itulah yang namanya negara kesejahteraan, yang tak akan menyelesaikan krisis--karena tetap saja nilai pendapatan buruh tak akan bisa menggapai harga barang/jasa (yang telah mengandung nilai surplus yang akan dirampok pengusaha karena dianggap sebagai keuntungan pengusaha);

Pernyataan: Jalan keluar yang diusulkan buruh tersebut akan membuat pengusaha bangkrut;
Jawabannya: (a) kami tak perduli, karena jalan keluar yang kami ajukan tidak membutuhkan usaha ekonomi (dan pengusahanya) yang akan menimbulkan krisis (termasuk PHK massal)--yaitu usaha ekonomi yang mengizinkan aset dan tenaga produktif sosial/negara dimiliki secara individual, yang mengizinkan membayar upah buruhnya dengan murah (sehingga tak berdaya beli), dan yang mengizinkan usaha-usaha spekulatif yang mematikan sektor riil, dan yang mengizinkan menindas buruhnya secara politik/budaya agar tak melawan.

Sampai Menang!

*Staf Wakil Sekretaris Umum PP GSPB

Penggelontoran Dana Meningkatkan Daya Beli Rakyat?

2009-04-18T16:23:00.000+07:00

Zely Ariane *

Bloomberg.com pada tanggal 24 November 2008 mengatakan bahwa, pemerintah AS menyediakan dana lebih dari AS$7,76 trilyun dari uang para pembayar pajak, setelah sebelumnya menjamin hutang Citigroup Inc sebesar AS$306 milyar, dan mengeluarkan AS$700 miliar dolar untuk menyelamatkan institusi-institusi keuangan. Jumlah itu bernilai dua pertiga dari seluruh nilai barang yang diproduksi di negeri itu tahun lalu.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Rp. 1 trilyun untuk menalangi kerugian Bank Century, dan Rp 4 trilyun untuk membeli saham-saham BUMN agar nilainya tidak melorot. Insentif fiskal, seperti penurunan tarif pajak penghasilan badan dari tiga lapisan (10%,15%,dan 30%) menjadi tunggal 28% pada 2009 dan 25% pada 2010, pun diberikan untuk para pengusaha; apalagi ketika pengusaha mengancam akan mem-PHK karyawannya.

Walaupun APBN 2009 sudah pasti defisit, tetapi tidak menyulitkan uang (likuiditas) yang ada saat ini mengucur dari kantung pemerintah ke rekening pengusaha. Kalau pemerintah AS memperoleh dana, untuk menalangi kerugian pengusaha, dari Bank Sentralnya (The Fed), pemerintah Indonesia mendapatkannya dari hutang (baru) luar negeri—karena cadangan devisa dalam negeri tak lebih dari AS$51 milyar saja.

Kepada Indonesia, Bank Pembanguan Asia (ADB) berbaik hati memberi pinjaman AS$1,5 milyar, Agence Francaise de Developpement (AFD) mengucurkan pinjaman AS$200 juta, sebagai bagian dari pembiayaan defisit anggaran yang masuk ke dalam Climate Change Program Loan. Pinjaman ini harus dibayar dalam waktu 15 tahun ke depan oleh anak-anak Indonesia yang kini sedang berada di sekolah dasar atau bahkan yang tidak bersekolah sama sekali, termasuk total hutang lama sebesar AS$62,103 miliar.

Peningkatan Daya Beli?

Semua penalangan ini, katanya, ditujukan untuk menstimulus perekonomian dan meningkatkan daya beli rakyat. Padahal sebelum krisis finansial global ini pun tingkat upah riil (dibandingkan kenaikan harga) sudah lama turun. Menurut Dr M. Hadi Shubhan, dosen Hukum Perburuhan Fakultas Hukum Unair, upah riil buruh sudah terjun bebas hampir 50 persen sejak 1997.

Bila bentuk kongkrit program peningkatan daya beli ini bukan peningkatan riil nilai upah, melainkan berbagai bentuk program penyelamatan sesaat berupa jaminan sosial, program-program padat karya yang sangat jangka pendek sifatnya (seperti yang disebutkan oleh Anggito Abimanyu), atau kemudahan kredit dengan penurunan suku bunga, maka, sebetulnya, bukan peningkatan daya beli rakyat yang menjadi tujuannya, melainkan semata-mata stimulus ekonomi (yang sifatnya sesaat dan sekali-habis).

Berapa sesungguhnya dana segar yang didapat rakyat, untuk sekadar bertahan hidup, selama ini? Sebelum gelembung krisis pecah di AS pertengahan tahun lalu, rakyat mendapat sebesar Rp. 228 M ,menurut data bulan Juni 2008, dalam bentuk Bantuan Tunai Langsung (BLT)—sebagai kompensasi BBM, Rp. 11,2 trilyun dana BOS, dan Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (ASKESKIN/GAKIN) sebesar Rp. 4,6 trilyun. Itupun tidak selancar gelontoran dana yang diberikan pada pengusaha. Syarat dan birokrasi yang luar biasa rumit, dana yang tidak memadai harus diperebutkan oleh puluhan juta orang miskin (berpendapatan di bawah AS$2/hari), dan dikorupsi pula (menurut ICW, korupsi di bidang kesehatan mencapai Rp.127 milyar).

Berapa yang akan didapat rakyat untuk stimulus ekonomi di dalam APBN 2009 nanti? Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu, Bpk. Anggito Abimanyu di penghujung November 2008, proyeksi pinjaman luar negeri yang diperlukan pemerintah pada 2009 mencapai AS$5 miliar. Pinjaman itu lebih difokuskan untuk program padat karya, dalam rangka menyiapkan diri untuk menghadapi imbas krisis keuangan global.

Akar Persoalan

Krisis global/nasional saat ini terjadi karena sistim kapitalisme yang membayar buruh murah (tidak sesuai dengan nilai kerjanya yang sebenarnya) dan begitu besarnya uang yang tidak ditanam di sektor riil (tapi di usaha-usaha spekulatif keuangan, saham, portofolio, mata uang dan komoditi) sehingga, akibatnya, buruh/masyarakat tak berdaya beli.

Oleh karena itu, yang disebut sebagai program kongkrit peningkatan daya beli, yang tidak akan menghasilkan PHK masal dan krisis seharusnya, berupa penggelontoran dana segar besar-besaran untuk membangun industri nasional (lapangan kerja) di bawah kontrol dan partisipasi rakyat, dan akan membayar upah buruh secara layak. Dana tersebut diperoleh dengan (1) menasionalisasi aset-aset vital negara—terutama pertambangan/migas, pertanian ekspor, kehutanan, kelautan, pariwisata, kelistrikan, kimia (terutama farmasi), keairan/pengairan dll, (2) memusatkan/mengendalikan seluruh potensi sumber dana dalam negeri, seperti: dana perbankan agar bisa disalurkan ke sektor riil rakyat, penarikan dana BLBI/buyback, pemotongan bunga utang negara, penolakan/penangguhan pembayaran utang LN, pajak progressif, pemanfaatan dana tabungan masyarakat (termasuk JAMSOSTEK), penyitaan harta-harta koruptor (sejak tahun 1965), kontrak-karya dengan bagi-hasil, pajak dan royalti yang menguntungkan nasional, penguasaan/nasionalisasi distribusi pertambangan dan migas, dan seterusnya.

*Pjs Wakil Sekretaris Umum Pimpinan Pusat – Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PP-GSPB)

Berita Konferensi Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh

2008-07-28T15:17:00.000+07:00

Buruh Harus Punya Cita-cita
oleh: Dian Septi

Sumber: blog KPRM-PRD

Kata-kata tersebut menggema di sebuah acara Konferensi taktik yang digelar oleh GSPB (Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh) pada tgl 20 Juli 2008 lalu, di gedung PKPN Kodya Bekasi. Kata-kata itupun disambut dengan gegap gempita dari sekitar 30 peserta yang merupakan perwakilan buruh dari beberapa perusahaan seperti Mayora, Nissin, Agel Langgeng dan Buana. Kata-kata itu dilontarkan oleh salah seorang pembicara dari PPRM (Persatuan Politik Rakyat Miskin), Zely Ariane. Zely menuturkan, perjuangan tidak mustahil jika kaum buruh mempunyai cita-cita. Sejarah sendiri telah membuktikan beberapa kemenangan buruh yang diraih melalui perjuangannya sendiri, seperti gerakan buruh menuntut 8 jam kerja. Kemenangan 8 jam kerja tersebut tentu tidak akan bisa diraih jika buruh tidak memperjuangkannya dengan persatuan dan kesolidan. Pengusaha tidak akan memberikan 8 jam kerja jika tidak ada tekanan dari kekuatan buruh itu sendiri.

Menurut Zely Ariane, tidak akan ada belas kasihan dari pengusaha atau pemilik modal dan pemerintah atau Negara terhadap perubahan nasib buruh dab peningkatan nilai kemanusiaan kaum buruh (upah dan hak-hak normatif, status, dan kondisi kerja, jam kerja yang lebih pendek, agar buruh bisa berkreasi dan memperluas pengetahuannya tentang dunia). Pendek kata hal itu mustahil jika buruh tidak melakukan perjuangan untuk mendapat hak-haknya. Oleh sebab itu, buruh harus mempunyai cita-cita untuk diraih. Sebuah cita-cita akan masa depan yang lebih baik dan bahwa itu tidaklah tidak mungkin terjadi, yakni merebut kendali pabrik ke tangan persatuan buruh. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka dibutuhkan sebuah alat perjuangan berupa organisasi yang militan atau pantang menyerah, dengan metode gerakan. Alat perjuangan tersebut/ organisasi tidak boleh bersandar pada pimpinan, namun harus berada dalam kontrol semua anggotanya.

Sementara di sesi selanjutnya, dua pembicara lain, dari FNPBI-PRM (Front Nasional Persatuan Buruh Indonesia- Politik Rakyat Miskin) Budi wardoyo dan Ketua GSPB, Sulaeman, menyampaikan buruh dalam berjuang haruslah bersatu. Tidak hanya di antara kaum buruh sendiri akan tetapi juga dengan sektor lain, bahkan juga dengan warga sekitar pabrik. Sebab, tidaklah mungkin perjuangan buruh akan berhasil tanpa dukungan dari masyarakat sekitar, juga dari sektor lain. Dikatakan Budi wardoyo, terdapat dua jenis hambatan bagi perjuangan buruh, yakni hambatan dari luar gerakan buruh dan dari dalam gerakan buruh. Dari luar buruh, Neoliberalisme semakin hari semakin menyengsarakan kaum buruh, sementara kini Negara dikuasai oleh kekuatan politik pro neo liberal dan anti buruh serta masih banyak lagi hambatan dari luar gerakan buruh lainnya seperti banyaknya PHK yang mengurangi anggota serikat buruh, belum adanya kekuatan politik yang cukup kuat untuk memperjuangkan kepentingan kaum buruh, belum terbangunnya persatuan di antara kekuatan kaum buruh, banyaknya LSM yang membuat serikat buruh tidak independen.

Hambatan dari dalam buruh sendiri tidak kalah hebatnya, yakni belum adanya terbitan/ Koran yang secara nasional menyatukan tindakan dan pandangan kaum buruh, belum munculnya tokoh-tokoh buruh yang cukup kuat terutama kaum buruh yang bekerja di pusat pusat modal (Perbankan, pertambangan, telekomunikasi, transportasi dll) sementara serikat buruh kuning masih mempunyai pengaruh yang kuat. Padahal, tegas Budi wardoyo gerakan buruh memiliki potensi untuk membesar. Jumlah buruh Indonesia semisal, sangatlah besar dan terkonsentrasi pada pemukiman-pemukiman serta tempat kerja. Tidak hanya itu, posisi kaum buruh jelas menentukan hidup matinya sistem kapitalisme. Hal itu semakin diperkuat dengan kembalinya ruh perjuangan kaum buruh, yaitu aksi massa.

Dari konferensi tersebut, para peserta menyampaikan kesulitan dalam mengorganisir kaum buruh. Banyak buruh, papar salah seorang peserta yang juga bekerja di PT.Buana mengungkapkan sulitnya mengorganisir kaum buruh. Selain karena tindak intimidasi dan ancaman dari perusahaan, kesadaran buruh untuk berorganisasi cenderung rendah. Hal itu terbukti dengan sulitnya mereka hadir dalam rapat-rapat atau pertemuan serikat buruh. Sering kali para buruh yang juga termasuk anggota serikat buruh, bersandar pada pimpinan serikat buruh. Para buruh, masih enggan untuk memperjuangkan nasibnya. Menanggapi mengenai masih rendahnya kesadaran buruh, salah seorang peserta yang berkerja di Mayora menuturkan, rendahnya kesadaran berorganisasi kaum buruh diakibatkan oleh ketidak tahuan mereka mengenai pentingnya berorganisasi. Sehingga, kaum buruh yagn sudah sadar wajib memberikan penyadaran berupa pendidikan, selebaran atau Koran, dan diskusi-diskusi yang massif. Hal itu penting, demi menguatnya gerakan buruh.

Demi keberhasilan perjuangan kaum buruh, maka dibutuhkan sebuah manajemen dan metode perjuangan yang tepat. Dengan demikian, sebuah organisasi yang militan bisa terbentuk sebagai alat perjuangan kuat serta mempunyai daya pukul yang mematikan bagi kapitalisme. Oleh sebab itu, Ata, sekjend GSPB mengusulkan sebuah metode perjuangan yakni metode radikalisasi 3 bulanan. Dalam metode tersebut, Ata menyampaikan, terdapat dua bentuk kerja. Kerja bertahap dan kerja simultan. Dalam kerja bertahap, ada 3 tahapan yakni: (1) Investigasi, (2) Penyadaran, (3) Mobilisasi. Tahap (1) Investigasi; merupakan tahap untuk melakukan investigasi mengenai persoalan yang dihadapi rakyat, juga respon rakyat akan persoalannya serta untuk mengetahui alasan rakyat melakukan perlawanan atau kah tidak. (2) Penyadaran; merupakan tahap untuk menentukan isian penyadaran berikut metodenya berdasarkan kesimpulan investigasi. (3) Mobilisasi; tahap terakhir ini merupakan ujian sekaligus mengukur keberhasilan dari dua tahap yang dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini, massa harus terpastikan bahwa ia paham mengenai alasan terlibat aksi, tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Sementara untuk kerja simultan, Ata memaparkan, ada tiga pekerjaan simultan yang mesti dilakukan, sebagai berikut: (1) Persatuan, (2) Perluasan, dan (3) Dana Juang. Selain kerja bertahap dan simultan, terdapat pula kerja tambahan seperti pembangunan kompartemen (pembangunan wadah budaya, perempuan dst), pendidikan kader maju serta Badan Unit Kontradiksi).

Metode yang disampaikan oleh Ata pun mendapat sambutan positif. Harapan akan pembesaran organisasi meluas. Cita-cita akan terwujudnya kemenangan buruh tergambar di depan mata. Namun, perjuangan baru saja dimulai dengan semangat baru. Pekikan “Hidup Buruh” kembali membahana. Semua peserta bersepakat untuk membangun organisasi yang militant dengan metode radikalisasi 3 bulanan. Tiada perjuangan yang mustahil, jika buruh memiliki cita-cita dan sejarah telah membuktikan! Sekali lagi pekikan penuh semangat terdengar di penjuru ruuangan.
Hidup Buruh!***

Berjuang Itu Tidak Mustahil; Jika Punya Cita-cita

2008-07-23T17:02:00.000+07:00

Rabu, 2008 Juli 23
Konferensi GSPB di Bekasi

Berjuang Itu Tidak Mustahil; Jika Punya Cita-cita[1]

Merebut Kendali Pabrik ke Tangan Persatuan Buruh—Belajar dari Perjuangan yang Berhasil

Zely Ariane[2]

A. Apa Cita-cita Perjuangan Buruh?

Silahkan kawan-kawan memikirkan dan memberikan pendapatnya.

B. Mengapa Harus Berjuang dan Membangun Gerakan?

* Tidak ada belas kasihan dari pengusaha/pemilik modal dan pemerintah/Negara, terhadap perubahan nasib buruh dan peningkatan nilai kemanusiaan kaum buruh (upah dan hak-hak normatif, status dan kondisi kerja, jam kerja yang lebih pendek—agar buruh dapat berekreasi dan memperluas pengetahuannya tentang dunia).

* Kepentingan buruh dan pengusaha/pemilik modal saling bertolak belakang (buruh ingin upah tinggi-pengusaha ingin upah rendah; buruh ingin kerja tetap-pengusaha ingin kerja kontrak; buruh ingin lebih punya waktu untuk berbahagia sebagai manusia-pengusaha mendesakkan lembur dengan upah yang tak setimpal dengan kehendak kebahagiaan buruh—malah banyak yang tidak diupah). Pendek kata: untuk setiap sen penambahan dan penumpukan (akumulasi) kekayaan para pemilik modal, mengharuskan pemotongan (lebih tepatnya pencurian) ribuan sen penghasilan dan hak buruh sebagai manusia.

* Buruh adalah bagian dari klas pekerja yang lebih berkepentingan (dan lebih tertarik) akan beroperasinya pabrik secara layak dan berkesinambungan—karena pada kenyataannya tangan dan pikiran buruhlah yang menjalankan pabrik.

* Perjuangan adalah nyawa kaum buruh; tanpa berjuang, hilanglah nilai kaum buruh sebagai manusia yang punya cita-cita dan berakal sehat (tak lebih dari sekedar mesin tak bernyawa dan tak berkehendak).

* Agar berhasil, perjuangan membutuhkan alat yang disebut organisasi dan metode yang disebut gerakan/pergerakan (yaitu mobilisasi keterlibatan kaum buruh dan rakyat miskin lainnya dalam suatu persatuan perlawanan yang memiliki cita-cita berkelanjutan). Seluruh perjuangan yang berhasil meningkatkan hak-hak buruh serta hak-hak rakyat miskin lainnya, selama ini, merupakan hasil dari gerakan—bukan belas kasihan/derma dari para pemilik modal dan pemerintah/negara.

* Organisasi yang profesional, militan (tidak gampang menyerah), dengan partisipasi penuh seluruh anggota dalam mengontrol (memegang kendali) arah dan jalannya organisasi, serta gerakan yang kuat dan berdaya pukul, adalah LEBIH PENTING DAN MENENTUKAN daripada seorang pemimpin yang dianggap baik.

C. Dua Contoh Persatuan Gerakan dan Keberhasilan Perjuangan[3]

* Gerakan internasional untuk Pengurangan jam kerja dari 12-10 jam/hari menjadi 8 jam/hari

Perjuangan demi jam kerja yang lebih pendek di Amerika Serikat (AS) dimulai pada abad ke-18, bahkan sebelum serikat buruh pertama terbentuk. Tujuan nya adalah sepuluh-jam (10 jam) kerja dalam sehari. Mereka berpendapat bahwa sepuluh-jam kerja dalam sehari dibutuhkan bukan saja untuk melindungi kesehatan para buruh, tapi juga karena jam kerja yang panjang dan melelahkan merupakan hambatan bagi perubahan yang lebih besar; yang memuakkan, kejam, dan tidak adil, yang memaksa cara kerja mekanik yang melelahkan/menguras tenaga fisik dan mental.

Perserikatan Buruh Internasional (The International Workingmen's Association), yang juga dikenal sebagai Internasional Pertama (First International), mengeluarkan pernyataan: “batas legal jam kerja merupakan syarat awal untuk perbaikan dan pembebasan kelas buruh... Fakta bahwa buruh di Eropa dan A.S. sedang menuntut dan mogok demi delapan jam-kerja, menunjukkan bahwa tuntutan tersebut sudah bersifat umum, maka selayaknyalah Kongres (AS) sah kemudian merubah tuntutannya menjadi ketentuan kebijakan tuntutan umum Buruh Sedunia.

Respon yang ampuh adalah membuat tuntutan jam kerja yang lebih pendek menjadi tuntuan internasional, yang diajukan oleh gerakan buruh nasional, sebagai jalan terbaik untuk menyanggah penolakan para majikan—yang mengatakan bahwa jika tuntutan tersebut disetujui maka, secara relatif, akan tidak menguntungkan bagi majikan di negeri satu ketimbang majikan di negeri lain.

The Federation of Organized Trades and Labor Unions of the United States and Canada/Federasi Serikat Pekerja Terorganisir Seluruh Amerika Serikat dan Kanada (Cikal Bakal Federasi Buruh Amerika Serikat—AFL), yang didirikan pada tahun 1881, dalam konvensinya pada tahun 1884, menyerukan untuk mengorganisir perjuangan tuntutan tersebut pada tanggal 1 Mei, 1886. Tuntutan ini diarahkan untuk mogok secara besar-besaran menentang majikan-majikan yang masih membangkang. Dan memang terjadi mogok besar-besaran pada hari itu.

Pemogokan tersebut memberikan landasan (konteks) bagi apa yang terjadi pada tanggal 4 Mei, 1886, yakni tragedi Lapangan Haymarket. Pada tanggal 4 Mei, pada penutupan pertemuan, mereka memprotes tindakan kekerasan yang dilakukan polisi dalam menghadapi pemogokan buruh¾satu kekuatan besar polisi bersenjata masuk ke lapangan dan memaksa pertemuan itu dihentikan. Sebelum ada satu tindakan apapun, sebuah bom dilempar ke arah massa aksi. Satu polisi meninggal saat itu juga; yang lainnya luka-luka. Polisi menjawabnya dengan menembaki buruh yang sedang berkumpul.

Pimpinan-pimpinan pengusaha dan pemerintah, yang takut akan peningkatan kekuatan gerakan buruh, mengambil keuntungan dari kejadian Haymarket. Polisi menangkap delapan orang pimpinan buruh dan mendakwanya melakukan pembunuhan terhadap seorang polisi di lapangan Haymarket, meskipun sebenarnya sebagian dari mereka bahkan tak hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka didakwa telah menyemangati pelemparan bom melalui pidato-pidatonya. Kedelapan yang ditangkap tersebut kemudian dinyatakan bersalah dalam suatu pengadilan yang sangat curang; empat orang dihukum gantung, yang satu nampaknya bunuh diri. Tiga lainnya yang selamat akhirnya diampuni. Martir perisatiwa Haymarket kemudian menjadi simbol Hari Buruh 1 Mei (May Day).

Walupun terdapat penidasan yang sangat sering, gerakan buruh berlanjut dengan serangan-tuntutan delapan jam kerja. AFL, pada konvensinya tahun 1888, menyetujui resolusi yang menargetkan 1 Mei, 1890, sebagai hari bagi buruh untuk melancarkan aksi pemogokan demi mencapai tujuannya. Kampanye pendidikan dan organisasional, termasuk demonstrasi, dilaksanakan sebagai persiapan sebelum pelaksanaan agenda 1 Mei tersebut.

Karena tak sanggup mengorganisir pemogokan umum pada tanggal 1 Mei, AFL akhirnya memutuskan suatu strategi agar satu kelompok buruh bertugas menyebarluaskan perjuangan tersebut. Pada tahun 1890, sektor tukang kayu lah yang memulainya. Buruh lainnya diminta mogok kalau mereka sanggup, tapi seluruh buruh didorong untuk menunjukkan dukungannya terhadap tuntutan tersebut. Buruh terus melihat 8 jam kerja sebagai sutu langkah di dalam perjuangan yang lebih besar untuk menentang kapitalisme. Pengertian tersebut ditunjukkan oleh slogan yang dipampangkan pada spanduk yang dibawa oleh para demonstran New York (dalam pertemuannya): TAK ADA LAGI MAJIKAN—PERBUDAKAN UPAH HARUS BERAKHIR DAN 8 JAM PERHARI ADALAH LANGKAH SELANJUTNYA DALAM GERAKAN BURUH PERSEMAKMURAN SOSIALIS (SEBAGAI TUJUAN AKHIRNYA).

Terdapat pemogokan yang lebih banyak/besar pada tanggal 1 Mei, 1890, ketimbang yang pernah ada sebelumnya dalam sejarah A.S.. Hari tersebut juga merupakan bukti kesanggupan buruh melakukan aksinya menjadi hari aksi internasional. Pemogokan dan demontrasi terjadi di kota-kota industri utama di dunia.

Tapi, saat waktu berlalu, kemenangan demi kemenangan, sebagaimana juga kekalahan demi kekalahan—dan bahkan lebih banyak penindasan—lambat laun melemahkan gerakan dan tradisi yang dapat menghidupkan semangat revolusioner Hari Buruh 1 Mei. Pemerintah A.S. mengabadikan Hari Buruh 1 Mei dengan satu hari libur, yang katanya akan menginspirasikan negeri-negeri lainnya, dan mengajukannnya sebagai hari libur resmi di A.S. Pada tahun 1995, pemerintah A.S. mengumumkan Hari Buruh 1 Mei sekadar sebagi Hari Penghormatan (Loyalty Day).

Walaupun kapitalis dan para pendukungnya tak lagi takut akan Hari Buruh 1 Mei, para aktivis masih bisa belajar sejumlah pelajaran penting dari sejarah perjuangan menuntut hari kerja yang lebih pendek. Di antara yang sangat penting adalah: tuntutan spesifik (khusus) untuk perubahan harus lah ditempatkan dalam konteks yang lebih besar dan revolusioner (mendasar). Solidaritas harus dibangun dengan menggarisbawahi kepedulian nasional bersama dan menciptakan kerangka untuk menghubungkannya secara nasional. Dan, keberhasilan kampanye akhirnya tergantung pada kekuatan gerakan-gerakan yang memajukannya

* Perlawanan Terhadap Pabrik-pabrik Kecil yang Buruk Kondisi Kerja dan Upahnya

Perlawanan terhadap pabrik-pabrik kecil yang buruk kondisi kerja dan upahnya (anti-sweatshop) dimulai pada tahun 1990-an di Amerika Serikat, sejumlah kelompok mulai mengarahkan sasaran pada perusahaan-perusahaan yang menjual busana dan alas kaki seperti GAP dan Nike karena praktek-praktek brutal sub-kontraktornya yang beroperasi di dunia ketiga. Praktek-praktek yang disoroti tersebut termasuk mempekerjakan buruh anak, kondisi-kondisi kerja yang tidak aman dan biadab, upah yang tak mencukupi, penindasan anti-serikat buruh, dan jam kerja yang semena-mena. Para aktivis anti-sweatshop membangun koalisi dengan serikat buruh, kelompok-kelompok komunitas dan hak-hak azasi manusia, dan LSM dunia ketiga untuk mengorganisir demonstrasi-demonstrasis dan boikot konsumen untuk menuntut keadilan bagi buruh dunia ketiga.

Namun demikian, semua perusahaan terus menolak meningkatkan upah dan hak-hak mendirikan serikat buruh. Secara umum, semua industri busana dan alas kaki terkemuka telah memfokuskan enerjinya dalam mencoba menyingkirkan issue tersebut dari pandangan umum dengan menggunakan Fair Labor Association/Asosiasi Hubungan Kerja yang Adil (FLA). FLA didirikan pada tahun 1998 sebagai hasil pertemuan—yang diselenggarakan oleh Gedung Putih (kantornya Presiden AS)—yang di dalamnya termasuk perusahaan-perusahaan, serikat-serikat buruh, kelompok-kelompok hak-hak azasi manusia dan keagamaan. Bertentangan dengan janjinya semula, FLA jelas-jelas hanya melayani kepentingan perusahaan-perusahaan besar (korporat). Tak ada yang dikerjakannya untuk menjamin upah yang layak atau jam kerja yang manusiawi; sistim pengawasan yang dibentuknya dikuasai oleh perusahaan dan terbatas ruang lingkup kerjanya; dan mekanisme pemaksanya hampir-hampir tak ada.

Di bawah payung United Students Againts Sweatshops/Persatuan Mahasiswa Melawan Buruknya Kondisi Kerja dan Upah (USAS), para mahasiswa menuntut produk-produk berlisensi-sekolah harus diproduksi di bawah syarat yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan buruh di negeri-negeri dunia ketiga[4]. Itu artinya buruh harus dibayar sesuai dengan standar hidup negeri-tertentu, mempunyai hak untuk berserikat tanpa rasa takut mendapatkan tindakan balasan, dan menikmati kondisi kerja yang aman. Walaupun sejumlah akedemi dan universitas setuju menandatangani kode etik pelaksanaan (codes of conduct) yang sesuai dengan tuntutan tersebut, namun tak ada mekanisme untuk menjamin kepatuhan perusahahaan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, USAS membangun organisasi pengawasan sendiri (yang mendapat masukan dari kelompok-kelompok hak-hak azasi manusia di dunia ketiga), Worker Rights Consortium/Konsorsium Hak-hak Buruh (WRC). Mahasiswa-mahasiswa tersebut sekarang bekerja untuk memaksa sekolah-sekolahnya keluar dari FLA dan bergabung dengan WRC.

Dikobarkan oleh aksi-aksi anti-WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) di Seattle, para mahasiswa melancarakan aksi duduk dan penutupan sekolah (yang militan dan bersemangat tinggi) seperti di universitas-universitas seperti University of Johns Hopkins, University of Michigan, University of Oregon, University of Pennsylvania, University of Wisconsin. Beberapanya berhasil dimenangkan. Pada bulan Februari, 2000, University of Pensylvania telah menjadi sekolah pertama yang keluar dari FLA, tak lama kemudian diikuti oleh University of Wisconsin dan University of Johns Hopkins. Pada bulan yang sana, University of Michigan, University of Indiana dan Obelin College setuju bergabung dengan WRC.

Para aktivis mahasiswa juga bekerja keras untuk menempatkan gerakan anti-sweatshop dalam konteks politik yang lebih luas. Contohnya, Komite aksi Mahasiswa-buruh di University of Johns Hopkins menuntut tak hanya universitasnya keluar dari FLA dan bergabung dengan WRC, tapi juga setuju untuk membayar upah yang layak terhadap semua kerja di Johns Hopkins sendiri (termasuk yang dipekerjakan oleh sub-kontraktor), dan mendirikan komite gabungan untuk mengawasi praktek perburuhan di sekolahan. Sampai bulan April, 2000, kemenangan-kemenangannya adalah termasuk mundurnya University of John Hopkins dari FTA dan komitmen untuk meningkatkan upah buruh yang dibayar paling rendah, sebagaimana juga memberikan laporan tentang kebijakan-kebijakan konpensasi/ penggajian setiap tahunnya. Mahasiswa-mahasiwa tersebut juga memenangkan dukungan dari kelompok pengorgnisasian masyarakat, SMA setempat, serikat-serikat buruh, gereja, dan dewan kota. Mereka bisa memaksa sekolah mereka sebagai majikan (swasta) pertama yang menerapkan kesepakatan upah yang layak.

D. Kendali Buruh terhadap Produksi (di Pabrik) adalah Kunci Perubahan Nasib Buruh

Pernahkah disela-sela waktu kerja yang padat, kawan-kawan buruh sempat berfikir: “mengapa barang-barang/jasa yang diproduksi oleh kaum buruh (yang sangat berlimpah) justru tidak dapat dinikmati (dibeli) oleh kaum buruh sendiri?”. Mari kita fikirkan dan jawab hal tersebut bersama-sama.

Barang-barang yang berlimpah tersebut selalu mahal harganya (kalaupun ada yang murah—seperti barang-barang dari China, pasti dengan kualitas yang jelek). Mahalnya harga disebabkan oleh kepemilikan modal ditangan segelintir kapitalis (pemilik modal). Harga ditentukan oleh para kapitalis raksasa/yang bermodal besar/korporat. Dan produksi barangpun ditentukan oleh para kapitalis berdasarkan kehendak untuk terus menerus memperbesar keuntungan dan modalnya; bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Itulah yang disebut sebagai segitiga kapitalisme, yakni: (1) kepemilikan pribadi, (2) eksploitasi buruh, (3) produksi untuk profit. Makanya jangan heran kalau, misalnya, HP Nokia terus menerus produksi yang baru—dan konsumen digoda untuk mengganti HP’nya, padahal jenis HP sebelumnya masih baik berfungsi, dan konsumen belum tentu butuh barang-barang baru tersebut.

Oleh karena itulah, kendali (kontrol) terhadap produksi harus dilakukan, agar barang diproduksi sesuai kebutuhan dan terjangkau oleh masyarakat. Untuk bisa melakukannya, maka perlawanan terhadap kapitalisme mutlak dibutuhkan dengan (1) kepemilikan sosial, (2) produksi sosial yang dirganisir oleh buruh, dan (3) produksi berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Di dalam tulisan ini, kita akan khusus membahas mengenai syarat, proses dan kendala contoh-contoh pengalaman keberhasilan produksi (di pabrik) yang berada di bawah kendali persatuan buruh. Tentu saja syarat, tipe, dan metode berikut ini akan berbeda-beda antara antara satu tempat dengan tempat lainnya, tergantung kondisi objektif dan subjektif perjuangan rakyatnya.

a. Syarat-syarat keberhasilan pengendalian produksi pabrik oleh buruh:

o Buruh harus sadar bahwa hubungan antara buruh dan pengusaha/majikan/pemilik modal, bukanlah hubungan yang setara/harmonis dan tidak akan bisa setara/harmonis. Hubungan tersebut bersifat eksplotatif (pengusaha memiliki dan memeras tenaga kerja buruh tanpa hak-hak/imbalan yang setimpal).

o Adanya persatuan kaum buruh yang sadar bahwa alat produksi (dalam hal ini adalah pabrik) harus berada dibawah kendali buruh (rakyat pekerja), bukan kendali para pemilik saham/modal.

o Adanya persatuan buruh yang punya cita-cita lebih maju dari sekadar perjuangan pemenuhan hak-hak normatif—yang tidak akan tuntas jika kaum buruh tidak mengambil alih kontrol pabrik hingga kekuasaan negara.

o Adanya persatuan gerakan (buruh dengan berbagai elemen rakyat miskin dan pro-demokratik) yang luas menuntut pengambilalihan perusahaan-perusahaan swasta penting bagi Negara, untuk kemudian diserahkan kendalinya pada persatuan/dewan-dewan buruh.

o Adanya persatuan gerakan membangun alat politik alternatif yang mendapat dukungan dari mayoritas rakyat untuk merebut kekuasaan.

o Kekuasaan baru yang harus menjalankan program pemusatan seluruh sumber pembiayaan dalam negeri untuk membiayai kebutuhan darurat rakyat dan pengembangan industri nasional; pengambilalihan industri vital dibawah kendali rakyat; demokrasi yang mendorong partisipasi aktif rakyat.

o Kontrol buruh harus berskala nasional dan diperluas agar dapat mengatasi semua kepentingan kapitalis; bukan diorganisir secara insidental, tanpa sistem; namun terencana baik dan tidak bisa dipisahkan dari keseluruhan kehidupan industri negeri. Oleh sebab itulah persatuan antar buruh-buruh dari pabrik-pabrik yang sudah diambil allih dengan organisasi-organisasi rakyat lainnya, mutlak diperlukan.

b. Proses pengambilalihan kendali dan jenis-jenis pengelolaan pabrik di tangan buruh

o Di Venezuela, suatu negeri sosialis yang baik pada rakyatnya, proses pengambilalihan (nasionalisasi) terhadap industri yang penting bagi Negara dan perusahaan yang ditinggalkan oleh para pengusahanya; sudah dan sedang terus dilakukan. Sebelumnya, pengalaman serupa juga pernah dilakukan negeri-negeri lain (baik yang berhasil maupun yang gagal) seperti Rusia (setelah Revolusi 1917), Yugoslavia, Kuba, Argentina, dan Brazil. Masing-masing pengalaman tersebut akan ditulis di dalam tulisan yang berbeda dengan lebih detail. Dalam kesempatan ini, kita akan sedikit membedah pengalaman di Venezuela.

o Pengambilalihan kendali pabrik oleh pemerintah Venezuela dilakukan dalam dua gelombang besar. Gelombang pertama dimulai tahun 2007 dengan fokus pengambilalihan terhadap sektor-sektor perusahaan listrik, telekomunikasi, dan perminyakan, sebagai bagian dari perjuangan menuju sosialisme. Gelombang kedua dilakukan terhadap sector konstruksi dan makanan, yakni: industri semen (meliputi hampir 40 pabrik), peternakan dan industri susu—melanjutkan pengambilalihan terhadap 32 lahan pertanian berskala besar. Sedangkan industri seperti mineral, metal, bauksit, batubara, dan baja, memang tidak pernah diprivatisasi (dijual ke tangan swasta).

o Sejak pemerintahan Hugo Chavez berhasil memenangkan kekuasaan pada tahun 1998, berbagai paket perundang-undangan yang melindungi hak serta partisipasi buruh (dan rakyat miskin) diterapkan. Hasilnya, dihampir seluruh perusahaan, berbagai serikat baru tingkat pabrik berkembang. Hukum perundang-undangan yang baru memungkinkan kaum buruh menyelenggarakan referendum (penentuan pendapat) untuk memutuskan siapa yang akan menjalankan perjanjian bersama (semacam PKB) di pabrik, yang kemudian membuka kesempatan bagi lapisan pejuang buruh militan untuk muncul dan mengambil tanggung jawab.

o Di tahun 2005, banyak pabrik yang tutup dan diambilalih serta dijalankan oleh pekerja. Sebanyak 800 pabrik tutup diseluruh negeri (kebanyakan karena ditinggal oleh pengusaha yang anti Chavez), dan sejak November 2006 lebih kurang 1200 pabrik sudah diambilalih oleh kaum buruh. Namun di tahun 2008, hanya sedikit yang bisa bangkit kembali, dan dalam beberapa kasus, dikelola dibawah manajemen koperasi buruh atau ada juga yang gagal beroperasi.

o Pendudukan Pabrik Pengelola Limbah Padat di Merida. Di bulan September 2007, setelah memperoleh gaji, kaum buruh pabrik tersebut menduduki instalasi pabrik dan menuntut agar pemilik perusahaan angkat kaki, kemudian mereka mengambilalih kantor dan menuntut agar administrasi pabrik tersebut berhenti.

o Re-nasionalisasi Pabrik Baja SIDOR di kawasan Industri Guayana. SIDOR adalah salah satu industri baja raksasa paling penting di Venezuela dan Amerika Latin. Setelah mengambil alih pabrik, dan dekrit Presiden Chavez melegalkan pengambilalihan tersebut tgl 9 April 2008, mayoritas kaum buruh menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam produksi dan pelayanan sosial, daripada yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan kapitalis transnasional dan nasional manapun. Dalam masa kejayaannya, kaum buruh menunjukkan kemampuannya dalam menggandakan level produksi. Sambil menunggu Negara mengambil alih administrasi pabrik, sejak 10 April 2008, kaum buruh dibeberapa bagian mulai terorganisir ke dalam komite-komite pengawasan dan kontrol pabrik—tepat sebelum dimulainya sabotase pemilik lama terhadap sistem informasi. Tujuannya adalah untuk menghambat sabotase peralatan, kontrol produksi, dan serangan dari supervisor atau para bos lainnya. Kehendak para pekerja SIDOR adalah mengelola produksi dan administrasi perusahaan tersebut. Mereka juga mempersiapkan proposal mengenai pengelolaan SIDOR yang baru, yang menyatakan bahwa pengelolaan oleh buruh tidaklah mustahil bahkan bisa lebih baik dan efisien dengan hasil yang baik.

o Pengelolaan Perusahaan Listrik CADAFE. CADAFE adalah perusahaan milik Negara yang memroduksi 60% listrik Venezuela dengan 34.000 pekerja. Setelah perjuangan panjang memenangkan hak untuk berpartisipasi di dalam kontrak perjanjian, serta mendirikan dewan-dewan buruh untuk membuatnya menjadi kenyataan, manajemen perusahaan mulai menghancurkan partisipasi riil buruh, membatasinya hanya pada keputusan-keputusan yang tidak penting. Bagian dari birokrasi yang masih korup dan pro-kapitalis di pemerintahan Chavez-lah yang menyebabkan kekalahan tersebut. Banyak proposal yang diajukan oleh kaum buruh menyangkut pengelolaan pabrik, namun, sangat sedikit yang diterapkan. Dari lima-anggota komite koordinasi yang dibentuk untuk pengelolaan bersama, dua posisi dicadangkan untuk ditunjuk dan tidak bisa di recall. Presiden perusahaan tersebut juga tidak diarahkan untuk menerima instruksi dari badan tersebut. Pihak manajemen mengatakan bahwa tidak perlu ada partisipasi kaum buruh dalam industri strategis.

Sementara itu, terdapat jenis pengelolaan yang berbeda terjadi di anak perusahaan CADAFE, Cadela-Mérida di Zona Andean. Disana terdapat partisipasi bersama antara pekerja, para eksekutif, dan organisasi komunitas setempat. Presiden Cadela dinominasikan dan dipilih oleh mayoritas kaum buruh di lokasi tersebut. Pelayanan meningkat, keuntungan juga lebih tinggi, dan layanan pekerjaan diberikan ke banyak koperasi (lebih dari 375 koperasi hingga akhir 2004)—daripada memberi kontrak pelayanan ke perusahaan swasta. Jenis kendali buruh atas produksi antara CADAFE dan anak perusahaannya Cadela-Merida, memiliki perbedaan yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut.

o Pengelolaan Pabrik Keramik Sanatarios Maracay[5]. Setelah persatuan buruh berhasil mengambil alih pabrik, mereka mulai menjual barang-barang persediaan dan meminta bantuan masyarakat. Produksi pun dimulai kembali. Mereka mulai membentuk dewan-dewan buruh, sebuah mekanisme demokratik pekerja untuk mengelola pengoperasian pabrik dan manajemen asset sehari-hari. Disamping berbagai kesulitan, mereka terus maju, dan menuntut nasionalisasi penuh dari pemerintah—termasuk meminta bantuan pemerintah dalam pemasaran barang-barang keramik terkait program pemerintah untuk pembuatan perumahan untuk orang miskin. Mereka juga menjual hasil produksi kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau. Setiap minggu, pekerja yang bekerja lembur mendapatkan paket sembako; dan pembayaran gaji juga dilakukan.

o Pengelolaan Pabrik Kertas INVEVAL. Dimulai tahun 2005, pabrik kertas milik kapitalis yang bangkrut ini diambilalih oleh pemerintahan Chavez dengan suktikan modal sebesar $7 juta. Perusahaan ini diorganisir sebagai perusahaan-yang-dimiliki buruh, yakni keadilan kepemilikan antara buruh (51%) dan pemerintah (49%). Peningkatan penghasilan dari produksi akan digunakan oleh kaum buruh untuk kemudian membeli saham pemerintah, dan hanya akan menyisakannya sebanyak 1% saja. Pemilikan semacam ini menyebabkan kontroversi di kalangan buruh dan aktivis sosialis, yang menganggap bahwa kepemilikan buruh tersebut tidak ada bedanya dengan kepemilikan kapitalis—hanya beda dalam jumlah pemilik saja. Oleh sebab itulah FRETECO (Front Revolusioner Pekerja Pabrik-pabrik dibawah Kendali Buruh) menuntut pengambilalihan penuh oleh pemerintah.

Terdapat Dewan Buruh yang terdiri dari Majelis Umum Pekerja (pembuat keputusan tertinggi) di pabrik, serta Komisi Permanen yang dipilih untuk posisi-posisi seperti Keuangan, Formasi Politik dan Sosial, Komisi Teknik, Administrasi, Disiplin, Keamanan dan Kontrol, serta Pelayanan. Seluruh orang yang dipilih dapat dipecat melalui sidang Majelis Umum Dewan Buruh. Untuk mengatasi pemisahan kerja intelektual atau admisitratif dengan kerja manual, mereka merotasi berbagai jenis pekerjaan, mengombinasikannya dengan diskusi politik di dalam dewan buruh, pendidikan untuk pengembangan kolektif, pelatihan-pelatihan teknik.

Pengalaman lain yang penting adalah hubungan dewan buruh dengan komunitas setempat. Tidak saja pabrik menyediakan ruang bagi program-program pendidikan dan kesehatan komunitas, namun juga dewan buruh berpartisipasi dalam dewan komunal setempat. Dewan buruh mengirimkan delegasi ke dewan komunal, begitupun sebaliknya, yang dapat diterapkan juga dalam skala federasi dewan buruh dan dewan komunal yang lebih luas dalam rangka untuk membangun struktur-struktur kekuasaan rakyat sejati.

o Pabrik Alumunium ALCASA. Bisnis kapitalis yang berdiri sejak tahun 1967 ini mulai melaksanakan praktek manajemen buruh di tahun 2005—juga atas dukungan Chavez. Proses ini ditandai dengan pendirian majelis buruh terbuka, pendiskusian 18 poin proposal untuk meluncurkan kembali pabrik, serta proses pemilihan manajemen baru melalui pemilihan tertutup. Dari 2700 pekerja di ALCASA, 95% berpartisipasi dalam pemilihan tersebut. Kaum buruh juga memilih 36 juru bicara bersama dengan manajemen untuk membuat keputusan. Proses manajemen ini sudah berjalan tiga tahap, dan berhasil meningkatkan produksi, dan meningkatkan kondisi kerja. Tahap kedua difokuskan untuk pengembangan manajemen dan startegi baru perusahaan. Dalam tahap ketiga diskusi dan perdebatan menyangkut memanusiawikan tenaga kerja, termasuk pengurangan hari kerja, demokrasitisasi pengetahuan untuk mengurangi pembagian kerja sosial di dalam pabrik, serta desentralisasi keputusan melalui pembangunan dewan-dewan buruh.

Untuk itu mereka membangun pusat pelatihan sosial politik, sehingga kaum buruh dapat terlibat dalam proses yang ada. Pada awalnya para pekerja kerap dituduh sebagai komunis, garis keras atau sejenisnya. Namun sedikit demi sedikit kaum buruh mulai terlibat dalam pelatihan tersebut, dan kini beberapa ratus buruh mulai terlibat.

ALCASA tetap dimiliki oleh Negara. Berbeda dengan INVEVAL, dewan buruh di pabrik ini tidak menghendaki model manajemen yang mendistribusikan modal kepada seluruh pekerja atau mendekatkan buruh dengan modal, atau pembagian saham diantara mereka. Menurut mereka manajemen bersama tersebut tidak dibatasi hanya pada perusahaan semata, namun harus meliputi pengelolaan bersama dengan komunitas sosial masyarakat. Walaupun untuk yang terakhir ini belum tampak keberhasilan signifikan.

Sebelum pengelolaan ini dimulai, banyak diantara buruh yang mengatakan semua pimpinan dan para direktur harus dipecati. Tapi menurut dewan buruh hal tersebut adalah hal paling akhir yang akan mereka lakukan—bahkan bisa menjadi bencana jika dilakukan. Karena pengalaman pemecatan 2000 manajer di PDVSA (Perusahaan Minyak Negara) telah membuat banyak kesulitan dalam pengelolaan dan produksi pabrik hingga saat ini. Mereka sedang membangun proses dari bawah, pemilihan di tiap workshops, dalam tiap grup delagasi juru bicara. Suatu sistem pemilihan langsung, kontrol dan akuntabilitas, penggiliran tugas, dst.

Tim kepemimpinan juga semakin meluas. Untuk setiap satu orang pimpinan lama, mereka memilih tiga orang baru. Kemudian terdapat 300 delegasi jurubicara yang dipilih dari tingkat paling bawah oleh buruh. Belakangan ini, setap departemen memiliki “dewan administratif” dengan juru bicara yang dipilih di tiap tim untuk mendiskusikan dan merencanakan persoalan-persoalan produksi.

c. Kendala-kendala pengendalian pabrik oleh buruh

o Pemilik pabrik lama seringkali memecah persatuan serikat buruh dengan membuat serikat buruh tandingan yang anti terhadap kontrol buruh di pabrik.

o Dalam beberapa kasus, perusahaan-perusahaan yang ditinggal kabur pemiliknya juga meninggalkan hutang yang harus ditanggung oleh manajemen buruh yang baru. Hutang-hutang atau tagihan bisa mengancam kelancaran produksi.

o Bahan mentah menyusut dan tanpa modal, kredit, dan legitimasi yang sah, maka akan sulit diperoleh kembali.

o Kultur/kebudayan buruh yang masih terbelakang, yakni ketika buruh bekerja semata-mata untuk mendapatkan uang, dan tidak sedikitpun punya visi untuk membangun ekonomi negeri dan menciptakan tatanan masyarakat baru.

o Polarisasi dan fragmentasi yang tajam antara seriakat-seriakt buruh yang berbeda-beda.

o Satu perusahaan yang berada dibawah kendali buruh, terletak ditengah-tengah kawasan industri yang masih berorientasi kapitalis.

o Represi hingga penculikan dan pembunuhan oleh aparat keamanan dan pasukan preman bayaran terhadap serikat buruh yang melakukan pengambilalihan pabrik.

o Sabotase pabrik, penghancuran mesin-mesin, menghentikan layanan listik, air dan gas oleh aparat-aparat bayaran.

o Pencurian mesin-mesin bahan mentah di pabrik.

o Kelelahan berjuang akibat proses yang tidak selalu berlangsung cepat.

o Kesulitan pemasaran tanpa bantuan masyarakat dan pemerintah

o Tidak berjalannya proses partisipasi mayoritas buruh membuat lambatnya produksi berjalan; serta lemahnya kekuatan dewan buruh.

o Aristokrasi buruh—buruh yang bermental kapitalis ketika sudah memiliki alat produksi.

o Sindikalisme—pengelolaan pabrik hanya untuk pabrik-pabrik itu sendiri; tidak bersedia berada dalam satu perencanaan pengelolaan bersama secara nasional.

Kehidupan ekonomi negeri—pertanian, industri, perdagangan, transportasi—harus berada dalam sebuah perencanaan terpadu yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan individu dan sosial masyarakat luas; hal tersebut harus disetujui oleh perwakilan yang dipilih oleh rakyat dan kaum buruh, dan dijalankan di bawah arahan perwakilan tersebut melalui organisasi-organisasi nasional dan lokal. Pengambilalihan pabrik dibawah kendali buruh bermakna sebagai SEKOLAH PERENCANAAN EKONOMI suatu negeri, bukan semata-mata penambahan isi kantung buruh.

E. Maknanya Bagi Perjuangan Buruh Indonesia

Ditengah kehancuran industri nasional, dan kapasitas mayoritas pekerja Indonesia yang rendah—akibat puluhan tahun tidak memperoleh hak-hak pendidikan yang layak dari Negara, perjuangan untuk mengambil kendali pabrik ke tangan kaum buruh, adalah pekerjaan yang sukar. Tapi TIDAK MUSTAHIL, apabila semakin banyak kelompok-kelompok buruh dan persatuan-persatuan buruh yang sadar akan cita-cita perjuangan buruh jangka panjang, yakni membangun suatu tatanan masyarakat yang adil secara ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Dengan kesadaran, maka selayaknyalah kaum buruh berani berjuang membela martabatnya sebagai manusia pekerja, yang berhak atas segala keindahan dan kebahagiaan di dunia. ***

[1] Suatu sumbangan semangat dan pemikiran (yang belum selesai) untuk Konferensi Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB).

[2] Koordinator Urusan Propaganda dan Pendidikan Dewan Harian Nasional Persatuan Politik Rakyat Miskin (DHN-PPRM); Koordinator Pendidikan dan Bacaan Jaringan Nasional Perempuan Mahardhika; Juru Bicara Hands off Venezuela-Indonesia (HoV Indonesia http://indonesia.handsoffvenezuela.org); Koordinator Solidaritas Rakyat Indonesia untuk Alternatif Amerika Latin (SERIAL): www.amerikalatin.blogspot.com; Juru Bicara Komite Politik Rakyat Miskin-Partai Rakyat Demokratik (KPRM-PRD): http://kprm-prd.blogspot.com; http://kprm-peoples-democratic-party.blogspot.com.

[3] Diringkas dari artikel Setelah Seattle, Pemikiran Strategis dalam Membangun Gerakan, oleh Martin Hart-Landsberg. Ia mengajar ilmu ekonomi di Lewis and Clark College di Portland, Oregon. Dia, bersama Paul Burkett, adalah penulis dari Development, Crisis and Class Struggle: Learning from Japan and East Asia (St. Martin's Press, 2000 ).

[4] Negeri-negeri yang tingkat kesejahteraan rakyatnya rendah akibat penjajahan ekonomi para pemilik modal-raksasa-asing (Perusahaan Multi-Nasional/Trans-Nasional—MNCs-TNCs).

[5] Lihat film dokumenter NO VOLVERAN tentang proses pengambilalihan pabrik keramik ini.

Saatnya Semua Buruh Berpartisipasi Dalam Merubah Keaadan.

2008-07-14T17:05:00.000+07:00

Senin, 2008 Juli 14
Saatnya Semua Buruh Berpartisipasi Dalam Merubah Keaadan.

(Wawancara dengan Bung Ata, Sekum Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh)

Saya mendengar, tanggal 20 juli nanti GSPB akan melakukan konolidasi. Apa yang melandasi konsolidasi GSPB ?

Konsolidasi GSPB kali ini, berangkat dari situasi obyektif yang di hadapi oleh kaum buruh, bukan saja kaum buruh di Bekasi melainkan kaum buruh di seluruh Indonesia, di mana serangan-serangan Neoliberalisme dalam berbagai bentuk kebijakan, terus menerus mendesak kesejahteraan kaum buruh ke titik yang paling rendah. Kita tahu, baru-baru ini Pemerintah menaikan harga BBM, yang kemudian menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi lebih tinggi (sebelum kenaikan BBM, sebenarnya harga kebutuhan pokok sudah naik). Dengan tingkat Upah Minimum sekarang ini, kenaikan harga ini jelas membuat kaum buruh semakin miskin. Belum lagi masalah sistem kerja outsourcing yang saat ini makin merajalela, hampir di semua persuahaan, besar atau kecil, garmen atau otomotif, modal asing atau modal dalam negeri, menggunakan buruh outsourcing. Kita tahu sistem outsourcing ini sangat merugikan kaum buruh karena menghilangkan kepastian kerja, menekan pendapatan kaum buruh, menghilangkan perlindungan terhadap kaum buruh dan lain sebagainya. Semenjak UU 13/2003 di berlakukan, sistem Outsourcing menjadi trend para pengusaha untuk meningkatkan keuntungan, di sisi lain, kaum buruh di korbankan. Situasi inilah yang membuat kami dari GSPB untuk segera melakukan konsolidasi, merapatkan kembali barisan, agar kedepan lebih sanggup melawan berbagai kebijakan yang merugikan kaum buruh, apalagi partai-partai politik yang ada saat ini, tidak ada satupun yang membela secara sungguh-sungguh kepentingan kaum buruh, bahkan serikat-serikat buruh besarpun sudah banyak yang pimpinan-pimpinannya menjadi alat pengusaha atau pemerintah.

Ya, nampaknya memang begitu. Lantas apa tema konsolidasi GSPB?

Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, dengan situasi seperti itu, maka tanggung jawab terbesar saat ini untuk melakukan perubahan sejati ada pada tangan kaum buruh itu sendiri. Yang saya maksud dengan kaum buruh, artinya seluruh buruh Indonesia, karena banyak kasus, di mana kaum buruh menyerahkan tanggung jawan perubahan pada pengurus serikat buruh atau pada pengacara, bahkan untuk persoalan-persoalan di luar tempat kerja (misal kenaikan harga BBM), kaum buruh seolah-olah meyerahkan tanggung jawab kepada mahasiswa saja.

Jelas ini merupakan pandangan yang salah, karena sekalipun buruh di serikatnya telah membayar iuran anggota ( sambil tersemyum, Bung Ata juga menyampaikan bahwa masih banyak juga buruh yang tak membayar iuran), namun bukan berarti tanggung jawab untuk berjuang, dibebankan pada pengurus serikat buruh saja, atau pada mahasiswa saja untuk persoalan yang lebih umum. Bayangkan, dengan jumlah pengurus yang katakanlah hanya 10-20 orang berhadapan dengan para pengusaha atau berhadapan dengan pemerintah? Bagaimana mungkin bisa memperoleh kemenagan yang signifikan? Memang betul, bahwa dalam perundingan dengan pihak pengusaha, tidak semua buruh bisa ikut berunding, namun tanpa peran aktif dari semua anggota, perundingan yang dilakukan sangat lemah daya tawarnya, bahkan kadang tidak membuahkan hasil karena pengusaha bertele-tele atau bebal. Bisa juga pengusaha kemudian melakukan upaya pecah belah, adu domba jika anggota serikat buruh tidak solid.

Dalam persoalan yang lebih besar, kita tahu perundingan saja tidak cukup, harus ditambah dengan aksi-aksi massa. Kenaikan harga BBM kemarin adalah contoh nyata, bahwa dengan perundingan, tidak ada hasil yang di dapat, bahkan setelah melakukan banyak demontrasipun, pemerintah tidak bergeming. Apa kesimpulannya? Bukan karena metode demonstrasi adalah metode yang salah, melainkan karena demontrasi kemarin kurang besar, kurang berani. Coba bayangkan jika mayoritas kaum buruh ketika ada rencana kenaikan harga BBM, secara serentak melakukan pemogokan dan aksi-aksi ke pusat kekuasaan, yang di pabrik mogok kemudian rally ke Istana. Para supir anggkutan mogok, para buruh BUMN melakukan mogok di tempat kerjanya masing-masing, apakah pemerintah tetap akan nekad menaikan harga BBM?

Kuncinya adalah partisipasi aktif semua anggota, dan wujud pasrtisipasi yang paling berpengaruh adalah aksi massa atau pemogokan. Serikat Buruh tanpa Aksi Massa/Pemogokan, tidak punya roh perjuangan.

GSPB dalam konsolidasi kali ini, mengambil tema “ Menguatkan dan Membesarkan GSPB untuk Perubahan Sejati” dengan tekanan pada “Partisipasi Aktif Semua Anggota”

Sejauh ini persiapannya seperti apa ?

Kita sudah melakukan banyak pertemuan di semua level, dari pengurus sampai anggota. Dalam pertemuan-pertemuan ini, kita mengharapkan adanya gagasan-gagasan segar mengenai taktik, metode pembangunan serikat buruh yang kuat. Dari sekitar 8 Pebrik yang menjadi basisi kami di Bekasi, rata-rata telah melakukan pertemuan-pertemuan ini.

Panitia juga telah mengedarkan formulir kesediaan bagi anggota yang mau terlibat dalam konsolidasi ini, karena kita tidak mau, para peserta ini datang karena merasa di wajibkan, yang kita inginkan adalah kawan-kawan datang dengan sukarela, dengan semangat untuk berjuang. Memang tidak mudah, karena kita melakukan konsolidasi ditengah banyak anggota yang dipaksa perusahaan untuk melakukan kerja lembur, belum lagi di sebagian anggota ada yang berpikir seperti yang saya katakan tadi, persoalan perjuangan adalah tanggung jawab pengurus, anggota cukup membayar iuran saja.

Sejauh ini, sudah lebih dari 100 orang yang mendaftarkan diri untuk mengikuti konsolidasi ini, dan kami berharap bisa lebih banyak orang lagi, namun ada persoalan lain yang bisa mengurangi jumlah peserta, yakni persoalan dana, yang sampai saat ini belum sepenuhnya terpenuhi. Mungkin panitia akan melakukan berbagai upaya pemangkasan di beberapa pos yang memang bisa dikurangi pengeluarannya, atau dengan cara meminta sumbangan sukarela ke anggota, di luar sumbangan yang telah mereka bayarkan sebelumnya.

Apa saja yang akan di bicarakan dalam konsolidasi ?

Kita mebagi menjadi 3 bagian besar, yang petama adalah mengenai hambatan-hambatan kesejahteraan kaum buruh saat ini dan potensi-potensi perlawanannya. Yang di maksud dengan hambatan, bukan saja yang berasal dari intenal buruh itu sendiri, melainkan juga yang muncul dari luar, seperti kebijakan-kebijakan Pemerintah ataupun Pengusaha yang merugikan kaum buruh, kita akan mengupas ini selama kurang lebih 1-2 jam.

Yang kedua, kita akan membicarakan perubahan-perubahan kesejahteraan kaum buruh yang terjadi di berbagai negara agar ada inspirasi baru bagi perjuangan kedepan, kita menamakan tema sesi ini “perubahan itu bisa” Kita akan mengambil contoh di negara seperti Venezuela misalnya, yang pada bulan mei (tepat pada Hari Buruh Sedunia), pemerintahnya menaikan upah minimum buruh sebesar 30 %, yang dalam mata uang rupiah, upah minimum tersebut mencapai 3,4 juta rupiah setahun(klik di sini). Belum harga BBM di Venezuela yang “cuma” sebesar Rp 372(klik di sini). Kita akan mempelajari, kenapa ini bisa terjadi. Kita juga akan mengambil contoh-contoh lain, dari negara lainnya, mungkin Kuba juga akan kita diskusikan, karena sejauh ini, pendidikan dan kesehatan di Kuba adalah salah satu yang terbaik, dan yang paling penting, tidak biaya yang dipungut alias gratis(klik di sini). Belum lagi, di setiap pabrik ada buruh yang kerjanya membacakan buku atau koran untuk buruh-buruh lainnya selama mereka bekerja, agar para buruh selalu mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru(klik di sini). Ini luar biasa, jika di bandingkan dengan di negara kita, yang buruh-buruhnya di suguhi lagu-lagu yang tidak berpegaruh terhadap peningkatan intelektualitas, selain hanya sebatas hiburan.

Sesi ketiga atau yang terkahir, baru kita akan membicarakan apa saja langkah-langkah perjuangan GSPB ke depan, baik perjuangan di tingkat pabrik maupun perjuangan di luar pabrik. Sesi ini akan mengambil waktu yang lebih banyak di bandingkan dengan dua sesi sebelumnya. Dalam sesi ini, kita juga akan membicarakan bagaimana membangun persatuan yang lenih kokoh dengan serikat-serikat buruh lainnya, bagimana memperkuat Aliansi Buruh Menggugat, karena kita menyadari tanpa persatuan yang kokoh, rasanya sangat berat bagi kaum buruh untuk mendapatkan kemenangan. Tentu saja kita juga akan membicarakan banyak hal lainnya.

Jika ada kawan-kawan yang inging menghubungi GSPB, bisa menghubungi ke mana?

Sekretariat GSPB saat ini, berada di Jl Lapangan Bekasi Tengah No 16, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. No Telp Sektretariat GSPB : 021 88353230. Kita sangat terbuka dengan kedatangan kawan-kawan di sekretariat GSPB, bukan hanya kawan-kawan anggota, juga kawan-kawan dari serikat lainnya.

2008-03-25T17:21:00.000+07:00

Peluncuran Hands off Venezuela Indonesia
Hits : 144
NO VOLVERAN
Revolusi Venezuela Sekarang

… Inilah Revolusi Bolivarian Venezuela;.
untuk pertama kalinya rakyat menaruh minat pada politik,
dan mengambil kendali di kehidupan mereka…
Akhiri penderitaan; akhiri kemiskinan; sekarang juga!
Akhiri sistem ini pada akarnya. Hidup Sosialis!

Mengundang kawan-kawan

HADIR, BERDISKUSI, DAN BERSOLIDARITAS

Acara:
Peluncuran Hands Off Venezuela (HOV) Indonesia dan Pemutaran Film NO VOLVERAN “Revolusi Venezuela Sekarang”

Diskusi Publik dengan tema:
“Arah Ekonomi Baru, Demokrasi Baru, dengan Revolusi”

Pembicara:
Eko Prasetyo (Resist Book - Yogyakarta)
Zely Ariane (HOV Indonesia, KPRM - PRD)
Sadikin Gani (Rumah Kiri)

Waktu
Jum’at, 28 Maret 2008, Pk. 13:00 - Selesai

Tempat
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Lt.1
Jl. Diponegoro No. 76 Jakarta.

Informasi
Jesus S. Anam Hp. 02517104542, Sadikin Hp. 081573218225, Zely Hp. 08158126673, Arfi Hp. 085263548807, Arif Hp. 081578503444, Adi Hp. 081315921593.
Email: hovindonesia@yahoo.comAlamat email ini telah dilindungi dari spam bots, Javascript harus aktif untuk melihatnya

Term Of Reference
Peluncuran Hands Off Venezuela (HOV) Indonesia dan Pemutaran Film NO VOLVERAN “Revolusi Venezuela Sekarang”

Jakarta, 28 Maret 2008

Latar Belakang
Distorsi dan penyelewengan informasi oleh berbagai media atas Revolusi Bolivarian di Venezuela telah melahirkan Hands Off Venezuela, sebuah kampanye solidaritas untuk Revolusi Bolivarian. Kampanye ini telah menyebar ke perbagai negara dan sekarang telah memiliki pendukung di lebih dari 30 negara di dunia. Prinsip dasar dari kampanye ini adalah:

1. Bersolidaritas dengan Revolusi Bolivarian.
2. Menentang intervensi imperialis di Venezuela.
3. Membangun hubungan dengan gerakan revolusioner dan gerakan serikat buruh di Venezuela.

HOV – Indonesia dibangun sebagai upaya memperluas dukungan atas Revolusi Bolivarian, propaganda program-program sosialis (pencapaiannya, proses-prosesnya, dll.) di Venezuela, dan sebagai wahana belajar bagi gerakan-gerakan revolusioner dan gerakan-gerakan buruh di Indonesia menuju terwujudnya revolusi di Indonesia.

Tujuan
Kampanye ini bersifat terbuka bagi siapa saja, baik secara individu maupun kelompok, yang setuju dengan tujuan-tujuan dari kampanye. Tujuan-tujuan dari kampanye tersebut adalah:

1. Mendukung penuh Revolusi Venezuela, yang telah berulangkali terbukti menjalankan mandat demokratiknya, dengan berjuang membebaskan penindasan yang terjadi di Venezuela.
2. Mempertahankan Revolusi dari serangan imperialisme dan agen-agen lokalnya, yakni oligarki Venezuela.
3. Mendukung konfederasi serikat pekerja, UNT, sebagai corong yang sah dari gerakan buruh.
4. Memberikan informasi yang benar tentang Venezuela yang selama ini diselewengkan oleh banyak media, dan memobilisasi dukungan yang sebanyak-banyaknya bagi tercapainya tujuan-tujuan tersebut.

Selain hal-hal yang telah disebut di atas, HOV – Indonesia bisa menjadi gerakan bersama guna mengeksplorasi revolusi Indonesia dengan belajar dari kasus Venezuela.

Peserta

1. Organisasi
2. Individu

Materi

1. Pemutaran Film ( Sinopsis terlampir)
2. Diskusi Panel

Waktu dan Tempat

Tanggal 28 Maret 2008, jam 13.00 – selesai
Gd. LBH lt. 1 Jl. Diponegoro No. 76 Jakarta
Jadwal
Waktu Kegiatan Narasumber
13.00 – 13.30 Pembukaan ( LBH dan Perjuangan Kritis di Indonesia ) Direktur LBH Jakarta
13.30 – 14.30 Pemutaran Film Jesus (Hov)-Panitia
14.30 – 17.00 Diskusi Panel Zely, Sadikin,Eko
Moderator: Jesus SA
17.00 - Penutupan Jesus SA – HOV – Panitia

Lampiran

Sinopsis Film Dokumenter No Volveran
No Volveran adalah sebuah dokumenter tentang Revolusi: suatu perubahan radikal atas kepemilikan alat produksi, transformasi kesadaran dan kebudayaan, serta peningkatan tenaga produktif, yang sedang berkembang di Venezuela. Melalui apa yang disebut ‘revolusi damai’, proses itu sedang memobilisasi rakyat untuk membuat mungkin apa yang selama ini dianggap mustahil oleh banyak orang: mengambil alih industri pokok di bawah kontrol buruh; mendistribusi kekayaan negeri; melakukan referendum; melunasi utang luar negeri; memutus hubungan dengan IMF; mengorganisasikan kekuatan rakyat miskin untuk mengurus negeri dan kehidupannya sendiri; dan seterusnya, dan seterusnya.
Film berdurasi 90 menit, produksi tahun 2007, ini gempita dengan kegembiraan rakyat terhadap revolusi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Venezuela, rakyat memiliki kekuatan untuk memerintah dan menentukan masa depan kehidupan mereka sendiri.

“… Rakyat telah bangkit, dan mereka tak akan diintimidasi lagi. Kami akan korbankan segalanya untuk mempertahankan proses ini.”
“... banyak ibu rumah tangga berkata, kalau perlu jual tv untuk beli senapan, itu (pun) akan dilakukan.”
“… kami sekarang punya harga diri, dan kami bukan lagi kaum terpinggir dan terlupakan, melainkan rakyat masa depan... kami adalah pemimpin…”

Pendidikan gratis, kesehatan gratis, pembangunan perumahan sehat, makanan sehat dan murah, dan seterusnya, tidak didapatkan rakyat oleh karena belas kasih atau derma dari orang kaya atau pemerintah. Hak-hak tesebut didapatkan karena mobilisasi rakyat mempertahankan proses Revolusi: menggagalkan kudeta dari oposisi sayap kanan (April 2002) dan boikot para pemiliki bisnis dan industri (Desember 2002), mengalahkan referendum pemecatan terhadap Hugo Chavez, Presiden Venezuela (Agustus 2004); memilih Chavez kembali sebagai Presiden (Desember 2006); membentuk dewan-dewan komunal dan dewan-dewan buruh sebagai instrumen revolusi.

Revolusi oleh rakyat Venezuela kini dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk dapat merubah nasib, sehingga mereka berbondong-bondong mempertahankannya, dan mengatakan TIDAK pada Kekuatan Lama (No Volveran).

”...Inilah saatnya, membangun gerakan massa dan menyingkirkan klas penguasa, agar semua punya kesempatan berkembang secara spritiual, fisik, ekonomi dan segala aspek kehidupan. Dalam kapitalisme kita tak bisa.”

Sampai Menang.***
Contact: hovindonesia@yahoo.com

Pengumuman Pemenang Lomba Karya Jurnalistik Perburuhan

2008-03-25T13:05:00.000+07:00

Kepada Yth.
Bpk/Ibu/Sdr/ Sdri.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bekerjasama dengan
American Center for International Labor Solidarity (ACILS) dan
The Friedrich Ebert Stiftung (FES)
mengundang Bapak/Ibu/Sdr/ Sdri untuk hadir dalam acara
Pengumuman Pemenang Karya Jurnalistik untuk Liputan Isu Perburuhan dan
Launching Buku “Buruh dalam Reportase Media”
yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Maret 2008
Waktu : Pkl. 12.00 – 15.00 WIB (diawali makan siang)
Tempat : Jakarta Media Center (JMC)
Auditorium Gedung Dewan Pers Lantai Dasar
Jl. Kebon Sirih 32-34, Jakarta Pusat

Kami berharap Bapak/Ibu/Sdr/ Sdri dapat hadir dalam acara ini.
Demikian undangan ini kami sampaikan.
Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Heru Hendratmoko
Ketua Umum AJI Indonesia

Sistem Outsourcing Digugat

2008-03-10T12:20:00.000+07:00

Minggu, 09 Maret 2008, 01.03 WIB
Sumber: Kompas TV

Untuk memperingati hari perempuan sedunia, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Buruh Menggugat (ABM), Sabtu menggelar aksi demo di sekitar Istana Negara. Mereka menyerukan agar pemerintah lebih memperhatikan nasib kaum buruh perempuan dan menjamin adanya kepastian kerja kalangan buruh.

Nuzul, Kordinator aksi menegaskan, perlindungan pemerintah terhadap keberadaan buruh perempuan selama ini sangat lemah. Selain gaji murah, buruh perempuan acap mengalami diskriminasi dan diperlakukan semena-mena oleh para pemilik modal. Mereka bahkan sering menjadi korban kekerasan.

Dalam aksinya, massa mendesak pemerintah segera menghapus sistem kerja kontrak dan outsourcing. Sistem ini, mereka nilai merugikan dan merupakan bentuk baru penjajahan ala kapitalis. Mereka juga menuntut pemerintah meningkatkan jaminan sosial bagi rakyat dan menurunkan harga kebutuhan pokok.

Aksi ini mendapat pengawalan ketat aparat keamanan dan sempat memacetkan arus lalu lintas.

AKSI MEMPERINGATI HARI PEREMPUAN SEDUNIA DI DAERAH

2008-03-09T13:27:00.000+07:00

Sumber: Metro TV

Metrotvnews.com, Medan: Ratusan perempuan yang tergabung dalam Forum Perempuan Sumatra Utara memperingati Hari Perempuan Sedunia, Sabtu (8/3). Mereka berjalan dari bundaran depan Kantor Pos, Medan, Sumut, menuju ke sejumlah kantor partai politik. Salah satu yang didatangi adalah Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan. Mereka mempertanyakan tak ada kandidat perempuan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumut.

Para pengunjuk rasa juga mendatangi Kantor Partai Demoksrasi Indonesia Perjuangan Sumut. Pertanyaan serupa juga disampaikan kepada pengurus PDIP. Padahal, menurut mereka, dari 8,5 juta pemilih di Sumut sekitar 52 persen adalah perempuan. Koordinator aksi Maya Manurung mengatakan pihaknya akan menyerukan kepada seluruh perempuan di Sumut untuk memboikot cagub-cawagub yang tidak punya perspektif gender. Pengunjuk rasa akhirnya diterima pengurus PDIP Sumut Efendi Napitupulu. Ia menyatakan komitmen parpolnya terhadap perempuan telah dibuktikan dengan mencalonkan Megawati Sukarnoputri sebagai presiden.

Masih di Medan. Sekitar seratusan massa yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa dan ibu-ibu berunjuk rasa di kawasan Bundaran Majestik. Aksi ini juga untuk memperingati Hari Perempuan Sedunia. Pengunjuk rasa menuntut pemerintah menurunkan harga minyak goreng dan sejumlah kebutuhan pokok yang hingga saat ini kian melambung. Mereka menyesalkan tewasnya seorang ibu dan anak di Makassar, Sulawesi Selatan, akibat diare dan kelaparan. Karena itu, pengunjuk rasa menuntut pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla benar-benar serius memperhatikan nasib rakyat yang makin sengsara.

Unjuk rasa memperingati Hari Perempuan Sedunia juga berlangsung di Makassar, hari ini. Ratusan perempuan dari berbagai daerah dan berlatar belakang bermacam profesi berkumpul dalam acara bertajuk temu perempuan di anjungan Pantai Losari, Makassar. Berbagai kegiatan digelar dalam acara ini. Salah satunya aksi teatrikal yang diperankan ibu-ibu rumah tangga. Mereka merekonstruksikan nasib perempuan yang kurang mendapat perhatian pemerintah. Antara lain nasib perempuan hamil yang kesulitan mendapatkan pelayanan media. Kasus kematian seorang ibu dan anak yang mengejutkan akibat kelaparan juga direka ulang. Acara temu perempuan ini juga menggelar pameran buku dan sosialisasi Gerakan Sayang Ibu.

Kegiatan untuk memperingati Hari Perempuan Sedunia juga digelar di Solo, Jawa Tengah. Acara digelar di halaman Joglo Sriwedari. Mereka menyampaikan pesan stop kekerasan terhadap perempuan supaya dapat hidup sejahtera tanpa rasa takut. Mereka juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan di segala bidang. Usai berorasi, pengunjuk rasa melepaskan balon gas yang membawa pesan untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Acara ini juga diisi dialog dalam bentuk sarasehan untuk membicarakan persoalan perempuan.

Aksi serupa juga berlangsung di Yogyakarta. Mereka membawa payung berisi tuntutan. payung2 juga sebagai simbol perlindungan perempuan. dari maliboro sampai kantor pos. mereka menuntut stop pemiskinan kaum perempuan. pemerintah juga dituntut mengendalikan harga bahan pokok. Kenaikan telah mematikan usaha kecil yang sebagian besar dikelola perempuan.(BEY)

Hari Perempuan Sedunia Diperingati di Bundaran HI

2008-03-09T13:24:00.001+07:00

Sumber: Liputan 6 SCTV

Liputan6.com, Jakarta: Hari Perempuan Sedunia yang jatuh pada hari ini juga diperingati di Indonesia. Ratusan kaum hawa berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia, Sabtu (8/3) siang. Mereka tergabung dalam Suara Hati Ibu dan Aliansi Perempuan Menggugat berunjuk rasa mengusung tema "Hentikan Konsumsi Berlebihan dan Mulailah Hidup Hemat". Aktivis wanita Karlina Leksono terlihat hadir di antara sekitar 500 pengunjuk rasa.

Dalam aksi damai itu, berbagai poster antara lain bertuliskan "Perempuan Menolak Kenaikan Harga" dan "Tolak RUU PPHI [Rancangan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial] dan Ketenagakerjaan" dibawa beramai-ramai. Demonstran berharap Hari Perempuan Sedunia tahun ini menjadi tonggak awal gerakan pembebasan bangsa dari jeratan kebiasaan konsumsi tinggi. Sebagian di antara para pengunjuk rasa bahkan membawa serta anak-anak mereka sebagai simbol penanggung utang negara. Rencananya, mereka akan melakukan long march sampai ke Istana Negara melewati Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Kantor Dana Moneter Internasional.

Meski tak ada tanggal pasti, gerakan Hari Perempuan Sedunia lahir ketika zaman yang penuh bergelora dengan krisis dan pergolakan sosial yang besar (sekitar 1910-an). Pada waktu itu, kaum wanita mulai diperbolehkan bekerja asal sesuai gender. Mayoritas perempuan akhirnya hanya bisa mencari uang di industri tekstil atau kilang minyak. Kondisi amat tertindas dengan gaji yang minim mendorong sebagian buruh menggalang kekuatan membentuk organisasi pekerja perempuan. Aroma pergerakan menyebar ke seluruh dunia, mulai dari Eropa, Inggris, Amerika Serikat sampai menyentuh segelintir warga Australia.

Di AS, aksi menggalang kekuatan Perempuan Sedunia diperingati pertama kali dan dihadiri sekitar 2.000 wanita di Manhattan, Ahad terakhir Februari 1908. Pengagasnya berasal dari kalangan kaum perempuan sosialis. Mereka pun berjuang menguatkan barisan dalam wadah Women`s Trade Union League (WTUL) sebagai perhimpunan kaum wanita pertama. Organisasi ini bekerja untuk menuntut hak kebajikan ekonomi dan politik.

Setahun kemudian, buruh wanita yang bekerja di pabrik tekstil menggelar mogok massal dan diikuti sekitar 30 ribu orang. Mereka ogah bekerja selama hampir 13 minggu sebelum tuntutan kenaikan gaji dan fasilitas yang lebih baik terpenuhi. WTUL kembali menyalurkan bantuan dengan mencari dana jaminan bagi pekerja yang ditahan saat mogok massal dan tabungan ala kadarnya.

Berbagai seminar dan dialog pun digelar WTUL, sejak 1910. Donaturnya tak lain kaum sosialis dan feminis di seluruh dunia. Pertemuan demi pertemuan dilakukan dengan tujuan mengusulkan Hari Perempuan dijadikan satu peristiwa internasional. Sejak tahun itu juga, budaya solidaritas mendunia terbentuk menjadi sebuah kesepahaman umum untuk kaum pekerja perempuan yang tertindas. Semangat ini tak pelak merebak jadi isu hangat.

Adalah Clara Zetkin, aktivis gerakan sosialis demokrasi yang tersentuh unjuk rasa massal. Perhatiannya yang penuh memberi gagasan bahwa perempuan harus memilih satu hari untuk membuat tuntutan mereka pada setiap tahun. Ide ini disampaikan dalam sebuah sidang yang dihadiri sekitar seribu perempuan dari 17 negara. Mereka kebanyakan tergabung dalam serikat kerja, partai sosialis, klab perempuan, dan wakil rakyat yang baru terpilih di Parlemen Finnish. Berpijak dari hasil sidang tersebut pembentukan Hari Perempuan Sedunia disetujui jatuh setiap 8 Maret. Keputusan ini dikukuhkan dalam sidang lanjutan di Kopenhagen, Denmark dan terus diperingati hingga kini.(KEN/Tim Liputan 6 SCTV)

AKSI PEREMPUAN DI HARI PEREMPUAN DUNIA

2008-03-09T13:20:00.000+07:00

Sumber: Metro TV

Metrotvnews.com, Jakarta: Berbagai organisasi perempuan menggelar aksi damai untuk memperingati Hari Perempuan Internasional di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Sabtu (8/3). Aksi ini digelar aktivis Srikandi Demokrasi Indonesia, Lembaga Partisipasi Perempuan, Public Service International dan perempuan PKS. Mereka mengangkat sejumlah isu mulai dari tingginya harga minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya serta sulitnya mendapatkan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin.

Aksi ini juga mengangkat isu tingginya angka gizi buruk pada balita sampai pada tuntutan diumumkannya merek susu yang tercemar bakteri. Sedangkan Lembaga Partisipasi Perempuan mengangkat isu lain. Mereka mendorong perempuan Indonesia untuk ikut berpartisipasi secara politik dalam Pemilu 2009. Secara umum, seluruh organisasi mencoba mengangkat hari ini sebagai momentum untuk merefleksikan kembali kualitas kesejahteraan, kesehatan, pendidikan dan hak-hak politik perempuan Indonesia yang dinilai masih sangat rendah. Selain berorasi, peserta aksi ini juga membagi-bagikan selebaran dan bunga bagi para pengendara mobil yang melintas di Bunderan HI.

Peringatan Hari Perempuan Internasional di Jakarta juga diisi kampanye solidaritas bagi para tenaga kerja wanita. Satu lembaga swadaya masyarakat perempuan di Jakarta menyebarkan pamflet dan stiker untuk mensosialisasikan masalah budaya dan hukum bagi para tenaga kerja wanita di luar negeri. Aksi digelar di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur.(BEY)

Buruh Menolak Sistem Kerja Kontrak

2008-02-22T13:13:00.000+07:00

Kamis, 21 Pebruari 2008, 06.45 WIB
Sumber: Kompas TV

Puluhan orang dari aliansi buruh menggugat melakukan aksi unjuk rasa di depan istana negara, Jalan Medan Merdeka Jakarta, Rabu (20/2). Mereka menuntut penghapusan sistem kerja kontrak.

Aksi unjuk rasa tersebut bersamaan dengan aksi unjuk rasa ratusan pedagang daging yang menuntut stabilittas harga. Para pengunjuk rasa menilai pelaksanaan sistem kerja kontrak tanpa pengawasan telah merugikan pekerja.

Mereka mengancam akan menggugatan pihak terkait apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Aksi yang dimulai sekitar pukul 12.00 WIB berlangsung singkat dan tertib, namun polisi tetap menjaga selama aksi berlangsung.

Hapuskan Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing

2008-02-20T00:30:00.000+07:00

Federasi Serikat Pekerja/Buruh Indonesia
SPSI LEM, SPSI KEP, ABM, FSPMI, FSPPAR Ref.
Sekretariat Bersama Sementara: Jl. Pori Raya no.6 RT/RW 09/010,
Pisangan Timur, Jakarta Timur
Telp / Fax : 021 – 4757881
___________________________________________________________________________________

Kepada Kawan-kawan gerakan demokratik
Hal : Aksi serentak 5 daerah (Jakarta, Banten, Bekasi, Karawang, Bandung) Rabu, 20 Februari 2008
Tema Aksi : HAPUSKAN SISTEM KERJA KONTRAK DAN OUTSOURCHING di INDONESIA

Kebijakan Pemerintah yang Ramah Investasi, dengan melegalisasi sistem Pekerja/Buruh Kontrak dan Outsourcing yang merupakan bentuk baru perbudakan di jaman modern / new slavery (melanggar roh konstitusi UUD 45 yang anti penjajahan) karena jenis perjanjiannya sangat merugikan pekerja /buruh oleh perusahaan-perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Maraknya sistem kerja kontrak dan outsourcing telah menimbulkan kondisi ketidakpastian dalam bekerja (karier tidak jelas , status tidak jelas, tidak adanya jaminan keberlangsungan bekerja, upah rendah, PHK semenamena, anti serikat pekerja dll). Masalah yang pokok dalam UU Ketenagakerjaan no 13/2003 adalah melepaskan tanggung jawab dan kewajiban negara untuk melindungi buruh dan mempertahankan hak atas pekerjaannya, menghilangkan jaminan hak atas pekerjaan. UUK no 13/2003 ini sangat merugikan dan tidak berpihak pada kaum buruh, sehingga dampaknya sangat nyata dirasakan oleh kaum buruh dan keluarganya begitu buruk dan menyengsarakan. Sebagaimana kita saksikan semenjak di berlakukan UUK gelombang PHK massal terjadi dimana-mana dengan tanpa pesangon, ataupun dalam rangka menggantikan buruh tetap/permanen menjadi buruh kontrak, semua perusahaan ramai-ramai tidak lagi menerima buruh tetap semuanya sebagai buruh kontrak ataupun outsourcing demi menghindari berbagai kewajiban pengusaha dalam pemenuhan hak-hak buruh (upah yang layak, jaminan sosial, pesangon, THR) dan masih banyak lagi deretan peristiwa yang menjelaskan praktek-praktek yang membuat kaum buruh ditindas dan dihisap (eksploitasi) baik yang terang-terangan ataupun yang terselubung yang dilakukan oleh pemodal /pengusaha dan rezim anti buruh atas nama hukum UU No.13 Tahun 2003 yang nyata-nyata adalah produk rezim anti buruh, anti rakyat sebagai jalan untuk melapangkan kepentingan modal asing yang dipaksakan. Untuk itu kami dari gabungan dari beberapa Federasi Serikat Pekerja/Buruh Indonesia akan mengadakan aksi serentak penolakan terhadap sistem kerja kontrak dan outsourching ini dengan perincian 5 kota berikut kontak dan rutenya adalah sbb :

1. DKI Jakarta
Titik Kumpul : Lapangan Monas dekat Patung Kuda Indosat
Jam : 09.00 Pagi
Rute : Lapangan Monas dekat Patung Indosat, menuju Kantor Gubernur DKI Jakarta, menelusuri stasiun Gambir menuju Istana Negara
Kontak Aksi : Sultoni Hp : 0813 8819 0059 (Aliansi Buruh Menggugat – ABM Jakarta) Fadil Hp : 0818 0880 8667 (Serikat Pekerja Seluruh Iindonesia Logam Elektronik Mesin – SPSI LEM Jakarta)

2. Tangerang Banten
Titik Kumpul : Patung Kuda P erumahan Citra Raya Cikupa
Jam : 8 Pagi
Rute : Patung Kuda Perumahan Citra Raya ke Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Tangerang seterusnya ke Kantor Walikota Tangerang.
Kontak Aksi : Koswara Hp : 0856 1778 067 (Aliansi Buruh Menggugat – ABM Tangerang) Subiyanto Hp: 0852 1625 2467 (Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan SPSI)

3. Karawang
Titik Kumpul : Bundaran Dinas Tenaga Kerja Karawang
Jam : 9 Pagi
Rute : Bundaran Dinas Tenaga Kerja Karawang selanjutnya ke kantor Bupati Kabupaten Karawang
Kontak Aksi : Macmud Permana Hp 0818 138 102 (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kimia Energi Pertambangan – SPSI KEP Karawang) Wahyu Hp 0811 1901 213 (Federasi Serikat Pekerja Karawang – FSPEK )

4. Bekasi
Kota Bekasi :
Titik Kumpul : Kantor Walikota Bekasi
Jam : 7.00 Pagi
Rute : Kantor Walikota Bekasi menuju kantor DPRD Kotamadya Bekasi
Kontak Aksi : Wanti No Hp 0856 9459 7402 ( Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh – GSPB )
Kab. Bekasi :
Titik Kumpul : Plasa Metropolitan Tambun
Rute : Plasa Metropilitan Tambun menuju kantor Bupati Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi
Jam : 7.00 Pagi
Kontak Aksi : Ganto No Hp: 0815 1603 431 / 021 99840573 ( Federasi Perjuangan Buruh Jabotabek)

5. Bandung
Titik Kumpul : Gunung Batu Jembatan Layang Pasteur
Jam : 10.00 Pagi
Rute : Gunung Batu Jembatan Layang Pasteur menuju Gedung Sate
Kontak Aksi : Brand Hp 0813 2230 7972 (Aliansi Buruh Menggugat Bandung Raya – ABM Bandung Raya )

Demikian pemberitahuan aksi ini kami sampaikan, dengan harapan
kawan-kawan gerakan demokratik dapat memberikan dukungannya.

Bersatu Lawan Penjajahan Asing

2008-01-15T01:00:00.000+07:00

AYO RAKYAT MISKIN BERSATU
LAWAN PENJAJAHAN ASING DAN ANTEK-ANTEKNYA!!!

Sejak ratusan tahun yang lalu, bangsa kita, bangsa Indonesia telah mengangkat panji-panji perlawanan terhadap penjajahan bangsa asing; seperti Portugis, Inggris, Belanda, Amerika dan bahkan terhadap Jepang, yang datang ke Indonesia untuk merampas kekayaan alam, memeras keringat rakyat Indonesia demi kemakmuran mereka sendiri, dan dengan perlawanan yang gigih dari para pemuda/pemudi militan seperti Tirto Adi Suryo, Semaun, hingga Sukarno-bersama dengan gerakan massa rakyat yang terorganisir- akhirnya bangsa kita biasa melepaskan diri dari penjajahan dan it uterus berlanjut selama masa Orde Lama, dimana suasana anti penjahan nampak dalam semua sisi kehidupan kita. Kita menjadi Bangsa yang berdaulat secara politik,mandiri secara ekonomi dan bangga dengan kebudayaan kita sendiri.

Namun selanjutnya, sejarah berputar balik, dibawah komando Soeharto –beserta Tentara, Sekber Golkar dan Milisi-milisi sipil yang dilatih Tentara dan dengan dukungan Amerika, Inggris- Soekarno dan kekuatan rakyat anti penjajah di bantai, dan munculnya Orde Baru, yang dengan cepat mengembalikan situasi bangsa kita kembali ke jaman penjajahan. Kita tidak lagi berdaulat secara politik, kita tidak lagi mandiri secara ekonomi dan kita tidak lagi bangga dengan budaya kita.

Dampaknya bagi rakyat Indonesia adalah terjajah kembali; Tanah-tanah petani dirampas demi modal asing dan antek-anteknya, upah murah demi modal asing dan antek-anteknya, sekolah mahal demi modal asing dan antek-anteknya, kesehatan mahal demi modal asing dan antek-anteknya, bahkan karena semua demi modal asing dan antek-anteknya, maka jutaan rakyat menjadi pengangguran dan sebagaian orang yang menjadi antek modal asing, sangat kaya raya.

Hingga sekarang situasi itu terus terjadi, rakyat Indonesia terus terjajah, karena pemerintah pasca Soeharto yakni Habibie, Gus Dur, Megawati dan Sby-JK, ternyata juga bukan pemerintahan yang berani melawan penjajahan asing, bahkan menjadi antek penjajah.

Hutang Luar Negeri yang menjadi jebakan bagi bangsa kita untuk menyerahkan seluruh kekayaan ekonomi dan bahkan menggadaikan kedaulatan politik, tidak berani dihentikan pembayarannya oleh SBY-KALLA, tidak berani dihentikan pembayarannya oleh SEMUA PARTAI YANG ADA DI DPR SEKARANG.

Hutang Luar Negeri yang sedemikian besar-yang diharuskan oleh Negara-Negara Penjajah kepada Pemerintah kita dari Soeharto hingga SBY – menjadi alat bagi Negara-Negara Penjajah untuk setiap saat mengatur bangsa kita, sebagai bangsa yang diatur-atur oleh bangsa lain(dijajah), kita tidak bisa merencanakan pembangunan yang bermanfaat bagi jutaan rakyat miskin sebab pabrik-pabrik kita (industri) bukan dibangun untuk kepentingan jutaan rakyat Indonesia itu, tetapi untuk kepentingan penjajah dan antek-anteknya. Jika kita butuh pabrik traktor yang banyak agar tersedia traktor yang cukup-dan murah-bagi petani, kita tidak akan bisa membangunnya selama tidak mendapatkan restu dari Negara-Negara Penjajah. Kita ingin membangun pabrik obat yang banyak-agar obat cukup dan murah,bahkan seperti di banyak negara lain, obat bisa gratis- kita tidak bisa membangunnya selama tidak mendapatkan restu dari Negara-Negara Penjajah. Kita ingin punya listrik dan air di tiap rumah, kita tidak bisa membangunnya selama tidak mendapatkan restu dari Negara-Negara Penjajah.

Demikian pula halnya dengan kesejahteraan rakyat kita yang bekerja di pabrik-pabrik. Kita ingin upah yang layak, kita ingin punya jaminan pekerjaan yang tetap-bukan kontrak apalagi outrsourching, kita ingin jam kerja yang manusiawi-tidak harus lembur tiap hari hingga rakyat kita menjadi kurang pergaulan,tidak bisa mengurus keluarga, tidak bisa belajar agar menjadi lebih pintar, semuanya tidak bisa selama tidak mendapatkan restu dari Negara-Negara Penjajah.

Yang pengangguran ? Sama saja, tidak akan mendapatkan pekerjaan yang layak dengan kesejahteraan yang layak, selama tidak mendaptkan restu dari Negara-Negara Penjajah. Yang Pelajar dan Mahasiswa, bersiap-siaplah menjadi pengangguran atau menjadi buruh dengan kondisi yang tidak manusiawi, sebab kita terjajah.

Oleh karena itu, hai semua rakyat miskin-yang memang dimiskinkan karena terjajah- mari kita membangun organisasi, membangun kekuatan, sebab Semua Partai Politik di DPR bukan alat kalian, tapi Antek Penjajah, sebab Pemerintah bukan alat kalian, tapi Antek Penjajah, sebab perubahan untuk kesejahteraan buat kalian semua, buat rakyat Indonesia tergantung pada jerih payah perjuangan kita bersama, perjuangan rakyat miskin Indonesia, dan perjuangan rakyat miskin Indonesia adalah perjuangan yang mengunakan metode mobilisasi/partisipasi seluruh rakyat, seperti yang telah teruji dalam sejarah bahwa Portugis, Inggris, Belanda, Amerika, Jepang hanya dapat kita usir dengan melakukan mobilisasi massa secara luas. Demkian juga Soeharto sebagai salah satu antek penjajah dapat kita turunkan dengan mobilisasi massa, juga revisi UU 13/2003 –yang merupakan pesanan Penjajah-dapat kita batalkan dengan mobilisasi massa.

Untuk itu, dalam rangka memperingati peristiwa perlawanan mahasiswa dan rakyat Indonesia dalam berjuangan melawan Penjajahan Asing pada tahun 1974 –yang sekarang dikenal dengan peristiwa Malari/Malapetaka 15 januari, sekalipun bukan malapetaka tetap sebenarnya adalah momentum perlawanan rakyat terjadap penjajah- maka kami mengundang sekalian rakyat; Kaum Buruh yang masih terjajah, Pemuda-Pemudi, Kaum Tani, Kaum Terpelajar untuk bersama-sama melakukan AKSI MOBILISASI KE ISTANA NEGARA, PADA TANGGAL 15 JANUARI 2008. TITIK KUMPUL DI PATUNG KUDA INDOSAT JAM 10.00 WIB.

BERSAMA-SAMA KITA SUARAKAN :
“ LAWAN PENJAJAHAN ASING, TANPA SISA ORDE BARU DAN REFORMIS GADUNGAN “

STOP BAYAR HUTANG LUAR NEGERIBANGUN INDUSTRI DALAM NEGERI YANG MANDIRINASIONALISASI INDUSTRI TAMBANG DI BAWAH KONTROL RAKYAT

Hubungi Kawan-Kawan dibawah ini :

Bekasi : Ata à0815 8531 9296/021 8835 3230.
Jakarta : Vivi à0815 894 6404
Tangerang : Nata à0813 1882 0271

Aksi melawan Penjajahan Asing ini di selenggarakan oleh :
SRMK-PRM, LMND-PRM, FNPBI-Merah, GSPB, SPI, MAHARDIKA PRM,
KPRM-PRD, PAPERNAS-PRM

Aksi Buruh PT Sinar Sosro Tambun

2007-08-21T16:52:00.000+07:00

Selasa 21 Agustus 2007, Jam: 19:15:0

BEKASI (Pos Kota) - Ratusan pekerja pabrik minuman teh PT Sinar Sosro Tambun, di Jl Diponegoro KM 39 Desa Jatimulya, Tambun Selatan, Selasa (21/8) demo.

Aksi yang dilakukan di tepi jalan negara itu sempat memacetkan arus lalu lintas dari arah Bekasi ke Cibitung dan sebaliknya. “Kami ingin keadilan dan minta perusahaan mempekerjakan karyawan,” kata sejumlah pengunjuk rasa.

Mereka selain membawa poster dan spanduk juga mengusung keranda putih bertuliskan PT Sosro dan diangkat serta diletakan di tepi jalan. “Ini kami lakukan karena sudah menyangkut nasib keluarga,” kata seorang penjunjuk rasa.

Puluhan polisi terpaksa mengamankan aksi mereka yang memakan separuh badan jalan. Petugas dari Polsek Tambun dan Polres Bekasi nampak berjaga-jaga di lokasi.

DIRUMAHKAN
Aksi unjuk rasa ini, buntut dari dirumahkannya 87 pekerja yang juga pengurus Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB) PT Sinar Sosro Pabrik Tambun dan 17 anggotanya sejak Mei lalu .

Menurut Saryadi, ketua GSPB, pihak perusahaan khawatir kalau mereka masih tetap bekerja akan menuntut macam-macam. “Ini awalnya soal perselisihan antara karyawan dengan direksi,” katanya.

Dia menyebutkan, pada Januari lalu pekerja dan perusahaan tidak menemui kesepakatan soal kenaikan upah. “Pihak perusahaan memang menaikan upah sebesar 10,7 persen dari gaji pokok, tetapi itu ditolak oleh pekerja,” tandasnya.

Karena itulah perusahaan kemudian merumahkan sejumlah karyawan dengan alasan efisiensi dan adanya produksi yang menurun. Namun belakangan perusahaan menawarkan pensiun dini dengan mengacu kepada ketentuan peratuan menteri tenaga kerja (PMTK). Dan itu pun ditolak oleh karyawan sehingga terjadi aksi buka tenda di depan pabrik dan unjuk rasa.

Sementara itu pimpinan perusahaan yang dihubungi Pos Kota, belum ada yang berkomentar. “Semunya ada di kantor pusat Jakarta ,” kata seorang staf personalia.

1 Mei, Buruh Mogok Nasional Kepung Istana Negara

2007-04-30T16:37:00.000+07:00

Dalam rangka memperingati hari buruh internasional tahun 2007, serikat - serikat buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Menggugat akan mengadakan aksi massa mengepung Istana Negara dengan kekuatan massa 15 ribu orang.

Sebagai persiapan, di beberapa kota dan kawasan Industri di Jabodetabek, telah dilakukan konsolidasi dan aksi - aksi kampanye, antara lain di lakukan di Bekasi pada tanggal 21 april yang lalu dengan melakukan konvoi mengelilingi kawasan - kawasan Indsutri yang ada di Bekasi. Sekitar 500 massa Aliansi Buruh Menggugat Bekasi terlibat dalam konvoi ini. Sebelumnya Aliansi Buruh Bekasi telah melakukan aksi pembagian selebaran, dan pada hari sabtu ini ( 28/4 ), pembagian selebaran akan dilakukan lagi.

Sementara itu di Jakarta Utara, khususnya di Kawasan Berikat Nusantara Cakung, Aliansi Buruh Menggugat Jakarta Utara telah melakukan aksi rally massa di kawasan tersebut dengan kekuatan massa 800 orang, dan akan di lanjutkan dengan aksi yang sama pada hari sabtu ini ( 28/4 ) dengan mengerahkan lebih dari 1000 massa.

Di Tangerang, Aliansi Buruh Menggugat Tangerang, pada hari sabtu ini ( 28/4 ) akan melakukan aksi konvoi kendaraan bermotor di kawasan - kawasan Industri di tangerang, dengan melibatkan 200 motor, yang dimulai dari Bitung dan rencannya berakhir di batu ceper.

Di Karawang, serikat - serikat buruh yang didukung oleh Serikat Tani dan Organisasi Rakyat lainnya, telah mendeklarasikan diri untuk membentuk Aliansi Buruh Menggugat Karawang, di mana beberapa serikat buruh tingkat pabrik yang dulunya bergabung dalam SPSI menyatakan keluar dari SPSI dan bergabung dengan Aliansi Buruh Menggugat.

Di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, Aliansi Buruh Menggugat setempat telah melakukan aksi pembagian selebaran untuk mengkampanyekan agar pada tanggal 1 mei 2007, seluruh buruh keluar dari pabriknya masing - masing dan bergabung mengepung Istna Negara.

Secara khusus di sektor transportasi, ABM menggagas pembentukan aliansi ( federasi ) buruh - buruh transportasi yang terdiri dari SBTPI,SBTN,SPAU,PPD dan lain sebagainya. Federasi juga akan bergabung dengan Aliansi Buruh Menggugat pada 1 mei nanti.

Tema hari buruh internasional tahun ini adalah melawan penjajahan baru ( neoliberalisme ) beserta dengan agen - agennya ( pemerintahan SBY- JK ) dan seluruh kekuatan politik pendukungnya, dengan tuntutan mendesak adalah pemberlakukan upah layak secara nasional dan penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourching. Sebagai solusi/syarat agar upah layak nasional dan penghapusan sistem kerja kontrak bisa dijalankan, maka harus ada program - program mendasar untuk dijalankan oleh pemerintahan yang berkuasa yaitu :

1. Pembangunan Industri Dalam Negri yang Mandiri
2. Penghapusan Hutang Luar Negeri
3. Nasionalisasi Industri - Industri Vital seperti pertambangan,telekomunikasi dan lain - lain
4. Pemberantasan Korupsi dan penyitaan harta koruptor.

Namun demikian, ABM menyadari bahwa pemerintahan sekarang ( SBY - JK ) termasuk DPR/MPR tidak akan bisa menjalankan

program - program ini, oleh karena itu dalam peringatan hari buruh internasional nanti, Papernas dan ABM akan menyuarakan solusi politik yaitu pembentukan pemerintahan klas pekerja, demi kejahteraan rakyat Indonesia.

Aliansi Buruh Menggugat ( ABM ) terdiri dari : KASBI, PPMI, FNPBI ( anggota Papernas ), FSBJ, PPMI 98, GSPB ( anggota Papernas ), FSPBJ, SPEK,SBSI 92, SBTPI ( anggota Papernas ), SPOI, SP MADANI, FSPM Region Jakarta, AJI dan lain - lain, yang kedepannya direncanakan Aliansi Buruh Menggugat akan menjadi Konfederasi Buruh yang progressif, karena hingga saat ini tidak ada satupun konferderasi buruh di Indonesia yang betul - betul memperjuangan kepentingan kaum buruh Indonesia.

Selain Aliansi Buruh Menggugat, organisasi - oragnisasi lain yang menyatakan akan terlibat dalm aksi 1 mei nanti adalah Papernas ( Partai Persatuan Pembebasan Nasional ), FSPI ( Federasi Serikat Tani Indonesia ), SMI ( Serikat Mahasiswa Indonesia ) dan masih banyak organisasi lainnya.

Secara umum, pada tanggal 1 mei, titik konsentrasi massa yang bergabung dalam ABM ada di dua lokasi, yaitu Bunderan HI dan Lapangan Banteng, yang kemudian akan bergerak mengepung Istana Negara, tepat pukul 14.00 wib.

Untuk mengetahui lebih banyak tentang persiapan aksi 1 mei, bisa menghubungi :
sekretariat bersama Aliansi Buruh Menggugat, Jl.Basuki Rahmat, no 25 kober ilir, Dekat Terminal Kampung Melayu sebelum Terowongan Casablanka. Telp 021 85912703 atau menghubungi pimpinan - pimpinan cabang ABM di kota - kota terdekat.

Jakarta Utara : Jumisih ( 021 685 658 77 / 085 6161 2485 )
Jakarta Barat : Tony ( 0813 8819 0059 )
Jakarta Pusat dan Selatan : Ronald ( 0856 885 1979 )
Jakarta Timur : Mardi ( 0812 9346 574 )
Bekasi : Ata ( 0815 8531 9296 )
Karawang : Hamid ( 0813 1622 7294 )
Tangerang : ( 0813 8434 4634 )

Tangkap dan Penjarakan Pelaku Pemberangusan Serikat Pekerja!

2007-03-15T16:42:00.000+07:00

PERNYATAAN SIKAP

Sejak Undang-Undang No 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh
disahkan parlemen, korban pemberangusan serikat pekerja (union busting)terus berjatuhan.

Misalnya saja pengalaman Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang tergabung dalam Aliansi Buruh Menggugat (ABM). Pada tahun 2006, pengurus dan anggota serikat buruh di PT ISI, PT SM Global, PT Panah Forest Perkasa, PT EJP, dan lain-lain di Tanggerang yang berafiliasi dengan KASBI, diberangus secara serentak. Begitu juga dengan aktivis serikat buruh PT Istana Magnoliatama dan pengurus SBSI 1992 yang berafiliasi dengan ABM di Jakarta Utara.

Hal serupa juga terjadi pada aktivis Serikat Buruh Karya Utama (SBKU) Tanggerang. Belasan pengurus SBKU langsung dipecat beberapa hari setelah memberitahu manajemen mereka telah mendirikan serikat buruh. Pemberangusan yang sama juga dialami pengurus dan anggota FNPBI PT Katexindo KBN Cakung.

Juga pengurus dan anggota GSPB PT Traya, Tambun, Bekasi. Lalu pemecatan pengurus PT Hanceng Tangerang. Mutasi dan pemecatan pun dialami pengurus SP Transportasi Pusat Blue Bird Grup dan Ketua SP PT Bank Lippo Karawaci.

Pemberangusan pun merambah ke sektor-sektor lainnya, seperti yang dialami pengurus Serikat Pekerja Mandiri Hotel Grand Melia (Kuningan, Jakarta) yang berafiliasi dengan Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM).

Union busting lainnya menimpa pengurus Safari Garden Hotel Bogor, PT Karung Nasional, dan pengurus SP LIA Teacher Association (LIATA). Yang terbaru adalah pemberangusan yang dialami anggota dan pengurus serikat buruh PT Trijaya irta Dharma Bersatu, di Lampung.

Pola pemberangusan serikat pekerja pascapengesahan UU No. 21/2000 di Indonesia begitu klasik. Yakni dengan cara mutasi, intimidasi dan pemecatan dengan alasan disharmoni.

Di dunia pers, pemberangusan serikat pekerja (union busting) sudah terjadi sejak tahun 2002. Mulai dari SP Antara, SP Jakarta News FM, Perkumpulan Karyawan Warta Kota (PKWK), dan lain-lain. Yang terakhir, tanggal 8 Desember 2006 giliran Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) Bambang Wisudo yang jadi korban.

Tragisnya, sebelum menerima surat pemecatan dari Pemred Kompas Suryopratomo, Bambang Wisudo sempat dipiting, diseret paksa, dan disekap satpam yang mengaku menjalankan perintah atasan selama dua jam pada 8 Desember 2006 silam.

Bambang Wisudo dipecat dan disandera karena manajemen harian terbesar di Indonesia ini memang melakukan aksi pembalasan. Aksi itu terarah pada pimpinan PKK yang selama ini vokal mempertanyakan nasib saham kolektif sebesar 20% bagi karyawan.

Aksi balasan ini berupa pemindahan (mutasi) tugas sejumlah pimpinan kunci PKK ke daerah dengan alasan pengembangan karier. Syahnan Rangkuti selaku Ketua PKK dibuang ke Padang, sementara Sekretaris PKK Bambang Wisudo dibuang ke Ambon. Keputusan itu mulai berlaku 1 Desember 2006, meski kepengurusan PKK baru resmi berakhir 28 Februari 2007.

Jelas mutasi ini merupakan pembuangan. Apalagi General Manager Sumber Daya Manusia PT Kompas Media Nusantara, Bambang Sukartiono berkali-kali mengatakan mutasi ini merupakan upaya "rehabilitasi" untuk Bambang Wisudo. Dengan demikian, aktivitas Bambang Wisudo disamakan dengan upaya "rehabilitasi" tahanan politik (tapol) PKI pada era Orde Baru. Bila tapol PKI direhabilitasi ke Pulau Buru, pengurus kunci PKK dibuang ke Ambon dan Padang.

Pola pemberangusan seperti ini merupakan pola klasik kediktaktoran Soeharto. Dan celakanya pola ini masih tetap digunakan manajemen Kompas. Padahal di halaman tajuk rencana, setiap harinya Kompas menyerukan demokrasi, HAM, penghormatan terhadap hak berserikat, transparansi dan antikorupsi.

Parahnya, saat Bambang mewartakan sikapnya untuk menolak mutasi kepada karyawan Kompas, aksi kekerasan malah justru terjadi. Pada Jumat (8/12/2006) petang, Wisudo dibekuk, dipiting, diseret paksa, dan ditenteng sebelum akhirnya ditahan dan disandera oleh Satpam Kompas selama dua jam di pos satpam kantor perusahaan itu, di Jalan Palmerah Selatan 26-28, Jakarta. Itu terjadi saat Bambang Wisudo membagikan leaflet pernyataan sikapnya dalam kapasitasnya selaku aktivis serikat pekerja.

Setelah menjadi bulan-bulanan korban kekerasan dan penyanderaan selama beberapa jam, pemimpin redaksi Kompas kemudian mengeluarkan surat PHK dengan No: 074/Red/SDM/XII/2006. Surat itu ditanda-tangani pemimpin redaksi Kompas dan Direktur PT Kompas Media Nusantara, Suryopratomo.

Kini, persis tiga bulan setelah Bambang Wisudo dipecat secara sepihak oleh Suryopratomo, Disnaker DKI melalui surat anjuran bernomor 059/ANJ/D/III/2007 tanggal 9 Maret 2007 membatalkan pemecatan tersebut. Sebab, hal itu jelas merupakan upaya pemberangusan serikat pekerja (union busting). Karena itu Bambang Wisudo harus dipekerjakan kembali.

Tapi di tengah pemberangusan serikat pekerja (union busting) yang begitu massif, negara seperti cuci tangan. Instansi pemerintah yang sebenarnya bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pemberangusan serikat pekerja, seperti Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga Kapolri, hanya diam melihat pelanggaran kebebasan berserikat tersebut. Baik yang terjadi di masa lalu, masa sekarang, dan bukan tidak mungkin di masa yang akan datang.

Padahal dalam Undang-Undang No 21/2000 tentang di Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dinyatakan:

BAB VII
PERLINDUNGAN DAN HAK BERORGANISASI
Pasal 28
Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:
a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, menghentikan sementara, menurunkan jabatan atau melakukan mutasi;
b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apa pun;
d. Melakukan kampanye antipembentukan serikat pekerja/serikat buruh;.

BAB XII
SANKSI
Pasal 43
1. Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus juta rupiah)
2. Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindak pidana kejahatan.

Tapi aturan yang disahkan parlemen ini tak mencegah jatuhnya korban pemberangusan serikat pekerja. Dari data yang terkumpul sejak setahun terakhir, puluhan kasus terus terjadi.

Dengan fakta-fakta di atas, kami 36 organisasi buruh, mahasiswa, dan organisasi non pemerintah yang tergabung dalam Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (Kompas) menyatakan:

1. Menuntut DPR RI memanggil dan meminta pertanggungjawaban Menakertrans dan Kapolri untuk menangkap dan memenjarakan pelaku pemberangusan serikat pekerja atau union busting.

2. Menuntut DPR RI menggunakan hak interpelasi pada Presiden untuk kasus union busting dan pelanggaran hak normatif lainnya.

3. Menuntut DPR RI untuk mengawal proses penyelidikan di Depnakertrans dan Kepolisian untuk kasus union busting yang sedang berlangsung.

Jakarta, 15 Maret 2007
Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS)

Winuranto Adhi
Koordinator Non Litigasi

Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS)
Sekretariat: Jl Prof Dr Soepomo, Komplek BIER No 1A, Menteng Dalam, Jakarta
021-83702660, 021-70758626
081310274674 (Edy Haryadi), 081585160177 (Sholeh Ali),
08155517333 (Winuranto Adhi), 0811932683 (Bambang Wisudo)
---------------------------------------------------------------------
Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Aliansi Buruh Menggugat/ABM (KASBI, SBSI 1992, SPOI, SBTPI, FNPBI, PPMI, PPMI 98, SBMSK, FSBMI, FSBI, SBMI, SPMI, FSPEK, SP PAR REF, FKBL Lampung, SSPA NTB, KB FAN Solo, AJI Jakarta, SBJ, FKSBT, FPBC, FBS Surabaya, PC KEP SPSI Karawang, GASPERMINDO, ALBUM Magelang, FKB Andalas), YLBHI, LBH Pers, LBH Jakarta, Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI), PBHI, TURC, LBH Pendidikan, Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Serikat Guru Tangerang, Serikat Guru Garut, Federasi Guru Independen Indonesia, ICW,
LBH APIK, IKOHI, KONTRAS, PPR, Somasi-Unas, SPR, Arus Pelangi, GMS, LPM Kabar, Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), Praksis, Forum Pers Mahasiswa Jabodetabek (FPMJ), FMKJ, Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), Federasi Serikat Petani Indonesia, Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Repdem Jakarta, OPSI, SP LIATA, SPTN Blue Bird Grup

Indonesia: Onward to the 2009 Election

2006-11-19T17:49:00.000+07:00

Indonesia: Onward to the 2009 Election
ARIANE Zely, JOHAN Daniel, SULAIMAN
18 November 2006

Introduction

An Interview with Daniel Johan and Sulaiman

On August 2006, Prd-online (http://www.prd-online.or.id/en) made an interview with Daniel Johan (a Treasurer of KP-PAPERNAS) and Sulaiman (a Presidium member of KP-PAPERNAS). These two remarkable persons came from different political background which have been committed to many united front consolidation initiated by PRD. Below is the transcription.

Prd-online (PO): Would you please mention your names and organizations you have been work for?

Daniel Johan (DJ) : My name is Daniel Johan. I was a General Secretary of the Central Board of HIKMAHBUDHI (abbreviate of Unity of Buddhist Student) in 1995. Right now I am active in the International Network of Engaged Buddhists, Alternative to Consumerism, Institute of Nationality for Peace and Democracy, Prokader, and Thinks Sangha.

Sulaiman (S): My name is Sulaeman. I am from the Unity of Workers Solidarity Struggle or GSPB. This is an alliance of trade unions/federation which is multi-sectoral and center in Bekasi (one district in West Java, a satellite city of Jakarta). GSPB was previously a branch of Beverage Trade Union in Bekasi. At the first national congress couple months ago I was mandated as a general chairperson. The first national congress of GSPB was also raised a unity theme: “Accumulate Workers Unity toward a Unity of the People.”

PO: Do your organizations involve and support KP-PAPERNAS?

DJ: The recent generation of Hikmahbudhi has a similar vision with comrades in KP-PAPERNAS, and they had placed themselves as one of the elements which established it. But, constitutionally (based on the results of our congress), Hikmahbudhi as an organization only allowing to participate in giving birth to alternatives forces that have better vision than the recent established forces, and it is KP-PAPERNAS. So, Hikmahbudhi could not structurally merge into KP-PAPERNAS. The general chairperson and secretary of the Central Board are not allowed to participate in other organizations, however other members and alumnus are allowed as long it compatible with the vision and commitment of their life.

S: Yes it is. Because KP-PAPERNAS is a preparatory committee prepared as an alternative for the people struggle amidst the crisis of our nation caused by the avarice of capitalists. This situation has worsened because the government is unwilling to resist the economic imperialism maintained by developed foreign countries through their instruments such as IMF, WB, WTO, etc.

PO: Why did you support and involve in KP-PAPERNAS?

DJ: We have the same vision and commitment to the social suffering of the people. The strategy and methodology to overcome the social suffering of our nation today which is reflected by three banner of unity (Tripanji Persatuan) is also similar. The problem of injustice and impoverishment has already very structural and systemic. The source of this suffers mainly because of the foreign capitalism through the free market liberalization policies. Firstly, through the debt trap policy. Most of the country’s income has absorbed to repay these illegitimate debts rather than allocated it to the people’s welfare. Other incomes from energy and mineral resources have been absorbed by this foreign interest as well. With this condition how can this country bring welfare to the people? Yet the state own companies, which ensured in the constitution as “administer of greater public welfare”, mostly have already been privatized. It means that their social functions were mandated in the constitution had been destroyed and replaced by the profit orientation. This, in fact, is very dangerous both for the welfare of the people and the defense of a nation. The situation is worsened by the products of legislation which are advantageous for the capital forces but unfavorable the impoverished. If it continues to happen, inequality and injustice will be a time bomb which ready to explode anytime and ruin this country’s future.

We need an alternative force which would be pioneered by the youth. The political renewal is needed and can only be undertaken by the generation of youth. So far I have a firm belief that the comrades involved in the KP can be counted on morally. We have been long enough be companions and I relatively sure that they will not abuse their vision and commitment.

S: My involvement and other members of GSPB in KP principally because it is an alternative vehicle for the people. As I previously mentioned there has been no alternative forces which is willing to answer the need of the people and the nation of Indonesia. It also represents our concrete concern to the social disaster of the nation.

PO: What is the background of this consolidation?

DJ: The nation of Indonesia is really need alternative and political renewal in many areas. And the alternative should become a relatively strong force. That is why we need to relentlessly address for unity particularly among the similar vision and commitment. To this point, I keep hoping that minimally there is unity between 2 alternative consolidations which relatively broad that are Papernas and PPR (The Party of People Union) [1].

PO: What make it different from the earlier consolidation effort? Let’s say the Indonesian Social Forum or the Conference’s Committee of the Unity of People Movement (PKPGR)?

DJ: It obvious that we ultimately need to build the real political power. The existing alternative forces must turn into the real political power, through the party. Therefore now we work hard to be worthy to be voted by the people, to make fundamental changes of law, policy, bureaucracy, etc. We need to taking over the sovereignty. For that reason Organization and forum would hardly able to create fundamental change.

S: As I explain it earlier, the condition of the nation has been devastated and the people have been impoverished. It requires an alternative instrument of people’s unity: in a form of united party. Of course we will not put a side of the extra parliamentary struggle, but what make us different from other front are: we-Papernas-dare to take the challenge in the electoral system as a way to change the parliament system, while united front only rely the changes to the extra-parliamentary.

PO: What do you wish to achieve from this consolidation or the party establishment?

DJ: Winning the people’s heart that this is our truly alternative party that will able to voice the voiceless and to defend the interest of the people’s. And we will make the best effort in the coming election.

S: We are Certainly hope the greater number of organizations and individual join into and struggle along PAPERNAS - to rise the nation free from this sinking condition whereas the responsible citizen who aware of those condition motivated to do the fundamental changes.

PO: Who are join into KP Papernas so far? How it potency to be strive for?

DJ: the striving will be depending on our hard-work and the credibility.

S: The organization join into Papernas are ones who progressive and popular in nature. Among others are SRMK, LMND, SPOI, FNPBI, SBTPI, Hikmah Budhi, STN, GSPB, PRD and currently Workers-struggle of Indonesian State Banking as well as LP-KROB stated join into Papernas. And we are very sure there will be more organization and individual join into and struggle along us.

PO: So far, is there any obstacle both organizationally and non-organizationally?

DJ: Certainly, the political party needs human resources that is credible both in moral and professional. Convincing the people is a main concern. So far, the youth are the party’s driving-forces, and secondly convincing other organization and figures. If we are able to deal with that, the other financial and technical problem will be deal simultaneously.

S: for our members who are working, it is still difficult to share the time for the activity, but we keep raise the consciousness about the importance of this united party.

PO: What’ the significance of KP-Papernas in this situation of the politic and the movement?

DJ: The nation needs a real and convincing alternative. So PAPERNAS will be significant and relevant whenever it able to convince the people that we are the reliable alternative. Without it our hard-work would less relevant.

S: among the situation where existing party in the parliament which are expected to defend people’s interest and improve the system, on the opposite they just a party who justify the government and left the people’s behind. Are they still deserved to be trust to make change? The organization or the people who have aware will not be deceived. So more than ever, the alternative political party is needed-to bring us and the nation to the changes-that is National Liberation Party of unity.

[1] This party is another new unity consolidation of some NGO’s activists.
ARIANE Zely, JOHAN Daniel, SULAIMAN

* The introduction was written by Zely Ariane and the interview was conducted by Lukman Hakim in Bahasa. Translated into English by Zely Ariane and Katarina Pujiastuti.